Pemda DIY Gelar Operasi Pasar Antisipasi Lonjakan Harga Ramadan

Harianjogja.com, JOGJA—Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemda DIY) mulai menyiapkan berbagai langkah antisipasi untuk menekan potensi kenaikan harga bahan pokok menjelang bulan Ramadan hingga Idul Fitri 2026. Salah satu upaya yang dilakukan adalah menggelar operasi pasar dan gerakan pasar murah di sejumlah wilayah.

Berdasarkan data Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) DIY, hingga awal Februari 2026 harga sejumlah komoditas pangan masih terpantau relatif stabil. Harga beras medium berada di kisaran Rp13.289 per kilogram, beras premium Rp14.633 per kilogram, dan beras SPHP Rp12.456 per kilogram.

Sementara itu, telur ayam ras tercatat Rp27.409 per kilogram dan daging ayam ras Rp35.722 per kilogram. Untuk komoditas hortikultura, bawang merah dijual sekitar Rp38.000 per kilogram, cabai merah keriting Rp32.368 per kilogram, cabai merah besar Rp39.250 per kilogram, serta cabai rawit merah Rp62.158 per kilogram.

Kepala DPKP DIY Aris Eko Nugroho mengungkapkan terdapat sejumlah komoditas yang saat ini harganya relatif tinggi berdasarkan Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP). Di antaranya daging sapi paha belakang di Sleman, daging sapi paha depan di Kulonprogo dan Kota Jogja, gula pasir curah di Kota Jogja, serta gula pasir kemasan di seluruh kabupaten dan kota.

Menurut Aris, kenaikan harga dipengaruhi oleh momentum Ramadan serta faktor cuaca yang berdampak pada ketersediaan pasokan.

“Beberapa komoditas mengalami ketidakseimbangan antara ketersediaan dan permintaan. Antisipasinya melalui gerakan pasar murah dan koordinasi dengan Satgas Sapu Bersih yang melibatkan berbagai OPD serta kepolisian,” ujarnya, Selasa (3/2/2026).

Sekretaris Daerah DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti menuturkan lonjakan harga bahan pokok menjelang Ramadan merupakan fenomena yang hampir selalu terjadi setiap tahun. Oleh karena itu, Pemda rutin melakukan operasi pasar untuk menjaga pasokan dan stabilitas harga.

“Kita lakukan droppin dan operasi pasar supaya komoditas tersedia di lapangan dan harganya tetap terkendali. Jangan sampai terjadi kelangkaan,” jelasnya.

Namun demikian, Ni Made menilai operasi pasar hanya menjadi solusi jangka pendek. Untuk jangka panjang, ia mendorong sistem pertanian yang mampu menghasilkan panen sepanjang tahun, tidak terpaku pada pola tanam musiman.

“Kalau panen bisa diatur sepanjang tahun, fluktuasi harga bisa ditekan. Saat ini kita masih memakai pola tanam konvensional, seperti padi dan palawija, sehingga harga mudah naik turun,” katanya.

Ia mencontohkan komoditas cabai yang saat panen raya harganya bisa anjlok, namun saat pasokan menipis bisa melambung jauh lebih mahal dibandingkan daging.

Dari sisi distribusi, Ni Made juga mendorong peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai offtaker atau pembeli hasil panen petani untuk menjaga keseimbangan pasokan.

“Produksi pertanian bisa diserap BUMD sebagai penyeimbang. Pemerintah tinggal mengatur subsidi di sektor tertentu seperti biaya angkut atau sewa,” ujarnya.

Sementara kepada masyarakat, ia mengimbau agar berbelanja secara wajar selama Ramadan hingga Lebaran agar tidak memicu kelangkaan bahan pokok.

“Biasanya saat Ramadan pengeluaran meningkat karena ingin menyambut keluarga. Itu yang perlu diatur, jangan sampai berlebihan,” pungkasnya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.