Kasus Penyadapan Prabowo, Polri Telusuri Potensi Tersangka Baru Selain Listyo Sigit Cs
Polri mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Seragam sekolah SD dan SMP - Ilustrasi Freepik
Harianjogja.com, BANTUL—Pemkab Bantul saat ini terus menyiapkan data siswa atau peserta didik yang bisa disasar Program Sekolah Rakyat dari Pemerintah Pusat. Program ini difokuskan untuk siswa kurang mampu agar bisa mengakses pendidikan layak.
Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Bantul Nugroho Eko Setyanto di Bantul, Minggu, mengatakan dalam mewujudkan Sekolah Rakyat, koordinasi dengan instansi terkait terus dilakukan, salah satunya menyiapkan siswa yang bisa disasar dalam program Kementerian Sosial itu.
"Kalau untuk perekrutan guru, pembahasan kita belum sampai ke situ, saat ini kita informasi dari Dinas Sosial ini sedang mendata tentang anak-anak calon yang akan masuk di sana (Sekolah Rakyat)," katanya.
Dia menjelaskan terhadap anak anak berasal dari keluarga kurang mampu yang masuk data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) tersebut, nantinya diseleksi oleh tim dari Kementerian Sosial RI.
"Untuk sementara ini kemarin informasinya yang masuk sebanyak 333 anak, tetapi tetap masih ada seleksi," katanya.
Dia mengatakan 333 anak tersebut sesuai dengan kebutuhan untuk Bantul, dengan harapan nantinya dapat dikaver Sekolah Rakyat yang akan didirikan di beberapa wilayah di DIY.
"Kalau kuota kan dari setiap sekolah 100 (anak), jadi di provinsi DIY itu ada dua Sekolah Rakyat, pertama di Sonosewu, Kasihan, yang satu lagi di wilayah Kabupaten Sleman saya lupa lokasi persisnya, jadi ada dua Sekolah Rakyat di DIY," katanya.
BACA JUGA: 5 Tahun Rusak, Jalan Penghubung Bandara YIA-Borobudur Mulai Diperbaiki
Terkait dengan kurikulum yang akan diterapkan dalam Sekolah Rakyat, Nugroho menyatakan belum mendapat arahan resmi dari pemerintah pusat.
Selain itu, katanya, mekanisme perekrutan tenaga didik belum ada petunjuk pelaksanaan. "Kalau kurikulum belum ada koordinasi dinas, kami masih menunggu juklaknya. Dan untuk saat ini sementara baru yang SMA (Sekolah Menengah Atas), ini untuk yang SD dan SMP belum, kita masih menunggu," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Polri mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Syahganda Nainggolan menilai Ahmad Muzani, Sufmi Dasco Ahmad, dan Sugiono memahami ideologi Prabowo di tengah bursa calon wapres.
BNPB melaporkan gedung Bulog di Kota Tual rusak ringan akibat gempa M7,1 di Laut Banda. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.
Pembangunan Jembatan Kewek Jogja mencapai 82%. Satker PJN DIY menargetkan jembatan bisa dilalui masyarakat saat libur Nataru 2026.
Yusril menyebut Polri menemukan titik terang kaitan dugaan penyadapan Presiden dengan makar. Empat tersangka telah ditetapkan Bareskrim.
KDM akan mengerahkan aparat keamanan untuk menjaga aktivitas pabrik BYD di Subang menyusul aksi ormas yang mempersoalkan rekrutmen tenaga kerja.