Situasi Politik Memanas, Sultan Jogja Minta Pejabat Introspeksi

Harianjogja.com, JOGJA— Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X atau Sultan Jogja mengingatkan seluruh penyelenggara pemerintahan agar menjalankan kewenangan dengan penuh tanggung jawab dan integritas. Dia meminta para pejabat terus melakukan introspeksi di tengah berbagai persoalan nasional, termasuk dinamika politik yang sedang menghangat.

Pesan tersebut disampaikan Sultan dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD DIY, Jumat (13/11/2026). Dalam kesempatan itu, dia menyinggung sejumlah persoalan yang tengah dihadapi Indonesia, mulai dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla), relokasi anggaran, hingga perkembangan politik nasional.

Menurut Sultan, berbagai persoalan tersebut menjadi pengingat bahwa kewenangan dalam pemerintahan merupakan amanah yang harus dijalankan secara hati-hati. Pejabat publik tidak boleh menggunakan kewenangan secara sembarangan dan harus mengutamakan kepentingan masyarakat.

"Situasi tersebut mengajarkan bahwa kewenangan yang telah diberikan harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, kehati-hatian, integritas, serta keberpihakan kepada masyarakat," kata Sultan di hadapan anggota dewan.

Dia menilai persoalan yang muncul di tingkat nasional maupun daerah perlu mendapat perhatian serius. Tantangan yang dihadapi tidak hanya menyangkut politik, tetapi juga mencakup persoalan sosial, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan.

Sultan Minta Pejabat Terus Introspeksi

Sultan juga mengingatkan bahwa rasa syukur atas amanah yang diberikan tidak cukup disampaikan melalui ucapan. Kesadaran untuk memperbaiki diri dan menjalankan tanggung jawab dengan baik harus tercermin dalam sikap serta tindakan setiap penyelenggara pemerintahan.

"Rasa syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa taala hendaknya tidak hanya kita wujudkan melalui ungkapan lisan, tetapi juga melalui sikap introspeksi dan kesadaran untuk terus memperbaiki diri dalam menjalankan amanah dan tanggung jawab kita masing-masing," ujarnya.

Pesan tersebut juga ditujukan bagi penyelenggara pemerintahan di DIY. Sultan menilai pemerintah daerah perlu secara berkala mengevaluasi kebijakan yang telah dilaksanakan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Evaluasi tidak cukup hanya berorientasi pada pelaksanaan program secara administratif. Kebijakan pemerintah harus mampu menghadirkan solusi dan menjawab persoalan yang dihadapi warga.

"Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah, kita perlu terus melakukan evaluasi dan introspeksi terhadap berbagai kebijakan yang telah dilaksanakan, sehingga memberikan manfaat, menghadirkan solusi, serta mampu menjawab persoalan yang dihadapi," katanya.

Pernyataan Sultan tersebut disampaikan ketika dinamika politik nasional tengah menjadi perhatian publik. Sehari sebelumnya, Kamis (12/11/2026), Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatannya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.