Desak Aparat Tak Kedepankan Pidana, ORI DIY Minta Massa Aksi Segera Dibebaskan

Harianjogja.com, JOGJA—Ombudsman RI (ORI) Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) meminta kepolisian segera membebaskan demonstran yang tidak terbukti melakukan pelanggaran hukum dalam aksi di Jogja, Selasa (10/11/2026) malam.

Lembaga pengawas pelayanan publik tersebut menyampaikan keprihatinan atas penangkapan sejumlah massa aksi. Kepolisian diminta mengutamakan pendekatan humanis dan tidak terburu-buru menggunakan instrumen pidana dalam menangani penyampaian pendapat di muka umum.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI DIY, Muflihul Hadi, mengatakan penanganan demonstrasi semestinya mengedepankan langkah persuasif, dialogis, dan edukatif. Menurut dia, tindakan represif yang hanya berorientasi pada penghukuman bukan pendekatan yang tepat.

"Kami meminta jajaran kepolisian di DIY menahan diri dari pendekatan yang semata-mata menghukum, segera memulangkan mereka yang tidak terbukti melakukan pelanggaran hukum, serta memastikan hak-hak dasar seluruh warga yang diamankan terpenuhi secara utuh," ujar Muflihul Hadi di Jogja, Rabu (11/11/2026).

Tiga Desakan Ombudsman kepada Polda DIY

Ombudsman RI DIY menyampaikan tiga poin desakan kepada Polda DIY dan jajaran kepolisian di wilayah terkait penanganan massa aksi.

Pertama, kepolisian diminta menjalankan pemeriksaan secara objektif, profesional, dan akuntabel sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Demonstran yang tidak terbukti melakukan pelanggaran hukum harus dibebaskan.

Kedua, aparat keamanan, baik saat bertugas di lapangan maupun ketika melakukan pemeriksaan, harus berpedoman pada Peraturan Kapolri tentang Pengendalian Massa serta Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian secara proporsional.

Ketiga, kepolisian diminta menjamin perlindungan hak asasi manusia bagi seluruh demonstran yang masih diamankan.

Minta Jaminan Pendampingan Hukum dan Layanan Medis

Muflihul Hadi juga menekankan bahwa massa aksi yang diamankan harus memperoleh perlakuan manusiawi. Mereka harus terbebas dari kekerasan fisik maupun intimidasi psikis selama berada dalam penguasaan aparat.

Ombudsman RI DIY turut meminta kepolisian membuka akses pendampingan bantuan hukum dan kunjungan keluarga bagi para demonstran. Akses terhadap layanan medis darurat juga perlu dipastikan, terutama bagi massa aksi yang dilaporkan mengalami luka-luka akibat insiden tersebut.

Sebelumnya Polda DIY menangkap 154 orang yang diduga terlibat dalam perusakan fasilitas umum setelah aksi unjuk rasa di Jogja, Selasa (10/11/2026) malam. Dari sejumlah lokasi penindakan, polisi turut menyita enam botol molotov, petasan, bensin, senjata tajam, hingga ketapel beserta gotri.

Plt. Kabidhumas Polda DIY AKBP Novita Eka Sari mengatakan jumlah orang yang diamankan bertambah dari data awal sebanyak 94 orang. Penindakan dilakukan di sejumlah titik, mulai dari Gedung DPRD DIY, kawasan Malioboro, Tugu Golong Gilig, hingga bundaran depan UGM.

"Dalam penanganan aksi tersebut, petugas telah mengamankan sebanyak 94 orang yang diduga terlibat dalam tindakan anarkis dan pengrusakan fasilitas umum," terang Novita pada Rabu (11/11/2026) dalam rilis awal.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.