CCTV Pemda DIY Tak Bisa Diakses Jelang Demo 10 November, Ini Penyebabnya

Harianjogja.com, JOGJA—Layanan CCTV milik Pemerintah Daerah (Pemda) DIY yang ditampilkan melalui laman cctv.jogjaprov.go.id belum bisa diakses sejak menjelang demonstrasi 10 November 2026. Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) DIY mengungkapkan gangguan tersebut berkaitan dengan masalah keamanan siber, bukan pemeliharaan sistem.

Kepala Diskominfo DIY, Hari Edi Tri Wahyu Nugroho, mengatakan platform yang digunakan untuk menampilkan kumpulan CCTV milik Pemda DIY dan pemerintah kabupaten/kota mengalami gangguan keamanan siber.

"Platform broadcast cctv di jogjaprov.go.id kena gangguan keamanan siber. Cctv yang ditampilkan di web tersebut merupakan kumpulan cctv milik Pemda DIY dan Kabupaten/Kota," ujarnya, Rabu (11/11/2026).

Berdasarkan pemeriksaan hingga Rabu (11/11/2026), layanan tersebut masih belum dapat diakses. Diskominfo DIY mengaku menerima informasi mengenai indikasi gangguan dari tim teknis pada Senin (9/11/2026).

Bukan Gangguan Maintenance

Hari menegaskan persoalan tersebut bukan disebabkan pemeliharaan atau maintenance. Gangguan terjadi pada platform yang berfungsi mengintegrasikan sekaligus menampilkan rekaman CCTV.

Dia menjelaskan, Diskominfo DIY sebelumnya menerima peringatan keamanan atau Security Alert terkait celah keamanan PHP. Setelah itu, muncul pemberitahuan lanjutan dari Gov CSIRT Nasional.

"Pasca Security Alert terkait celah keamanan PHP beberapa waktu lalu, ada notifikasi lagi dari Gov CSIRT Nasional," jelasnya.

Hari menerangkan Gov CSIRT Nasional merupakan tim yang bertugas menyampaikan pemberitahuan kepada instansi terkait mengenai potensi ancaman keamanan siber.

Salah satu peringatan yang diterima berkaitan dengan celah keamanan PHP. Bahasa pemrograman tersebut banyak digunakan di berbagai negara dan memiliki celah yang berpotensi dimanfaatkan untuk melancarkan serangan siber.

"Misal yang PHP, PHP bahasa pemrograman yang banyak dipakai di negara manapun. Ada celah keamanan, yang kemudian menjadi ancaman siber dan sudah terbukti. Demikian juga beberapa waktu lalu ada lagi Security Alert, adanya siber yang mengancam layanan," jelasnya.

Selain peringatan terkait PHP, Diskominfo DIY juga menerima pemberitahuan keamanan lainnya mengenai ancaman terhadap layanan digital.

CCTV Tidak Bisa Diakses Menjelang Demonstrasi di Jogja

Gangguan layanan CCTV tersebut terjadi menjelang demonstrasi pada Selasa (10/11/2026). Saat itu, aksi unjuk rasa berlangsung di sejumlah lokasi di Jogja, di antaranya Kantor Gubernur DIY, DPRD DIY, dan kawasan Kilometer Nol.

Demonstrasi di Kantor Gubernur DIY berlangsung sejak siang hingga sore hari. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X bahkan sempat menemui massa aksi.

Massa yang tergabung dalam Aliansi Jogja Memanggil menyampaikan tuntutan agar Pemda DIY segera menyelesaikan persoalan premanisme dan mewujudkan upah layak bagi pekerja. Kedua persoalan tersebut dinilai masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah.

Perwakilan Aliansi Jogja Memanggil, Agof, mengatakan praktik premanisme belakangan ini berlangsung cukup berlarut-larut di Yogyakarta.

Menurutnya, Aliansi Jogja Memanggil menilai Pemda DIY, bahkan pemerintah di tingkat nasional, masih memelihara dan membiarkan premanisme merajalela di sektor-sektor sipil.

Atas kondisi tersebut, massa mendesak penghapusan peraturan daerah yang dinilai melindungi praktik premanisme. Mereka juga meminta pemerintah memberantas aksi premanisme yang masih terjadi di berbagai wilayah DIY.

Massa Soroti Upah Layak di DIY

Selain persoalan premanisme, Aliansi Jogja Memanggil menyoroti tingkat upah pekerja di DIY yang dinilai masih jauh dari kebutuhan hidup layak.

Agof menyebut kebutuhan hidup layak saat ini telah mencapai Rp4,6 juta. Sementara itu, upah di DIY disebut masih jauh di bawah angka tersebut.

"Kami di sini Aliansi Jogja Memanggil datang ke Gubernur itu sesuai dengan kesepakatan bahwa kami menuntut ada beberapa poin kasus-kasus di Yogyakarta harus segera diselesaikan," ujarnya ditemui di sela-sela aksi, Selasa (10/11/2026).

Massa berharap pemerintah segera menindaklanjuti berbagai persoalan yang mereka sampaikan, mulai dari pemberantasan premanisme hingga pemenuhan upah layak bagi pekerja.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.