Pendaftaran Ketua KONI Gunungkidul Dibuka, Ini Syaratnya
KONI Gunungkidul membuka penjaringan ketua periode 2026-2030. Pendaftar harus berusia minimal 30 tahun dan mendapat dukungan sekitar 15 pengkab.
Jemaah haji - Freepik
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Persiapan keberangkatan ibadah haji 2027 mulai dilakukan calon jemaah di Gunungkidul. Meski jadwal pelunasan biaya perjalanan ibadah haji belum diumumkan pemerintah pusat, pengurusan sejumlah dokumen perjalanan dan pemeriksaan kesehatan sudah berjalan.
Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Gunungkidul, Taufik Ahmad Sholeh, mengatakan sebanyak 254 jemaah masuk nominasi keberangkatan haji 2027. Selain itu, terdapat 181 jemaah dalam daftar cadangan. Seluruh jemaah yang masuk nominasi maupun daftar cadangan tersebut wajib melakukan pelunasan biaya perjalanan ibadah haji.
Terkait biaya, pemerintah melalui tim Kementerian bersama Komisi VIII DPR RI telah menyepakati besaran pelunasan sebesar Rp26.248.825 per orang. Namun, setiap jemaah juga memperoleh subsidi dari pemerintah pusat senilai Rp3 juta.
Dengan demikian, biaya yang harus dilunasi setiap jemaah setelah dikurangi subsidi tersebut menjadi Rp23.248.825. Kendati besarannya telah disepakati, hingga Rabu (4/11/2026), Kantor Kementerian Haji dan Umrah Gunungkidul belum menerima instruksi pelunasan.
“Jadi, untuk perlunasan tiap Jemaah sebesar Rp23.248.825. tapi, hingga sekarang belum ada instruksi tentang pelunasan biaya Ibadah Haji 2027,” kata Taufik, Rabu.
Bio Visa dan Paspor Mulai Dipersiapkan
Sambil menunggu pengumuman jadwal pelunasan, calon jemaah mulai melengkapi dokumen perjalanan. Tahapan yang sudah dilakukan di antaranya pengurusan bio visa dan pemindaian paspor sebagai bagian dari persyaratan akomodasi selama pelaksanaan ibadah haji.
“Bio visa sudah diurus dan calon jemaah juga sudah scan paspor dimiliki,” ungkapnya.
Persiapan juga mencakup pemeriksaan kesehatan calon jemaah secara bertahap di RSUD Wonosari. Pemeriksaan tersebut menjadi salah satu tahapan penting karena kondisi kesehatan merupakan persyaratan bagi jemaah untuk dapat menjalankan rangkaian ibadah haji.
Taufik menjelaskan, calon jemaah yang memenuhi persyaratan kesehatan dapat melanjutkan proses pelunasan biaya perjalanan ibadah. Namun, pelaksanaannya tetap menunggu pengumuman dari pemerintah pusat.
“Kalau memenuhi syarat kesehatan, maka calon jemaah bisa melunasi biaya perjalanan ibadah. Tapi, waktunya masih menunggu pengumuman dari Pemerintah Pusat,” katanya.
Dinkes Siapkan Dukungan Lintas Sektor
Dukungan persiapan kesehatan juga dilakukan Dinas Kesehatan Gunungkidul. Kepala Dinas Kesehatan Gunungkidul, Ismono, mengatakan instansinya berkomitmen membantu penyelenggaraan ibadah haji sesuai tugas pokok dan fungsi.
Menurut dia, keterlibatan lintas sektor menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada calon jemaah, terutama untuk memastikan kondisi kesehatan mereka sebelum keberangkatan.
“Kami siap membantu dalam pelayanan untuk memastikan seluruh jemaah dalam kondisi baik serta siap menjalankan ibadah haji dengan optimal,” kata Ismono.
Dalam persiapannya, Dinas Kesehatan juga menjalin kerja sama dengan puskesmas dan rumah sakit umum daerah. Kolaborasi tersebut diharapkan membuat proses persiapan kesehatan berjalan lancar.
“Melalui kolaborasi dan sinergi lintas sektor, diharapkan seluruh petugas kesehatan haji semakin siap memberikan pendampingan dan pelayanan terbaik demi mendukung kesehatan serta keselamatan jemaah selama menjalankan rangkaian ibadah haji,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
KONI Gunungkidul membuka penjaringan ketua periode 2026-2030. Pendaftar harus berusia minimal 30 tahun dan mendapat dukungan sekitar 15 pengkab.
Jadwal SIM Keliling Sleman November 2026 tersedia di MPP, Sleman City Hall dan lokasi SIMMADE. Simak jam layanan serta persyaratannya.
AHY mengecam dugaan penyadapan ilegal yang dinilai mengancam demokrasi, keamanan negara, dan privasi masyarakat.
Pengamat telekomunikasi Heru Sutadi mengungkap kerentanan jaringan 2G dan pentingnya pengawasan sistem LIMS untuk mencegah penyadapan ilegal.
Satpom Lanud Adisutjipto mengajak masyarakat tidak takut melapor jika menghadapi persoalan yang melibatkan anggota TNI AU.
Kemenkes mendistribusikan 3,8 juta masker, oksigen, obat-obatan, dan tenaga kesehatan untuk tujuh provinsi terdampak kabut asap karhutla.