Dua Kader Golkar Berebut Kursi Ketua DPD Gunungkidul

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Anggota DPRD Gunungkidul Ery Agustin dan Gunawan menjadi kandidat kuat Ketua DPD Golkar periode 2025-2030. Rencananya penetapan siapa yang terpilih diputuskan dalam musyawarah daerah (Musda) yang diselenggarakan pertengahan Desember 2025 mendatang.

Politikus Senior Golkar Gunungkidul, Heri Nugroho mengatakan, partainya sudah memasuki tahapan untuk pemilihan Ketua DPD yang baru. Ia tidak menampik, bursa calon ketua mengerucut ke dua nama yang saat sekarang menjabat sebagai wakil rakyat di kursi DPRD Gunungkidul.

Ia menyebutkan, nama yang bersain adalah Ery Agustin Sudiyanti yang sekarang menjabat sebagai Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Gunungkidul. Adapun pesainnya adalah Ketua Komisi A DPRD Gunungkidul, Gunawan.

“Dua nama inilah yang bersaing menjadi Ketua DPD Golkar Gunungkidul,” kata Heri, Senin (25/11/2025).

Menurut dia, kepastian siapa yang terpilih akan dibahas dalam musda partai pada pertengahan Desember mendatang. “Masih proses dan hingga sekarang belum ada yang ditetapkan sebagai ketua,” katanya.

Ery Agustin Sudiyanti yang juga Ketua Bapemperda DPRD Gunungkidul, saat dikonfirmasi membenarkan dirinya menjadi salah satu kandidat sebagai Ketua DPRD Gunungkidul. Untuk terpilih, ia mengakui akan mengikuti prosesnya seperti yang tertuang dalam aturan kepartaian.

“Mengalir saja. Pasti, akan indah pada waktunya,” kata Ery.

Hal tak jauh berbeda disuarakan oleh Ketua Komisi A DPRD Gunungkidul, Gunawan. Ia memastikan akan mengikutis setiap prosesnya dan diberikan kemudahan dalam kontestasi menjadi Ketua DPD Golkar yang baru.

“Semoga dimudahkan dan kami mengikuti arah angin kemana [instruksi partai] dan akan dipatuhi,” katanya.

Ketua DPD Golkar DIY, Singgih Januratmoko mengatakan, proses pengisian Ketua DPD Golkar lebih mengedepankan asas musyawarah mufakat. Hal ini untuk menghindari potensi konflik yang memicu terjadinya perpecahan di internal partai.

“Pengalaman yang terjadi dulu [adanya perpecahan di Golkar] harus jadi pelajaran. Biar tetap solid, maka harus mengedepankan musyarawah mufakat karena target kami untuk menambah kursi dan bukan malah berkurang,” katanya.

Adapun mekanisme dalam musyawarah untuk pemilihan Ketua DPD dilakukan dengan cara seluruh anggota berembul guna menentukan siapa yang akan memimpin dalam pengurusan baru. Apabila didalam proses musyawarah terdapat dua kandidat, maka calon yang bersangkutan diminta bermusyawarah secara langsung guna menentukan siapa yang terpilih.

“Tidak ada voting. Kalau ada dua, maka harus musyawarah untuk menentukan siapa yang jadi Ketua DPD. Nantinya hasilnya diserahkan ke DPP untuk mendapatk rekomendasi, kemudian disahkan melalui musda,” katanya. 

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.