Revitalisasi 131 Sekolah Gunungkidul, DPRD Ingatkan Kualitas Bangunan
DPRD Gunungkidul mendukung revitalisasi 131 sekolah pada 2026. Dewan meminta kualitas bangunan dijaga dan mendorong penggunaan kayu jati warga.
Warga melintas di lokasi longsor di Kalurahan Tegalrejo, Gedangsari. Rabu (21/6/2023)/Harian Jogja-David Kurniawan\r\n\r\n
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—BPBD Gunungkidul menyiapkan anggaran Rp650 juta guna menghadapi dampak dari bencana hidrometeorologi. Selain itu, untuk mitigasi kebencanaan juga sudah ditetapkan status siaga darurat bencana.
Kepala Pelaksana BPBD Gunungkidul, Purwono mengatakan, potensi bencana hidrometeorologi seiring masuknya musim penghujan semakin meningkat. Upaya mitigasi juga terus dilakukan mulai dari perluasan jaringan kalurahan Tangguh bencana hingga pembuatan peta kebencanaan di Gunungkidul.
Hasil pemetaaan rawan bencana, untuk banjir potensinya ada di sepanjang aliran Kali Oya dan beberapa titik di Kapanewon Girisubo. Adapun potensi longsor didominasi di zona utara Gunungkidul, meliputi Kapanewon Patuk, Gedangsari, Nglipar, Ngawen, Semin dan Ponjong.
“Untuk angin kencang potensinya menyebar di seluruh wilayah di Gunungkidul,” katanya, Kamis (6/11/2025).
Guna mengantisipasi ancaman ini, Purwono mengakui juga sudah mengalokasikan anggaran Rp650 juta untuk penanganan. Pagu disediakan dipergunaka dalam beberapa penanganan seperti sewa alat berat, bantuan stimulant rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan rusak akibat bencana.
Di sisi lain, juga dapat dipergunakan dalam pembuatan bronjong talut yang rusak, penyediaan alat kerja bakti hingga paket permakanan. “Adanya dana siap pakai ini sebagai upaya memberikan respon cepat saat terjadi musibah bencana alam agar penanganan bisa optimal,” katanya.
Meski demikian, mantan Panewu Purwosari ini memastikan penggunaan anggaran kebencanaan tidak bisa sembarangan. Pasalnya, didalam prosesnya di setiap pengeluaran harus didasari oleh kejadian yang diperkuat dengan hasil validasi di lapangan.
“Penggunaan harus transparan dan akuntabel,” katanya.
Sebelumnya, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, BPBD Gunungkidul, Edy Winarta mengatakan, sudah menetapkan siaga darurat bencana hidrometeorologi. Kebijakan ini berlangsung mula November hingga akhir Januari 2025.
“Penetapan status siaga darurat bencana jadi bagian untuk mitigasi kebencanaan di Gunungkidul,” katanya.
Selain penetapan siaga darurat bencana hidrometeorologi, juga telah menyiapkan personel. Pada saat dibutuhkan, tim reaksi cepat siap terjun ke lokasi untuk membantu dan melakukan evakuasi pada saat terjadi musibah atau bencana alam.
“Sebagai bentuk kesiapsiagaan, personel BPBD sudah disiapkan untuk diterjunkan pada saat terjadi musibah yang dapat terjadi kapan saja,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
DPRD Gunungkidul mendukung revitalisasi 131 sekolah pada 2026. Dewan meminta kualitas bangunan dijaga dan mendorong penggunaan kayu jati warga.
DPRD Jateng menerima informasi 19 titik pengeboran geotermal dan meminta ESDM serta PLN menemui warga di sekitar Gunung Ungaran.
Polda Banten membongkar sindikat penyalahgunaan solar subsidi di Serang. Polisi menyita 1.000 liter solar dan menetapkan dua tersangka.
Pura Jagat Natha resmi berdiri di kawasan Alun-alun Kota Magelang. Kehadirannya melengkapi rumah ibadah lintas agama di kawasan tersebut.
ASDP menjelaskan antrean panjang di Pelabuhan Ketapang-Gilimanuk dipicu aksi pengemudi truk. Antrean di sisi Jawa mencapai 8 km.
Hasil Pilur PAW Sleman 2026 di lima kalurahan. Andi Suwarno hingga Totok Jaka Suwarta meraih suara terbanyak.