Danais 2026 Dipangkas, Sejumlah Proyek Strategis di DIY Terancam Batal

Harianjogja.com, JOGJA–Alokasi Dana Keistimewaan (Danais) DIY pada 2026 diproyeksikan turun drastis. Berdasarkan dokumen Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 beserta Nota Keuangannya, Danais yang diterima DIY hanya sebesar Rp500 miliar.

Paniradya Pati Paniradya Kaistimewaan DIY, Aris Eko Nugroho, menyampaikan sejumlah agenda penting bakal terhambat jika Danais hanya berada di kisaran Rp500 miliar. Ia berharap ada dukungan politik dan lobi dari berbagai pihak agar pemerintah pusat maupun DPR RI dapat meninjau kembali alokasi tersebut.

“Kami masih berharap, ada DPRD DIY yang punya relasi dengan DPR RI agar Dana Keistimewaan DIY tidak di posisi Rp500 miliar, tapi posisinya lebih dari itu. Dengan angka tersebut untuk mencukupi banyak aktivitas kita masih kesulitan. Misalnya tentang kegiatan yang bersifat rutin, bersifat pelayanan, atau bersifat untuk kegiatan yang berlanjut,” ujar Aris dalam diskusi di DPRD DIY, Jumat (29/8/2025).

BACA JUGA: Pemangkasan Danais 2026, DPRD DIY Ingatkan Risiko Kontraksi APBD

Aris mencontohkan, sejumlah proyek besar yang sudah direncanakan bisa terhambat akibat keterbatasan anggaran. Pembangunan dua Taman Budaya baru di Bantul dan Sleman, misalnya, masih tertunda meski lahan sudah siap. Untuk membangun satu Taman Budaya dibutuhkan sekitar Rp150 miliar, sehingga total kebutuhan mencapai Rp300 miliar.

Selain itu, pengembangan Rumah Sakit Grhasia juga membutuhkan suntikan dana sekitar Rp400 miliar. Jika Danais hanya Rp500 miliar, maka hampir seluruh alokasi bisa tersedot untuk kebutuhan tersebut tanpa menyisakan ruang bagi program lain.

“Semoga ini bisa mengetuk hati bapak ibu di pemerintah pusat atau DPR RI agar Danais tidak di posisi Rp500 miliar,” imbuhnya.

Di sisi lain, kebutuhan rutin operasional juga tak bisa diabaikan. Pengelolaan Taman Budaya di Gunungkidul dan Kulonprogo, termasuk biaya listrik dan pemeliharaan, masih menjadi tanggung jawab DIY. Menurut Aris, beban ini tetap harus dipenuhi meski alokasi Danais menurun.

Aris menegaskan sumbu filosofi DIY yang sudah diakui UNESCO tetap menjadi prioritas utama. Sejumlah kegiatan budaya, termasuk penataan kawasan Teras Malioboro, hingga aktivitas rutin seperti Selasa Wagen, menjadi bagian penting yang tidak bisa dilepaskan dari dukungan Danais.

“Sumbu filosofi tetap kita perhatikan, karena itu bagian dari salah satu pelayanan. Apapun yang terjadi, angka-angka itu menjadi perhatian kami untuk kemudian mencermati program kegiatan strategis yang memungkinkan didanai dengan angka berapapun dari pemerintah pusat,” jelasnya.

Menurutnya, keberlangsungan aktivitas budaya di sepanjang sumbu filosofi tidak hanya menyangkut identitas budaya, tetapi juga menggerakkan perekonomian masyarakat.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA) DIY, Wiyos Santoso, menilai penurunan Danais perlu disikapi secara bijak. Menurutnya, pemotongan anggaran bukan hanya dialami DIY, melainkan juga provinsi lain.

“Pemotongan anggaran ini tidak hanya DIY, semua provinsi juga mengalami. Bedanya, Danais itu dana khusus sehingga kelihatan jelas ketika berkurang. Yang tidak kelihatan juga banyak,” terang Wiyos.

Sebagai solusi, ia mendorong adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, Wiyos menyadari kondisi DIY yang tidak memiliki potensi tambang membuat sumber pendapatan masih sangat bergantung pada sektor lain.

“Pendapatan terbesar DIY saat ini masih dari pajak kendaraan bermotor. Maka ke depan perlu kreativitas untuk mengoptimalkan PAD agar pengurangan Danais tidak terlalu berdampak pada program strategis daerah,” katanya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.