Sekolah Rakyat di DIY Masih Kekurangan Guru, DPRD Nilai Terlalu Terburu-Buru

Harianjogja.com, JOGJA - Ketua Komisi D DPRD DIY, RB Dwi Wahyu menyoroti pelaksanaan program Sekolah Rakyat yang digulirkan pemerintah pusat berjalan tergesa-gesa tanpa persiapan matang di tingkat daerah.

Menurut Dwi, hingga saat ini pemerintah daerah masih belum merampungkan sejumlah persiapan mendasar, termasuk pemenuhan sumber daya manusia (SDM) guru dan koordinasi lintas instansi. Seperti diketahui, Sekolah Rakyat di DIY masih kekurangan guru dan wali asrama.

“Mengakomodir SDM-nya saja belum beres. SDM gurunya belum beres kan. Kolaborasi antara Dinas Sosial, PU, dan Dinas Pendidikan sebetulnya belum selesai,” ujarnya, Rabu (16/7/2025).

Ia menjelaskan, Sekolah Rakyat idealnya diawali oleh kajian menyeluruh untuk memastikan kebutuhan riil dan wilayah prioritas. Kajian ini mencakup pendataan calon peserta, kesiapan kurikulum, sistem pembelajaran, hingga penyediaan fasilitas.

BACA JUGA: Sekolah Rakyat di DIY Masih Kekurangan Guru dan Wali Asrama

“Kalau boleh jujur sekarang belum selesai, jadi penyelenggaraan Sekolah Rakyat yang itu instruksi dari pusat, sebetulnya di daerah masih bingung pelaksanaannya seperti apa,” terangnya.

“Maka Dinsos akan bicara kebutuhannya berapa. Dinas Pendidikan akan bicara soal sistem, pembelajaran berikut kurikulumnya sampai kepada SDMnya. Dinas PU menyediakan tempatnya. Nah tiga instansi ini masih belum jelas kolaborasinya,” ucap Dwi.

Komisi D menyoroti fakta bahwa baru dua sekolah yang dibuka, yakni di Sleman dan Bantul, sementara wilayah lain dengan tingkat kemiskinan lebih tinggi justru belum tersentuh. Padahal, konsep Sekolah Rakyat diklaim bertujuan membantu anak-anak dari keluarga miskin.

“Seharusnya kalau basisnya kemiskinan, Gunungkidul atau Kulonprogo yang lebih banyak. Tapi ini belum merata karena perencanaan yang tergesa-gesa,” tambahnya.

Meskipun demikian, Dwi mengaku menyukai prinsip Sekolah Rakyat, terutama dari sistem Boarding Class. Hal ini dinilai bisa mewujudkan  salah satu target dari Sekolah Rakyat, yaitu pendidikan karakter.

“Secara prinsip Sekolah Rakyat saya suka sekali, dari sistem Boarding Class, kalau ini targetnya salah satunya adalah karakter. Saya kira model pendidikan militer itu belum tentu akan menciptakan sebuah karakter,” tandasnya.

Komisi D DPRD DIY berharap pemerintah daerah segera memperkuat koordinasi antar-dinas, terutama Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, dan Dinas Pekerjaan Umum, sebelum program diperluas. Evaluasi menyeluruh juga dinilai penting agar Sekolah Rakyat benar-benar tepat sasaran dan tidak hanya menjadi proyek formalitas.

Sebelumnya, Kepala Dinas Sosial DIY, Endang Patmintarsih, menjelaskan Sekolah Rakyat dilengkapi dengan asrama, sehingga ada wali asrama yang bertugas menjalankan operasional asrama. Namun sampai saat ini, wali asrama belum memenuhi jumlah yang dibutuhkan.

“Masih berproses semuanya, sekarang masa pengenalan lingkungan sekolah sambil berproses. Tapi ada semuanya nanti, akan ada walaupun belum lengkap sesuai jumlahnya. Akan dilengkapi,” jelasnya.

Selain wali asrama, ia juga menyebutkan masih ada kekurangan guru salah satu mata pelajaran yakni agama Hindu untuk Sekolah Rakyat Sonosewu. “Guru agama Hindu juga belum ada walau muridnya satu, ini menyusul. Kita juga sudah berkoordinasi untuk itu,” ungkapnya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.