Fakta Stunting di Bantul, 6 dari Sepuluh Anak Tinggal dengan Perokok

Harianjogja.com, BANTUL— Angka stunting di Kabupaten Bantul menunjukkan tren penurunan pada awal 2026. Meski demikian, pemerintah daerah masih menghadapi sejumlah tantangan untuk menekan kasus gangguan pertumbuhan pada anak tersebut secara lebih signifikan.

Dinas Kesehatan (Dinkes) Bantul mencatat prevalensi stunting berdasarkan hasil penimbangan Februari 2026 berada di angka 8,3 persen. Capaian tersebut lebih rendah dibandingkan Agustus 2025 yang masih berada di level 9,05 persen.

Penurunan tersebut didukung berbagai program intervensi yang telah dijalankan pemerintah, mulai dari pemberian makanan tambahan, distribusi susu bagi kelompok sasaran, hingga edukasi kesehatan bagi remaja sebagai upaya pencegahan sejak dini.

Namun demikian, Kepala Dinkes Bantul Agus Tri Widyantara mengungkapkan masih terdapat sejumlah faktor yang menjadi penyebab utama stunting di wilayahnya. Berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan, paparan asap rokok dari anggota keluarga menjadi faktor dominan yang paling banyak ditemukan.

“Dari faktor tersebut yang paling besar tingkat kabupaten adalah paparan perokok dalam keluarga dengan 61,9 persen. Jadi dari anak-anak stunting ini 61,9 persen di dalam keluarganya ada yang merokok,” ujar Agus, Jumat (31/7/2026).

Data tersebut menunjukkan lebih dari separuh anak stunting di Bantul tumbuh dalam lingkungan keluarga yang memiliki anggota perokok. Kondisi ini menjadi perhatian karena paparan asap rokok tidak hanya berdampak pada kesehatan perokok aktif, tetapi juga dapat memengaruhi tumbuh kembang anak.

Agus bahkan mengungkapkan adanya satu kapanewon di Bantul yang seluruh keluarga dari anak-anak stunting tercatat memiliki anggota yang merokok.

“Yang juga mengherankan, di kapanewon tersebut 100 persen keluarganya merokok, tapi juga 93,8 persen ini berasal dari keluarga miskin,” katanya.

Selain paparan rokok, faktor ekonomi juga masih menjadi penyumbang besar kasus stunting. Dinkes Bantul mencatat 40,1 persen anak stunting berasal dari keluarga miskin atau pra sejahtera.

Meski demikian, Agus menegaskan stunting tidak hanya terjadi pada keluarga dengan kondisi ekonomi rendah. Berdasarkan data yang dimiliki, hampir 60 persen kasus stunting justru ditemukan pada keluarga yang tidak masuk kategori miskin.

“Artinya memang dari keluarga tidak miskin pun juga ada yang stunting. Jadi hampir 60 persen dari keluarga bukan miskin,” jelasnya.

Faktor lain yang turut memengaruhi adalah pola pengasuhan anak. Dinkes Bantul mencatat pengasuhan campuran atau pengasuhan yang tidak dilakukan langsung oleh ibu menjadi faktor terbesar ketiga dengan persentase 35,4 persen.

Menurut Agus, kondisi tersebut umumnya terjadi ketika anak lebih banyak diasuh oleh kakek-nenek, pengasuh rumah tangga, maupun dititipkan di tempat penitipan anak.

“Jadi tidak diasuh oleh ibunya langsung. Mungkin dititipkan ke pembantu, dititipkan ke simbahnya, atau mungkin daycare dan sebagainya,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Bantul Aris Suharyanta menekankan pentingnya peran kader Posyandu dalam mendukung percepatan penanganan stunting. Ia meminta kader lebih aktif mengajak masyarakat membawa balita ke Posyandu agar data pertumbuhan anak dapat tercatat secara akurat.

Menurut Aris, data yang valid menjadi kunci dalam menentukan langkah intervensi yang tepat bagi anak-anak yang berisiko mengalami stunting.

Ia menjelaskan pengukuran stunting di Bantul berasal dari dua sumber utama, yakni Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) atau Survei Kesehatan Indonesia (SKI), serta Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) yang menghimpun data langsung dari Posyandu berdasarkan identitas dan alamat anak.

“Jadi sebetulnya secara pribadi kami memberikan penilaian bahwa sebetulnya yang lebih valid kalau menggunakan Pemantauan Status Gizi yang dilaksanakan di kader Posyandu,” kata Aris.

Meski demikian, pemerintah masih menghadapi kendala berupa rendahnya partisipasi sebagian masyarakat dalam kegiatan Posyandu. Tidak sedikit orang tua yang belum rutin membawa anaknya untuk dipantau pertumbuhan dan perkembangannya.

Karena itu, Pemkab Bantul berharap kader Posyandu dapat semakin aktif menjangkau masyarakat hingga tingkat padukuhan agar seluruh balita mendapatkan pemantauan kesehatan secara berkala dan risiko stunting dapat dideteksi lebih cepat.

“Makanya kami mendorong agar kader Posyandu ini juga bisa maksimal untuk mengetahui situasi balita yang ada di masing-masing wilayah,” ujar Aris.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.