Cegah Pelanggaran Etik, BK DPRD Bantul Tekankan Disiplin Anggota

Harianjogja.com, BANTUL—Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Bantul memprioritaskan pembinaan perilaku dan kedisiplinan anggota untuk mencegah pelanggaran etik pada 2027. Upaya menjaga kehormatan lembaga legislatif itu akan dilakukan dengan mendorong anggota lebih tertib mengikuti seluruh agenda kedewanan serta mematuhi tata tertib yang berlaku.

Ketua BK DPRD Bantul, Muhammad Dhavid, mengatakan tidak ada rencana perubahan besar dalam program kerja lembaganya pada tahun depan. Agenda yang selama ini berjalan akan tetap dilanjutkan, dengan penekanan pada pembentukan kebiasaan disiplin dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat.

Menurut Dhavid, menjaga marwah DPRD tidak semata-mata dilakukan melalui penindakan ketika muncul pelanggaran. Pencegahan perlu dimulai dari kepatuhan anggota terhadap aturan dan tanggung jawab dalam menjalankan aktivitas kelembagaan sehari-hari.

"Keinginan kami tetap tidak ada kasus di Bantul. Pertama itu, kemudian kami ingin mengajak teman-teman anggota DPRD lebih tertib dalam tata ber-DPRD Bantul," kata Dhavid, Selasa (10/11/2026).

Disiplin Mengikuti Seluruh Agenda DPRD

Salah satu hal yang menjadi perhatian BK adalah kedisiplinan anggota dalam menghadiri berbagai kegiatan resmi DPRD. Ketertiban tersebut tidak hanya berlaku saat rapat paripurna, tetapi juga mencakup rapat komisi dan rapat badan.

Dhavid menilai kepatuhan terhadap tata tertib merupakan bagian dari tanggung jawab anggota dalam menjalankan fungsi kelembagaan. Karena itu, aturan tidak seharusnya hanya dipahami sebagai ketentuan formal, tetapi perlu diterapkan secara konsisten dalam setiap kegiatan kedewanan.

"Baik dalam rapat komisi maupun rapat badan dan juga rapat paripurna," ujarnya.

Pembinaan pada 2027 juga diarahkan untuk mencegah munculnya persoalan etik di lingkungan DPRD Bantul. BK berharap seluruh anggota mampu menjaga perilaku serta menjalankan tugas sesuai norma dan ketentuan yang berlaku agar tidak muncul persoalan yang berpotensi mencoreng nama lembaga.

Bagi BK, profesionalisme anggota dalam menjalankan tugas internal DPRD menjadi bagian penting dari upaya mempertahankan kepercayaan masyarakat. Menjaga kehormatan lembaga bukan hanya menyangkut sikap anggota ketika berhadapan dengan publik, melainkan juga bagaimana mereka menaati aturan dalam aktivitas kedewanan.

Menjaga Marwah DPRD Menjadi Tanggung Jawab Bersama

Dhavid menekankan bahwa upaya menjaga kehormatan DPRD tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada BK. Sebagai alat kelengkapan dewan yang berkaitan dengan penegakan tata tertib dan kode etik, BK memang memiliki peran dalam mengawasi perilaku anggota.

Namun, kesadaran untuk menaati aturan harus tumbuh dari masing-masing anggota DPRD. Dengan begitu, pembinaan tidak hanya dipandang sebagai cara menghindari sanksi, tetapi juga menjadi bagian dari tanggung jawab dalam menjalankan amanah sebagai wakil rakyat.

Komitmen bersama diperlukan agar kedisiplinan menjadi kebiasaan dalam pelaksanaan tugas. Setiap anggota diharapkan memahami aturan yang mengikat pekerjaan mereka sekaligus ikut menjaga nama baik lembaga legislatif.

Dhavid memastikan program kerja BK DPRD Bantul pada 2027 masih melanjutkan agenda sebelumnya. Pihaknya belum merencanakan penambahan kegiatan maupun perubahan signifikan dalam program pembinaan.

"Perubahan enggak ada kalau di BK, tetap seperti yang kemarin. Cuma ingin mengajak teman-teman untuk lebih tertib dalam tata menjalankan tugas Dewan, dan menjaga marwah DPRD. Itu saja," ungkapnya.

Melalui keberlanjutan program tersebut, BK DPRD Bantul berharap tidak terjadi pelanggaran yang berujung pada persoalan etik maupun mencederai kehormatan lembaga. Kedisiplinan anggota dalam mengikuti agenda kedewanan dan kepatuhan terhadap tata tertib diharapkan semakin kuat sehingga pencegahan dapat dilakukan sejak dini.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.