Proyek Jalan Pantura Kudus-Pati-Rembang Dikebut, Logistik Makin Lancar
Kementerian PU mempercepat preservasi Jalan Pantura Kudus-Pati-Rembang. Progres proyek Lingkar Juwana-Pati sudah 85 persen dan ditarget selesai Juni 2026.
Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid berada di kawasan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Senin (15/6/2026). ANTARA/HO-Kementan
Harianjogja.com, JAKARTA—Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono angkat bicara terkait tudingan dirinya meninggalkan forum diskusi di Universitas Gadjah Mada (UGM) saat situasi memanas. Ia menegaskan tidak pernah kabur, melainkan keluar dari lokasi atas pertimbangan keamanan setelah kondisi tidak lagi kondusif.
Sudaryono menjelaskan, kehadirannya di kampus UGM bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid serta Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko bertujuan untuk membuka ruang dialog terbuka dengan mahasiswa.
“Kami datang untuk berdiskusi. Forum ini sudah direncanakan dan mendapat izin kampus. Sejak awal kami siap menerima pertanyaan dan kritik,” ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (16/6/2026).
Diskusi yang digelar di Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) UGM itu awalnya berjalan lancar. Menurut Sudaryono, forum berlangsung sekitar 30 hingga 40 menit dengan interaksi aktif antara narasumber dan mahasiswa.
Namun, situasi berubah ketika sebagian peserta menghendaki forum dihentikan. Di sisi lain, banyak mahasiswa justru ingin diskusi tetap dilanjutkan. Perbedaan sikap tersebut memicu ketegangan di dalam ruangan.
“Kami melihat sebagian besar peserta ingin tetap berdialog, tetapi ada kelompok yang meminta forum dihentikan. Di situ situasi mulai tidak kondusif,” kata dia.
Kondisi semakin memanas ketika terjadi aksi pelemparan botol air dan dugaan tindakan fisik. Sudaryono bahkan mengaku sempat terkena pukulan di tengah kericuhan tersebut.
Dalam situasi itu, aparat keamanan menyarankan para narasumber untuk meninggalkan lokasi demi menghindari risiko yang lebih besar. Sudaryono pun menegaskan langkah tersebut bukan bentuk menghindari dialog.
“Kalau dibilang kami kabur, itu tidak benar. Kami justru tetap ingin berdialog. Bahkan saat di luar, kami sempat duduk di aspal untuk melanjutkan diskusi,” ujarnya.
Dalam diskusi spontan tersebut, mahasiswa menyampaikan berbagai kritik, terutama terkait persoalan pertanahan dan isu penggusuran. Sudaryono menyatakan terbuka untuk menindaklanjuti setiap masukan yang disampaikan.
Ia juga menegaskan bahwa pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto menjunjung tinggi prinsip demokrasi, termasuk menerima kritik dari masyarakat.
“Kalau ada kebijakan yang keliru, tentu kita perbaiki. Tapi semua pihak juga harus saling menghargai pendapat,” katanya.
Sudaryono turut menyampaikan permohonan maaf kepada mahasiswa yang tidak dapat mengikuti diskusi secara maksimal akibat situasi yang memanas. Ia menyatakan siap kembali berdialog jika diundang di lain kesempatan.
“Kami terbuka untuk berdiskusi lagi, baik di Jogja maupun Jakarta. Yang penting ruang dialog tetap ada,” ujarnya.
Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan komitmen pemerintah untuk terus membuka komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat sebagai bagian dari proses demokrasi yang sehat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Kementerian PU mempercepat preservasi Jalan Pantura Kudus-Pati-Rembang. Progres proyek Lingkar Juwana-Pati sudah 85 persen dan ditarget selesai Juni 2026.
AS dan Iran capai kesepakatan awal, Selat Hormuz dibuka kembali. Harga minyak diprediksi turun, negosiasi nuklir berlanjut.
Program MBG dihentikan sementara saat libur sekolah. BGN audit dapur dan siapkan skema baru yang lebih tepat sasaran.
Top Ten News Harian Jogja Selasa 16 Juni 2026, dari kabel semrawut Jogja hingga harga emas naik dan update Piala Dunia.
ESDM alokasikan Rp5,2 triliun untuk jargas 2027, targetkan 959 ribu sambungan rumah guna tekan impor LPG.
MK target putusan gugatan MBG pada Juli 2026. Sidang dipercepat, jumlah ahli dibatasi demi efisiensi waktu persidangan.