KPK Kembali Periksa Saksi Kasus Gratifikasi Muhammad Haniv
KPK memeriksa empat saksi kasus dugaan gratifikasi Rp20,7 miliar yang menjerat mantan Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus Muhammad Haniv.
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah/ Antara
Harianjogja.com, JAKARTA—Anggota Komisi III DPR RI Abdullah meminta penanganan kasus mobil BMW yang menabrak seorang mahasiswa di Sleman, hingga korban meninggal dunia tidak boleh memandang status sosial.
Menurut dia, kasus tersebut mendapat perhatian besar dari warganet di media sosial karena penanganannya yang diduga tidak transparan dan dihubungkan dengan status sosial dari orang tua penabrak yang disebut mempunyai jabatan dan pengaruh penting.
BACA JUGA: Penjelasan UGM Soal Mahasiswa FEB Pengemudi BMW Tabrak Mahasiswa FH hingga Meninggal Dunia
"Penanganan kasus Argo mesti berpihak pada keadilan, bukan status sosial," kata Abdullah di Jakarta, Selasa.
Seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada (UGM) bernama Argo Ericho Afandhi meninggal dunia setelah sepeda motor Vario yang dikendarai ditabrak mobil BMW yang dikendarai mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM berinisial CPP pada Sabtu (24/5).
Abdullah mengatakan bahwa banyak warganet meragukan kredibilitas aparat kepolisian dalam penanganan kasus meninggalnya Argo.
Menurut dia, banyak pihak mengungkap beberapa kejanggalan di media sosial dengan menanyakan pengemudi mobil BMW selaku penabrak yang tidak ditahan.
Selain pernyataan polisi yang mengatakan penabrak tidak dalam keadaan mabuk atau negatif narkoba dan alkohol ketika terjadi kecelakaan, warganet geram karena ada isu pemberian uang dari pihak penabrak kepada keluarga Argo sekitar Rp1 miliar untuk pengobatan dan disebut sebagai "sogokan".
"Saya mendesak pihak kepolisian yang menangani kasus tersebut untuk memberikan keterangan resmi dan menjawab semua pertanyaan publik yang dianggap janggal,” katanya.
Selain itu, Abdullah juga meminta aparat kepolisian yang menangani kasus itu untuk menggandeng pihak lain, seperti Kompolnas dan Ombudsman, demi memastikan kasus tersebut tidak diintervensi pihak mana pun.
"Tidak ada perlakuan diskriminasi yang mengistimewakan pihak tertentu dalam penegakan hukum,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
KPK memeriksa empat saksi kasus dugaan gratifikasi Rp20,7 miliar yang menjerat mantan Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus Muhammad Haniv.
Pertamina Patra Niaga meminta masyarakat mengawasi penyaluran Pertalite dan biosolar di tengah gangguan distribusi BBM akibat sungai surut.
Arya Saloka mengungkap pengalaman menjadi cowboy dan belajar berkuda di film Empat Musim Pertiwi yang tayang 8 Oktober 2026.
Kisah mendalam 2.000 pekerja PT Woneel Midas Leathers di Gunungkidul yang memproduksi sarung tangan olahraga kelas dunia hingga rencana ekspansi.
Dosen UGM Cahyaningrum Dewojati mengaku KTP-nya dipinjam untuk formalitas yayasan Little Aresha, tetapi namanya masuk struktur kepengurusan.
15 universitas terbaik di Jawa Tengah versi Webometrics September 2026. Undip menjadi kampus dengan peringkat tertinggi di Jawa Tengah.