Dinilai Krusial, Wakil Ketua DPD RI GKR Hemas Bahas Pengawasan Pelaksanaan UU Penataan Ruang

Harianjogja.com, SLEMAN—Pengawasan pelaksanaan undang-undang penataan ruang menjadi sangat krusial karena penataan ruang erat dengan keadilan sosial, kelestarian lingkungan dan kedaulatan ruang hidup masyarakat. 

Topik penataan ruang ini dibahas Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas dalam reses yang digelar pada Rabu (9/4/2025), di kantor DPD RI DIY.

BACA JUGA: Anggota DPD RI Asal DIY GKR Hemas Soroti Masalah Penanganan Sampah di Jogja

Kegiatan yang juga dihadiri kepala daerah se-DIY ini membahas tentang inventarisasi materi pengawasan atas pelaksanaan Undang-undang No.26/2007 tentang penataan ruang.

Dalam kesempatan reses ini, GKR Hemas menjelaskan penataan ruang bukan hanya permasalahan teknis saja. Penataan ruang juga menyangkut keadilan sosial, kelestarian lingkungan dan kedaulatan ruang hidup masyarakat.

Terlebih DIY memiliki kekhasan dalam penataan aspek tata ruang, baik aspek sosial, budaya, maupun status keistimewaan. "Maka dari itu, pengawasan terkait pelaksanaan undang-undang penataan ruang ini menjadi sangat krusial," tutur GKR Hemas pada Rabu (9/4/2025).

Sementara itu Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa dalam paparannya menyampaikan bahwa dalam konsep penataan ruang, secara umum wilayah Kabupaten Sleman dibagi menjadi empat kawasan sesuai karakter wilayah masing-masing. 

Kewasan Sleman Timur ditekankan pada penataan pemukiman yang mendukung wisata peninggalan budaya sejarah. Sedangkan kawasan Sleman Barat berfokus pada penataan pemukiman yang mendukung ketahanan pangan. 

Selanjutnya untuk kawasan Sleman Tengah ditekankan penataan pemukiman dan fasilitas yang mendukung kegiatan jasa pendidikan dan pariwisata. Terakhir, Sleman Utara ditekankan penataan pemukiman yang mendukung kegiatan wisata alam dengan tetap mempertimbangkan mitigasi bencana.