Masih Ada 28 lokasi di Bantul yang Kesulitan Air Bersih

Harianjogja.com, BANTUL—Pemkab Bantul menyebut permintaan dari masyarakat untuk pembuatan sumur bor untuk mengatasi kesulitan air bersih mencapai 28 lokasi.

Keterbatasan anggaran membuat Pemkab Bantul belum bisa merealisasikan permintaan dari masyarakat akan adanya sumur bor untuk mengatasi kesulitan air bersih.

BACA JUGA: Anggaran Pusat Dialihkan untuk Program MBG, Perbaikan 2 Saluran Irigasi Makin Tak Jelas

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (DPMK) Kabupaten Bantul Sri Nuryanti mengungkapkan, sampai awal Februari 2025 ada sebanyak 160 sumur bor telah dibuat oleh Pemkab Bantul melalui program SPAMBM (Sistem Pengelolaan Air Masyarakat Berbasis Masyarakat).

Sedangkan sisanya masih ada 28 lokasi sumur bor yang diminta oleh masyarakat sampai saat ini belum bisa terealisasi, karena keterbatasan anggaran.

"Sebenarnya kalau ada CSR (corporate social responsibility), 28 lokasi tersebut bisa segera teratasi. Karena kami butuh Rp2,8 miliar untuk pembangunan sumur bor di 28 lokasi tersebut," kata Nur, Rabu (5/2/2025).

Hanya saja, kata Nur, sampai saat ini belum ada CSR dari sejumlah perusahaan yang masuk terkait bantuan sumur air bersih. Oleh karena itu, saat ini DPMK sedang mengusahakan agar pada 2026 mendatang tidak ada lagi persoalan kekeringan di masyarakat.

BACA JUGA: Siap-Siap, Mulai April 2025 Tarif Layanan PDAM Bantul Naik

"Kami targetkan 2025 sampai 2026 permintaan akan sumur bor tersebut selesai. Sehingga tidak ada lagi persoalan kesulitan air bersih di masyarakat," imbuhnya.

Nur mengungkapkan, daerah yang masyarakatnya mengusulkan pembuatan sumur bor, termasuk sarana dan prasarana air dan perpipaan tersebut berasal dari kawasan di daerah perbukitan seperti kawasan Kapanewon Dlingo, Pandak, Sedayu dan Pajangan.

"Untuk itu, kami minta bantuan ke lembaga pemerintah, CSR dan pihak lainnya untuk membantu. Karena anggaran kami memang terbatas," ucap Nur.

Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengaku telah meminta kepada DPMK Kabupaten Bantul dan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) untuk memetakan titik-titik yang rawan kekeringan.

Diharapkan dengan adanya data tersebut, maka program untuk mengatasi kesulitan air bersih yang dijalankan tepat sasaran.

"Sebab, ada istilah di mana kemiskinan erat kaitannya dengan keberadaan air. Untuk itu kami minta kedua OPD ini melakukan pendataan," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.