Ketua Komisi A DPRD Bantul Ingatkan Pentingnya Pendidikan Politik untuk Masyarakat

Harianjogja.com, BANTUL—Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Bantul menggelar dialog politik dengan tema 'Membangun Demokrasi Dari Desa' di Dusun Kembaran Tamantirto Kasihan Bantul, Jumat (21/3/2025).

Ketua Komisi A DPRD Bantul, Jumakir mengatakan masyarakat penting untuk mendapatkan pendidikan politik baik dari kalangan masyarakat secara umum dan generasi muda. Masyarakat harus memahami bahwa esensi politik tidak sekadar memberikan suara lima tahunan. Namun proses politik juga sangat menentukan kebijakan yang diambil pemerintah.

"Karena pada dasarnya politik adalah proses dalam perebutan kekuasaan. Kami sudah empat periode mengabdi menjadi wakil masyarakat. Oleh karena itu, kedepan harapannya ada tunas baru untuk duduk di DPRD Kabupaten Bantul," ujar Jumakir.

Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang sudah mendukung acara tersebut. "Kami mengucapkan terima kaish kepada semua pihak, seluruh warganya yang sudah menyediakan tempat dan semuanya sehingga bisa membantu terlaksananya kegiatan dari Kesbangpol ini," katanya

Jumakir berkomitmen dalam memberikan kontribusi dan menampung aspirasi masyarakat. Ia siap menghadiri setiap undangan dari masyarakat berdiskusi secara secara dalam memecahkan berbagai persoalan.

"Tetapi dalam dinamika politik itu, walaupun saat ini kan pemilu sudah bubar, selesai. Tetapi inilah dinamika politik, bahkan yang hadir disini tidak semua milih saya. Tetapi memang itulah demokrasi, tetapi ketika semua sudah selesai kita harus bersatu, harus sama-sama dan harus kita hormati," ucapnya.

Ketua Bawaslu Kabupaten Bantul, Didik Joko Nugroho menambahkan dalam konteks demokrasi di desa bisa memaknai, bahwa desa itu entitas demokrasi paling kecil. Artinya terdapat prosedur demokrasi yang kemudian dilakukan sejak di level desa. Satu contoh misalnya pemilihan lurah sampai kemudian naiknya ada pemilihan Bupati, pemilihan legislatif dan sampai pada puncaknya atau pemilihan presiden.

"Kita melihat bahwa desa dalam posisi sangat strategis. Artinya masyarakat desa ini menjadi subjek subjek yang sangat vital dalam konteks membangun proses demokratisasi di level lokal, " katanya.

Harapannya melalui dialog politik, sebenarnya substansi dari demokrasi. Hal itu tentu akan memberikan proses penyadaran agar masyarakat tidak hanya mengikuti alur. Namun mereka bisa kemudian memaknai proses demokrasi itu dengan sepenuhnya. Intinya masyarakat harus mengerti haknya, mengerti kewajibannya dan paham tentang konsekuensi ketika mereka menggunakan suara.

Ia perlu melihat dari berbagai macam sisi. Bila dari sudut pandang partisipasi itu bisa dikatakan Kabupaten Bantul sudah cukup baik. Perbandingan tersebut dilihat dari pemilu sebelumnya. "Kecuali Pilkada kemarin yang agak turun. Yang pastinya tapi kalau dilihat trend secara umum kalau sudut pandangnya partisipasi ini cukup baik," kataDidik.

Tetapi dalam perspektif yang lain, tentu tidak bisa serta merta. Jadi proses demokrasi bukan hanya masalah partisipasi tapi juga dari proses mereka mengikuti di setiap tahapannya.

"Dalam konteks Bawaslu dalam berperan pengawasan dan mereka berani melaporkan ketika ada hal-hal yang menurut mereka tidak tidak pas," ujarnya.

Dialog itu juga dihadiri Kabid Kabid Poldari Bakesbangpol Kabupaten Bantul Novi Pristiyani Dewi. Dalam kegiatan tersebut diikuti berbagai elemen masyarakat, diantaranya dukuh, RT, masyarakat umum dan kepemudaan.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.