Pemkab Bantul Terapkan WFH bagi ASN Mulai Pekan Ini

Harianjogja.com, BANTUL — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul mulai memberlakukan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) mulai Jumat pekan ini.

Langkah ini sejalan dengan imbauan pemerintah pusat untuk menghemat energi di tengah kondisi global, termasuk dampak konflik di Timur Tengah.

Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih, menjelaskan penerapan WFH hanya berlaku bagi ASN dengan jabatan di bawah eselon 3, yakni eselon 2, 2A, dan 2B, serta pegawai yang tidak terlibat pelayanan publik langsung seperti admin komputer dan pembuat sistem.

Pegawai yang menjalankan layanan publik, misalnya guru, tenaga kesehatan, dan petugas Dinas Perizinan, tetap bekerja dari kantor.

“Langkah ini merupakan perintah dari Kementerian Dalam Negeri agar roda pemerintahan bisa menyesuaikan diri dengan kondisi global saat ini. Ke depan, kebijakan WFH akan dievaluasi terkait efektivitasnya, termasuk pemakaian BBM,” kata Halim, Senin (6/4/2026).

Ketua Komisi A DPRD Bantul, Jumakir, menekankan bahwa WFH tidak boleh menurunkan disiplin dan kualitas pelayanan publik. Evaluasi rutin dan pengawasan ketat dari pimpinan OPD dinilai penting untuk memastikan target kerja tetap tercapai.

Jumakir menambahkan pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pelaporan kinerja digital menjadi kunci agar komunikasi dan koordinasi antarpegawai tetap optimal.

“Jangan sampai masyarakat kesulitan mengakses layanan hanya karena pegawai bekerja dari rumah. Harus ada skema yang jelas dan terukur,” pungkasnya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.