UGM Siapkan Pendampingan Hukum bagi Mahasiswa Terdampak Aksi 10 November

Harianjogja.com, SLEMAN—Universitas Gadjah Mada (UGM) menegaskan kebebasan menyampaikan pendapat secara damai merupakan hak konstitusional yang harus dilindungi, termasuk bagi mahasiswa yang mengikuti aksi penyampaian aspirasi. Kampus juga menolak segala bentuk kekerasan, baik selama demonstrasi maupun dalam proses pengamanan oleh aparat.

Sikap tersebut disampaikan menyusul dinamika aksi penyampaian aspirasi yang berlangsung di Jogja pada 10 November 2026. Rektor UGM, Prof. dr. Ova Emilia, Ph.D., menyatakan universitas memiliki tanggung jawab menjaga ruang akademik yang terbuka sekaligus memastikan perlindungan terhadap sivitas akademika.

"UGM memandang kebebasan menyampaikan pendapat secara damai sebagai bagian penting dari kehidupan demokrasi dan merupakan hak konstitusional setiap warga negara, termasuk mahasiswa. Sebagai institusi pendidikan tinggi, kami berkomitmen menjaga ruang akademik yang terbuka, kritis, dan demokratis," ujar Ova Emilia melalui keterangan resminya, Rabu (11/11).

UGM Tolak Kekerasan dalam Pengamanan Aksi

Selain menegaskan pentingnya kebebasan berpendapat, UGM menyatakan penolakan terhadap segala bentuk tindakan kekerasan dalam penyampaian aspirasi maupun proses pengamanan demonstrasi.

Ova menekankan tindakan aparat penegak hukum harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Prinsip proporsionalitas juga harus dikedepankan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM).

Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan bahwa perlindungan terhadap kebebasan berpendapat harus berjalan beriringan dengan penghormatan terhadap hak-hak warga negara.

UGM Telusuri Laporan Mahasiswa yang Diamankan

Menyikapi laporan mengenai sejumlah mahasiswa yang diamankan aparat dalam peristiwa tersebut, UGM mulai melakukan pendataan dan penelusuran. Universitas juga melakukan verifikasi untuk memastikan kondisi mahasiswa yang terdampak di lapangan.

Ova Emilia menegaskan kampus siap mengambil langkah yang diperlukan apabila terdapat mahasiswa UGM yang ditangkap atau diamankan. Upaya tersebut mencakup pemenuhan hak mahasiswa, pemberian pendampingan hukum, serta koordinasi dengan pihak berwenang.

"Apabila terdapat mahasiswa UGM yang ditangkap atau diamankan, universitas akan mengupayakan segala langkah yang diperlukan untuk memastikan terpenuhinya hak-hak mereka, termasuk memberikan pendampingan hukum dan berkoordinasi dengan pihak berwenang," imbuhnya.

Kampus Harus Menjadi Ruang Aman bagi Kebebasan Berpendapat

UGM berpandangan perguruan tinggi harus menjadi ruang aman (safe space) bagi sivitas akademika untuk mengembangkan kebebasan berpikir, berekspresi, dan menyampaikan kritik yang membangun bagi bangsa.

Menurut universitas, komitmen terhadap demokrasi tidak cukup diwujudkan melalui pengakuan normatif atas kebebasan berpendapat. Prinsip tersebut harus diterapkan secara nyata melalui perlindungan hukum dan moral bagi setiap warga kampus yang menggunakan hak konstitusionalnya.

Melalui sikap tersebut, UGM menegaskan tanggung jawab institusi pendidikan tinggi tidak hanya menjaga ruang akademik yang kritis dan terbuka, tetapi juga memastikan kebebasan menyampaikan aspirasi tetap dihormati.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.