Ribuan Warga Pekalongan Mulai Disasar Skrining TBC
Sebanyak 1.350 warga di Kota Pekalongan menjadi sasaran skrining TBC aktif hingga September 2026 untuk mempercepat deteksi dini penularan.
Kepala Dinkes DIY, Pembajun Setyaningastutie./Antara
Harianjogja.com, JOGJA—Dinas Kesehatan (Dinkes) DIY meminta seluruh penyedia jasa usaha katering mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk menjamin makanan yang disajikan aman dan sehat.
Kepala Dinkes DIY Pembajun Setyaningastutie di Yogyakarta, Selasa, menekankan hal itu menyusul kasus keracunan massal yang terjadi di Kabupaten Sleman.
"SLHS sangat perlu. Ini salah satu cara menjamin bahwa makan Itu berkualitas tidak hanya rasanya, tidak hanya tampilannya, tapi juga sehat untuk dimakan," ujar Pembajun.
Untuk mencegah kasus keracunan makanan berulang, pihaknya bakal memperketat pengawasan bekerja sama dengan dinas terkait guna memastikan katering di seluruh kabupaten/kota mengantongi SLHS.
Baik penyedia jasa katering skala kecil maupun besar, menurut Pembajun, seluruhnya perlu memiliki sertifikat itu.
Seperti diketahui, ratusan orang mengalami gejala keracunan setelah menyantap hidangan dalam sebuah hajatan di Dusun Krasakan, Kecamatan Tempel dan di Sanggrahan, Mlati, Kabupaten Sleman.
Hasil penyelidikan epidemiologi (PE), kata Pembajun, menunjukkan adanya dugaan kontaminasi amoeba pada makanan yang disajikan.
"Salah satu yang kita tengarai kemarin terdeteksi bahwa di sana ada amoeba. Berarti ada masalah dengan kebersihan makanannya," ujar Pembajun.
Menurutnya, ada tiga faktor utama yang berkontribusi terhadap kasus keracunan itu, yakni aspek higiene tenaga kerja, kebersihan lingkungan dapur, serta proses pengolahan dan penyimpanan makanan.
Dalam kasus di Sleman, lanjut Pembajun, salah satu dugaan penyebabnya adalah makanan yang dibuat sejak malam, baru disajikan keesokan harinya, sehingga melebihi batas waktu aman konsumsi.
"Tidak boleh lebih enam jam. Kalau mau disajikan pukul 08.00 WIB ya harus dibuat jangan malam sebelumnya itu berisiko," ujar dia.
Terkait sanksi terhadap penyedia katering dalam kasus keracunan di Sleman, Dinkes DIY menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah kabupaten.
"Kalau sanksi kita serahkan saja pada kabupaten ya, karena tugas kami adalah membantu," tutur dia.
Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes Sleman Khamidah Yuliati menyebutkan hingga Selasa (11/2), korban keracunan makanan di Dusun Krasakan, Kecamatan Tempel tercatat mencapai 162 orang dengan 47 diantaranya opname dan 115 rawat jalan.
Sedangkan di Sanggrahan, Mlati, korban tercatat 42 orang dengan 39 diantaranya bergejala, dan lima orang masih dirawat di RSA UGM.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Sebanyak 1.350 warga di Kota Pekalongan menjadi sasaran skrining TBC aktif hingga September 2026 untuk mempercepat deteksi dini penularan.
Gibran meminta AJBI memperkuat ekosistem beasiswa bagi Indonesia timur untuk menyiapkan SDM unggul melalui penjaringan talenta sejak SMA.
Seorang konsultan pajak resmi mendaftar sebagai bakal calon lurah Srimartani dan membawa visi pengembangan potensi pariwisata serta ekonomi kalurahan.
Bulog dan TNI menggelar Gerakan Pangan Murah di Banyumas dan Cilacap untuk menjaga stabilitas harga sekaligus memudahkan masyarakat memperoleh bahan pangan.
Purbaya memastikan utang Whoosh diselesaikan tanpa membebani APBN. Pemerintah menyiapkan skema khusus di luar anggaran negara untuk KCIC.
Orang bertubuh kurus juga dapat mengalami kolesterol tinggi. Dokter spesialis jantung mengungkap empat penyebabnya, mulai dari faktor genetik, pola makan, kuran