Delapan Mahasiswa UGM Diduga Diamankan, Kampus Tegaskan Tolak Kekerasan

Harianjogja.com, SLEMAN—Universitas Gadjah Mada (UGM) menegaskan penolakan terhadap segala bentuk kekerasan menyusul aksi demonstrasi di Jogja pada 10 November 2026. Sikap tersebut disampaikan Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran UGM, Prof. Dr. Wening Udasmoro, di tengah informasi mengenai delapan mahasiswa yang diduga diamankan kepolisian.

Wening menegaskan, kampus merupakan ruang berlangsungnya aktivitas akademik yang kebebasannya harus dijamin. Menurut dia, penolakan terhadap kekerasan tidak semata-mata berkaitan dengan batas administratif wilayah kampus, tetapi juga mencakup area yang menjadi tempat sivitas akademika menjalankan kegiatan pendidikan.

"Jadi memang berita masih simpang siur ya. Ada yang mengatakan itu tidak masuk, belum masuk ke UGM atau sudah masuk ke UGM. Tetapi yang penting bagi kami ketika itu sudah masuk ke area, di mana UGM berada dan wilayah tersebut adalah wilayah kita beraktivitas akademik yang itu kebebasan dijamin, maka setiap bentuk kekerasan dari aparat itu kita tolak habis," tegas Wening di UGM, Rabu (11/11/2026).

Ia mengatakan, prinsip penolakan terhadap kekerasan berlaku tanpa membedakan lokasi maupun pihak yang melakukannya. UGM, sebagai institusi pendidikan, menurut Wening, memiliki tanggung jawab mengajarkan nilai-nilai antikekerasan kepada masyarakat.

"Karena kita di dalam institusi pendidikan ini, kita bahkan ngajarin orang untuk tidak melakukan kekerasan. Sehingga salah satu cara yang kita lakukan adalah kita melawan orang-orang yang melakukan kekerasan," tandasnya.

Wening juga menegaskan penolakan tersebut tidak hanya ditujukan kepada aparat. Setiap tindakan kekerasan yang dilakukan pihak mana pun, termasuk dari lingkungan internal lembaga, tetap tidak dapat diterima.

"Entah itu dari siapapun, dari aparat, dari internal manapun ya, lembaga manapun kita tolak itu [kekerasan]," imbuh Wening.

Selain menyampaikan sikap terhadap kekerasan, Wening menyoroti pentingnya kritik dan masukan dari mahasiswa kepada negara. Menurut dia, penyampaian kritik merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi dan tidak seharusnya dipandang sebagai sesuatu yang perlu dihindari.

"Justru ketika masukan tidak ada dan semuanya melakukan mengatakan oke, itu harusnya harus hati-hati, karena tidak ada yang memberikan masukan," tuturnya.

Ia juga menyinggung posisi Bundaran UGM yang menjadi salah satu titik aktivitas mahasiswa. Di sekitar kawasan tersebut terdapat sejumlah bangunan kampus yang menjadi bagian dari ruang kegiatan akademik sivitas UGM.

Wening menjelaskan, meskipun secara hukum formal atau de jure kawasan itu mungkin tidak termasuk wilayah kampus, secara faktual atau de facto Bundaran UGM menjadi bagian dari lingkungan aktivitas mahasiswa. Karena itu, menurut dia, kawasan tersebut perlu dipandang sebagai ruang yang berkaitan dengan kegiatan akademik.

"Jadi menurut kami, itu adalah sebuah wilayah, sebuah zona di mana secara de facto, ya mungkin di de jure-nya tidak, tapi secara de facto itu adalah bagian dari kita semua beraktivitas mulai dari situ," tandasnya.

Di tengah situasi tersebut, Wening menyebut UGM memperoleh informasi mengenai delapan mahasiswa yang diduga diamankan kepolisian setelah aksi 10 November. Mereka terdiri dari enam mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol), satu mahasiswa Fakultas Filsafat, serta satu mahasiswa Fakultas Kehutanan.

Data tersebut menjadi perhatian kampus dalam menelusuri kondisi mahasiswa yang terdampak peristiwa demonstrasi. Sebelumnya, UGM juga menyampaikan upaya penelusuran keberadaan mahasiswa serta koordinasi dengan pihak kepolisian untuk memperoleh kepastian mengenai kondisi mereka.

Sementara itu, terkait kondisi fasilitas kampus setelah peristiwa tersebut, Wening mengatakan sejauh ini belum melihat adanya kerusakan infrastruktur. Ia berharap tidak ada fasilitas pendidikan yang terdampak karena kerusakan dapat mengganggu aktivitas dan proses belajar mengajar.

"Kemarin saya belum lihat itu. Enggak melihat adanya wilayahnya aja yang jadi kotor dan sebagainya. Tapi kalau dari kerusakan yang mudah-mudahan memang enggak, jangan pernah ada ya. Karena itu mengganggu juga ya nanti untuk proses-proses pendidikan," tuturnya.

Dengan demikian, UGM menyoroti dua hal dalam menyikapi peristiwa 10 November, yakni perlindungan terhadap kebebasan aktivitas akademik dan penelusuran kondisi mahasiswa yang diduga diamankan. Kampus juga menegaskan bahwa lingkungan pendidikan harus tetap menjadi ruang yang menjunjung kebebasan berpikir, penyampaian kritik, dan penolakan terhadap kekerasan.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.