Ombudsman Siapkan Sidak untuk Telusuri Gangguan Distribusi BBM
Ombudsman RI menyiapkan sidak di sejumlah daerah untuk menelusuri gangguan distribusi BBM, termasuk keterlambatan kapal tanker pemasok.
Abdul Halim Muslih/Harian Jogja
Harianjogja.com, BANTUL - Bupati Bantul Abdul Halim Muslih memastikan tidak menaikkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada tahun 2025 dan 2026 meski di sejumlah daerah lain terjadi kenaikan besaran pajak tersebut.
"Tahun 2025 ini dan tahun depan, tidak ada kenaikan tarif pajak," kata Halim seusai mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden dalam rangka HUT Ke-80 Kemerdekaan RI di Gedung DPRD Kabupaten Bantul, Jumat.
Menurut dia, tarif PBB yang dibebankan bagi wajib pajak atau masyarakat tetap seperti biasa, bahkan kaitannya dengan pemilik lahan pertanian produktif yang masuk dalam Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Pemkab Bantul akan membebaskan PBB-nya.
"Kita malah akan meng-nol-kan pajak lahan sawah produktif, dan ini berbeda kan. Jadi, mulai tahun 2026, kita malah meng-nol-kan PBB untuk lahan produktif," kata Bupati.
BACA JUGA: DAK-DAU Bantul Dipangkas Rp21,7 Miliar, Ini Strategi yang Dilakukan Pemkab
Menurut dia, langkah pembebasan PBB bagi lahan pertanian berkelanjutan tersebut, selain untuk mengendalikan alih fungsi lahan pertanian, juga mempertahankan lahan pertanian produktif untuk optimalisasi hasil pertanian pangan.
Saat ini, lanjut dia, organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di Bantul sedang melakukan pendataan luasan lahan pertanian produktif yang akan menjadi sasaran program pembebasan pajak bumi dan bangunan.
Meski demikian, pemerintah daerah tetap mempunyai target pendapatan dari sektor PBB. Namun target pendapatan daerah dari pajak tersebut tidak diterapkan dengan meningkatkan tarif PBB.
"Kalau target pendapatan tentu ada," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Ombudsman RI menyiapkan sidak di sejumlah daerah untuk menelusuri gangguan distribusi BBM, termasuk keterlambatan kapal tanker pemasok.
Peringatan Pertempuran 5 Hari Semarang di Tugu Muda dimeriahkan fragmentasi teater, lagu perjuangan, pembacaan sejarah, dan kembang api.
Perpres Nomor 27 Tahun 2026 mengatur biaya aplikasi ojol maksimal 8%, perjanjian kemitraan, jaminan sosial, dan layanan pengaduan.
Bedah buku DPAD DIY dan DPRD DIY di Sleman mengulas pentingnya tidur cukup, gizi seimbang, aktivitas fisik, dan kebebasan bereksplorasi untuk mendukung kecerdas
DJP mencatat 5,5 juta transaksi digital senilai Rp10 triliun melalui SPP-TDLN. Sebanyak 30 bank dan fintech ditargetkan bergabung sebelum November 2026.
Dandim 0706/Temanggung Letkol Inf Richie Fadly menegaskan rekrutmen TNI AD gratis dan memperingatkan oknum calo yang menjanjikan kelulusan berbayar.