Bawaslu Kerja Sama Konsolidasi Demokrasi dengan OPD Bantul

Harianjogja.com, BANTUL—Upaya memperkuat kualitas demokrasi pascapemilu di Kabupaten Bantul mulai digerakkan melalui kolaborasi lintas instansi di lingkungan Pemkab Bantul dengan Bawp

Bawaslu Bantul menggandeng lima organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menjalankan rencana kerja bersama yang difokuskan pada penguatan literasi politik dan pengawasan partisipatif di masyarakat.

Penandatanganan rencana kerja tersebut berlangsung pada Selasa (21/04/2026) di Kabupaten Bantul. Ketua Bawaslu Bantul, Didik Joko Nugroho, menandatangani dokumen bersama Sekda Bantul, Agus Budiraharja, yang mewakili sejumlah OPD, yakni Dinas Kominfo, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, serta Badan Kesbangpol Bantul.

Didik menjelaskan, rencana kerja ini merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman antara Pemkab Bantul dan Bawaslu yang telah disepakati pada Mei 2025. Program tersebut menjadi bagian dari konsolidasi demokrasi yang dijalankan pada masa pascapemilu (post electoral).

"Ini bagian dari upaya konsolidasi demokrasi pascapemilu," katanya.

Melalui konsolidasi ini, Bawaslu Bantul menargetkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat terkait demokrasi sekaligus penguatan sistem pengawasan yang melibatkan berbagai pihak.

Sejumlah program telah disiapkan dalam rencana kerja tersebut. Di antaranya pendidikan politik dan demokrasi di masyarakat, publikasi informasi kepemiluan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan media sosial, penguatan gerakan anti politik uang, perlindungan hak pilih, hingga pengelolaan arsip hasil pengawasan.

Sementara itu, Sekda Bantul Agus Budiraharja menilai kerja sama ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi antarlembaga di daerah. Ia menekankan agar keterlibatan OPD tidak dipandang sebagai beban tambahan, melainkan sebagai bagian dari penguatan peran dalam menjaga kualitas demokrasi.

“Melalui kerjasama ini, kita ingin memastikan bahwa seluruh proses pengawasan pemilu dapat berjalan lebih optimal, partisipatif, dan didukung oleh sistem pemerintahan daerah yang solid,” ujarnya.

Kolaborasi ini diharapkan mampu mendorong partisipasi publik yang lebih luas serta menciptakan ekosistem demokrasi yang lebih sehat di Kabupaten Bantul, terutama setelah pelaksanaan tahapan pemilu sebelumnya.

"Harapannya bisa lebih banyak partisipasi publik dalam ekosistem demokrasi," ujarnya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.