Pria Berinisial S Rusak Palang Pintu KA dan Tantang Petugas di Sleman
Mahasiswa berinisial S ditangkap Polsek Gamping setelah merusak palang KA Banyumeneng. Aksinya dilakukan saat mabuk dan merugikan Rp2 juta.
Suasana Sidang kasus kecelakaan lalu lintas yang menewaskan mahasiswa FH UGM, Argo Ericko Achfandi dengan terdakwa Christiano Pengarapenta Pengidahen Tarigan kembali digelar dengan agenda tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Selasa (21/10/2025)./Harian Jogja -- Catur Dwi Janati
Harianjogja.com, SLEMAN — Sidang kasus kecelakaan lalu lintas yang menewaskan mahasiswa Fakultas Hukum UGM, Argo Ericko Achfandi, dengan terdakwa Christiano Pengarapenta Pengidahen Tarigan kembali digelar dengan agenda pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Dalam sidang tersebut, JPU menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama dua tahun.
Dalam amar tuntutannya, JPU Rahajeng Dinar menyebutkan sejumlah hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.
“Hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa menyebabkan korban Argo Ericko Achfandi meninggal dunia,” ujar Rahajeng dalam persidangan di Pengadilan Negeri Sleman, Selasa (21/10/2025).
Sementara itu, terdapat empat hal yang meringankan terdakwa. Salah satunya adalah bahwa kecelakaan terjadi karena kelalaian kedua belah pihak.
“Hal-hal yang meringankan, terjadinya kecelakaan lalu lintas disebabkan kelalaian kedua belah pihak,” lanjutnya.
Selain itu, Rahajeng menyebutkan bahwa ibu korban telah memaafkan terdakwa di persidangan.
“Terdakwa juga mengakui dan menyesali perbuatannya, serta belum pernah dihukum. Ia masih muda dan diharapkan dapat berkembang menjadi pribadi yang lebih baik,” jelasnya.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, JPU menilai terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya sehingga menyebabkan orang lain meninggal dunia, sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Christiano Pengarapenta Pengidahen Tarigan dengan pidana penjara selama dua tahun, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani, serta denda Rp12 juta subsider enam bulan kurungan,” kata Rahajeng. “Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan,” tambahnya.
Ketua Majelis Hakim, Irma Wahyuningsih, menyampaikan bahwa sidang selanjutnya akan digelar pekan depan dengan agenda pembelaan (pleidoi).
“Sidang berikutnya acara pembelaan, ditunda hingga Selasa, 28 Oktober,” ujarnya.
Sementara itu, tim kuasa hukum terdakwa yang dipimpin Achiel Suyanto S., menyatakan menghormati tuntutan jaksa, namun menilai hukuman dua tahun penjara terlalu berat.
“Menurut kami, tuntutan dua tahun itu berlebihan, karena ada kelalaian dari kedua belah pihak. Tidak bisa disebut semata-mata kesalahan terdakwa,” kata Achiel.
Achiel menambahkan, dalam pleidoi yang akan disampaikan pekan depan, timnya akan menyoroti aspek kelalaian tersebut.
“Dalam pleidoi nanti akan kami ungkap bahwa kedua belah pihak sama-sama lalai. Nanti hakim yang menilai seberapa besar kelalaian masing-masing,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Achiel menegaskan bahwa pihaknya tidak akan meminta pembebasan terdakwa dalam pleidoi.
“Dalam pleidoi kami tidak akan meminta bebas, karena jelas ada korban. Kami hanya ingin menilai fakta hukum yang sebenarnya terjadi,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Mahasiswa berinisial S ditangkap Polsek Gamping setelah merusak palang KA Banyumeneng. Aksinya dilakukan saat mabuk dan merugikan Rp2 juta.
PSEL DIY ditargetkan mengolah 1.000 ton sampah per hari dan menghasilkan listrik 18-20 MW untuk sekitar 15.000 rumah.
KY memastikan seleksi hakim agung dan hakim ad hoc MA 2026 transparan. Publik bisa memantau proses dan memberi informasi rekam jejak calon.
Jadwal KRL Jogja-Solo Rabu 12 Agustus 2026 tersedia 15 perjalanan. Kereta pertama berangkat 05.05 WIB, tarif tetap Rp8.000.
PSEL Piyungan ditargetkan groundbreaking Desember 2026. Proyek senilai Rp2,5 triliun-Rp3 triliun ini mulai dibangun Januari 2027.
Polisi menyiagakan puluhan personel setelah massa membakar sejumlah kantor pemerintah di Ilaga, Puncak, Papua Tengah.