UGM Tolak Kekerasan Dilakukan Aparat ke Mahasiswa Saat Demo 10 November

Harianjogja.com, SLEMAN—Universitas Gadjah Mada (UGM) menyiapkan pendampingan hukum bagi mahasiswa yang dilaporkan diamankan aparat saat aksi penyampaian aspirasi. Kampus juga melakukan pendataan dan penelusuran untuk memastikan keberadaan serta kondisi mahasiswa yang terdampak.

Rektor UGM, Prof. Ova Emilia, menegaskan universitas menolak segala bentuk kekerasan terhadap sivitas akademika, baik ketika menyampaikan aspirasi maupun selama proses pengamanan aksi.

"UGM menolak segala bentuk tindakan kekerasan terhadap sivitas, baik dalam penyampaian aspirasi maupun dalam proses pengamanan aksi," tegas Ova dalam keterangan tertulis pada Rabu (11/11/2026).

Sikap tersebut disampaikan melalui rilis tertulis yang dipublikasikan di laman resmi kampus. UGM juga menekankan bahwa tindakan pengamanan oleh aparat harus mengikuti ketentuan hukum, memperhatikan prinsip legalitas dan proporsionalitas, serta menghormati hak asasi manusia.

UGM Telusuri Keberadaan Mahasiswa yang Diamankan

Menindaklanjuti laporan mengenai mahasiswa yang diamankan aparat, UGM saat ini melakukan sejumlah langkah untuk memastikan kondisi mereka. Proses tersebut meliputi pendataan, penelusuran keberadaan, hingga verifikasi kondisi mahasiswa yang terdampak.

Universitas juga menjalin koordinasi dengan pihak-pihak terkait agar keberadaan dan kondisi mahasiswa dapat dipastikan sekaligus mengupayakan pendampingan yang dibutuhkan.

"Universitas juga berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan keberadaan dan kondisi mahasiswa serta mengupayakan pendampingan yang diperlukan," tuturnya.

Ova memastikan UGM tidak akan tinggal diam apabila terdapat mahasiswa yang ditangkap atau diamankan dalam peristiwa tersebut. Kampus akan mengupayakan bantuan hukum sekaligus berkoordinasi dengan pihak berwenang.

"Universitas akan mengupayakan segala langkah yang diperlukan untuk memastikan terpenuhinya hak-hak mereka, termasuk memberikan pendampingan hukum dan berkoordinasi dengan pihak berwenang," tegasnya.

UGM Tegaskan Kampus Harus Menjadi Ruang Aman Demokrasi

Di luar pendampingan terhadap mahasiswa yang terdampak, UGM kembali menegaskan tanggung jawab perguruan tinggi dalam menjaga ruang demokrasi. Universitas menilai perbedaan pendapat, kritik, dan penyampaian aspirasi harus dapat berlangsung secara damai tanpa ancaman kekerasan.

Menurut Ova, kampus harus tetap menjadi ruang aman bagi kebebasan berpikir, berekspresi, dan menyampaikan kritik. Pengakuan terhadap kebebasan berpendapat tidak cukup hanya disampaikan sebagai prinsip, tetapi harus diwujudkan melalui perlindungan terhadap pihak-pihak yang menggunakan hak tersebut.

UGM juga memandang kebebasan menyampaikan pendapat secara damai sebagai bagian penting dalam kehidupan demokrasi. Hak tersebut merupakan hak konstitusional setiap warga negara, termasuk mahasiswa.

Sebagai institusi pendidikan tinggi, UGM berkomitmen mempertahankan ruang akademik yang terbuka, kritis, dan demokratis. Kampus juga menghormati partisipasi sivitas akademika, termasuk mahasiswa, dalam kehidupan publik.

"UGM akan terus mengupayakan langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi mahasiswa dan memastikan hak-hak mereka terpenuhi," pungkasnya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.