Sekolah Rakyat di Purwomartani Sleman Diserbu Pendaftar, Kuota Dibatasi 50 Siswa

Harianjogja.com, SLEMAN--Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Sleman mencatat sudah ada 137 pendaftar Sekolah Rakyat (SR) Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Purwomartani. Dinsos masih melakukan finalisasi data, utamanya ada warga yang tidak masuk dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Kementerian Sosial (Kemensos).

Sekretaris Dinsos Sleman, Sigit Indarto mengatakan SR BBPPKS Purwomartani hanya membuka kuota 50 siswa untuk dua kelas. Sebab itu, ada seleksi yang akan dilakukan oleh Kementerian Sosial. Dinsos hanya berperan dalam melakukan verifikasi data dan pemeringkatan/ rangking warga sesuai status ekonomi.

BACA JUGA: Pemkab Sebut 333 Orang Daftar Sebagai Calon Siswa untuk Sekolah Rakyat Sonosewu Bantul

Selain di SR BBPPKS Purwomartani, ada juga 34 warga Sleman mendaftar di SR BBPPKS Sonosewu dengan kuota hingga 200 orang yang dibagi menjadi delapan kelas.

“Selain DTSEN, kami mencocokan juga dengan data Manunggal Raharja DIY, data keluarga miskin di Sleman. Kemarin kami sempat mendapati ada pendaftar yang masuk dalam exclusion error atau harusnya masuk di DTSEN tapi belum masuk,” kata Sigit ditemui di kantornya, Jumat (2/5/2025).

Disinggung ihwal tenaga pendidik dan kurikulum, Sigit mengaku Dinsos juga belum mendapat informasi mengenai kedua hal tersebut. Sebagai sekolah berasrama, dia mengaku SR akan berfokus pada pendidikan karakter selain materi secara umum.

Menurut dia, persoalan yang menjerat keluarga miskin adalah motivasi untuk mau berusaha agar lepas dari status tersebut. Sebab itu, pendidikan karakter akan menjadi kekhasan SR guna mendorong anak agar mau berupaya lebih.

Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinsos Sleman, Sarastomo Ari Saptoto, menambahkan hasil rapat koordinasi dengan Pemerintah DIY menyatakan bahwa kabupaten/ kota melakukan pemeringkatan/rangking terhadap pendaftar SR.

“Kami rangking dari kategori desil. Di Sleman ada data kemiskinan juga, jadi kami sandingkan. Nanti juga kami sanding dengan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, ada keterangan tambahan juga dari teman-teman pendamping sosial,” kata Ari.

Ari mengaku seleksi kepala sekolah dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Menurut perkiraannya, seleksi kepala sekolah seharusnya sudah berjalan. Pasalnya, kick off kegiatan belajar mengajar akan dimulai awal Juli 2025.

BACA JUGA: Dinas Sosial Gunungkidul Sebut Ada 63 Anak Mendaftar Sekolah Rakyat

Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Sleman, Ludyanta, mengatakan ada juga SR yang akan dibangun di Kabupaten Sleman selain SR BBPPKS Purwomartani milik Kemensos. Ada tiga alternatif, yaitu Margoluwih dan Margodadi Kapanewon Seyegan serta Sendangtirto Berbah.

“Informasi terakhir, Kemensos menyampaikan kalau lahan berupa sawah subur ya ditolak. Nah, lahan di Sendangtirto dan Margoluwih kondisi tanah masih subur. Pemkab Sleman masih mencari alternatif lokasi. Kemungkinan di Margodadi, tapi belum ada keputusan,” kata Ludyanta.

Lahan di Margodadi berstatus tanah kas desa (TKD) dengan wujud tegalan, buka sawah. Luasannya sekitar 4 hektar (ha). Ludyanta berharap pengajuan lokasi dapat dilakukan pada 2025.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.