Pakar UMY Soroti War Tiket Haji Berdampak ke Kelompok Rentan

Harianjogja.com, JOGJA—Wacana penerapan sistem war tiket haji mulai memunculkan dua sisi berbeda di masyarakat, yakni harapan mempercepat antrean panjang sekaligus kekhawatiran munculnya ketimpangan akses bagi calon jamaah.

Gagasan yang diinisiasi Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia itu dinilai dapat memangkas masa tunggu yang selama ini menjadi persoalan serius, terutama di sejumlah daerah dengan antrean puluhan tahun.

Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Ridho Al-Hamdi, menyebut ide tersebut memiliki niat baik untuk mempercepat keberangkatan calon jamaah.

“Prinsipnya tujuan dari war tiket haji ini baik, mencoba untuk meringkas jangka waktu atau masa tunggu calon jamaah haji yang panjang menjadi lebih pendek. Ini harus kita sambut positif agar calon jamaah juga tidak mengantre bahkan tiba-tiba sudah wafat lebih dulu karena begitu lamanya masa tunggu di sejumlah daerah,” ujarnya, Minggu (12/4/2026).

Meski begitu, ia mengingatkan kebijakan tersebut tidak bisa diterapkan secara terburu-buru tanpa perhitungan matang.

Menurut Ridho, perlu kajian komprehensif yang melibatkan riset mendalam agar sistem ini tidak justru menimbulkan persoalan baru, terutama terkait keadilan distribusi kuota haji.

“Kebijakan ini perlu dirancang dengan baik agar menjadi sebuah kebijakan yang memang tepat sasaran, tidak diskriminatif, serta melihat dampak-dampak yang mungkin tidak tepat. Harus ada kajian yang cermat agar tidak menimbulkan persoalan baru ketika diterapkan,” tegasnya.

Kelompok Rentan

Ia juga menilai pentingnya keterlibatan berbagai pihak dalam proses perumusan kebijakan tersebut. Forum diskusi terbuka dinilai perlu digelar dengan melibatkan pemerintah daerah, biro perjalanan haji, calon jamaah, hingga para ahli tata kelola haji agar kebijakan benar-benar sesuai kebutuhan di lapangan.

“Apalagi Indonesia menjadi salah satu negara dengan jumlah calon jamaah terbesar di dunia, sehingga penting memastikan tidak terjadi kekecewaan. Kita harus melihat ini sebagai hal positif, tetapi harus diteliti dengan cermat dan melibatkan semua pihak agar tidak salah sasaran,” tambahnya.

Selain itu, Ridho menyoroti potensi dampak bagi kelompok rentan jika sistem ini diterapkan tanpa mitigasi yang jelas. Skema war yang berbasis kecepatan akses dinilai berisiko merugikan lansia maupun masyarakat di daerah dengan keterbatasan infrastruktur digital.

“Kebijakan war tiket haji ini jika diterapkan bisa berdampak pada kelompok rentan, misalnya daerah-daerah tertentu atau lansia. Ini perlu menjadi kajian bagaimana jalan keluarnya bagi masyarakat yang rentan agar tidak terjadi diskriminasi karena mereka tidak mendapatkan akses yang baik. Hal-hal seperti ini harus diriset secara serius sebelum kebijakan diberlakukan,” pungkasnya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.