Bantul Dilanda Kemarau Panjang, DPRD Dorong Pembangunan Sumur Bor

Harianjogja.com, BANTUL—Kemarau panjang yang melanda Kabupaten Bantul menjadi perhatian DPRD Bantul. Kondisi tersebut dinilai perlu dimanfaatkan pemerintah daerah untuk memetakan secara lebih detail wilayah yang mengalami kekurangan air bersih sekaligus menyiapkan penanganan jangka panjang.

Anggota Komisi C DPRD Bantul, Mahmudin meminta pemerintah tidak hanya mengandalkan pendataan dan bantuan air bersih ketika kekeringan terjadi. Menurutnya, wilayah yang sudah diketahui rawan kekurangan air perlu menjadi prioritas pembangunan infrastruktur air bersih agar persoalan serupa tidak terus berulang setiap musim kemarau.

Mahmudin mengatakan kondisi kemarau panjang sebenarnya dapat menjadi momentum bagi organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk mengidentifikasi titik-titik yang mengalami persoalan ketersediaan air.

"Ini harusnya sudah ada identifikasi wilayah-wilayah di titik mana terjadi kekeringan dan kekurangan air. Ketika ini sudah teridentifikasi, sehingga kebijakan Pemerintah Kabupaten Bantul untuk segera mencarikan solusi secara permanen, bukan solusi hanya penanganan yang seketika saja," kata Mahmudin, Minggu (6/9).

Wilayah Kekeringan Bantul Perlu Dipetakan

Menurut Mahmudin, pemetaan menjadi tahap penting sebelum pemerintah menentukan bentuk intervensi. Data mengenai wilayah yang mengalami kekurangan air dapat digunakan untuk menentukan lokasi prioritas pembangunan infrastruktur.

Ia menilai penanganan kekeringan tidak bisa dilakukan dengan pendekatan yang sama di seluruh wilayah. Setiap titik yang mengalami krisis air perlu dilihat berdasarkan kondisi dan kebutuhan masing-masing.

Salah satu infrastruktur yang dinilai dapat menjadi solusi jangka panjang adalah sumur bor dalam. Pembangunan sumur tersebut kemudian perlu disertai jaringan air bersih sehingga air yang tersedia dapat didistribusikan kepada masyarakat.

"Kalau nanti titik-titik itu sudah ketemu, sudah teridentifikasi oleh OPD yang bersangkutan, lalu dicarikan solusi untuk pembuatan sumur bor yang dalam untuk penanganan ini, sekaligus membuat jaringan air bersih di wilayah tersebut, sehingga nanti solusinya permanen," ujarnya.

Dengan pola tersebut, pemerintah tidak hanya menyelesaikan persoalan ketika masyarakat sudah mengalami krisis air. Infrastruktur yang dibangun di lokasi rawan kekeringan diharapkan dapat memberikan manfaat dalam jangka panjang.

OPD Diminta Bersinergi

Mahmudin mendorong sejumlah OPD di lingkungan Pemkab Bantul untuk bersama-sama melakukan pemetaan dan menyusun rencana penanganan. Menurutnya, persoalan air bersih membutuhkan koordinasi lintas sektor agar pembangunan yang dilakukan tidak berjalan sendiri-sendiri.

Ia menyebut PMK, BPBD, dan Dinas Pekerjaan Umum sebagai pihak yang perlu segera bersinergi dalam mengidentifikasi lokasi rawan kekeringan serta menentukan bentuk penanganannya.

"Maka dari itu kita mendorong Pemerintah Kabupaten Bantul khususnya OPD terkait, baik PMK, BPBD, maupun PU untuk segera bersinergi untuk mengidentifikasi dan merencanakan penanganan solusi terbaik, solusi permanen untuk wilayah Bantul," katanya.

Pemetaan tersebut juga dinilai dapat membantu pemerintah menentukan skala prioritas pembangunan. Wilayah yang paling sering mengalami kekurangan air dapat didahulukan sehingga anggaran yang tersedia dapat digunakan secara lebih efektif.

Bisa Manfaatkan Berbagai Sumber Anggaran

Selain mendorong pembangunan sumur bor dan jaringan air bersih, Mahmudin menyebut pemerintah dapat mempertimbangkan sejumlah sumber pembiayaan untuk merealisasikan infrastruktur tersebut.

Beberapa di antaranya melalui PMK, P2MK yang merupakan program Bupati atau Wakil Bupati, maupun Dana Alokasi Khusus (DAK) melalui sektor pekerjaan umum.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur air bersih memang membutuhkan perencanaan dan anggaran yang tidak sedikit. Namun, investasi tersebut dinilai lebih bermanfaat apabila mampu mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap bantuan air bersih setiap kali musim kemarau panjang.

"Agar ke depan sudah tidak ada lagi wilayah Kabupaten Bantul yang kekurangan air bersih," tegasnya.

Jangan Tunggu Warga Krisis Air

Mahmudin berharap pemerintah mulai melakukan penanganan secara terencana dan tidak menunggu sampai masyarakat mengalami krisis air. Kemarau panjang yang terjadi saat ini, menurutnya, justru memberikan gambaran mengenai lokasi-lokasi yang membutuhkan intervensi pemerintah.

Hasil pemetaan dapat menjadi dasar untuk menyusun pembangunan infrastruktur secara bertahap. Dengan begitu, penanganan kekeringan tidak hanya bersifat darurat, tetapi juga diarahkan untuk mengatasi akar persoalan ketersediaan air.

Ia menilai keberadaan sumur bor yang memadai dan jaringan distribusi air bersih dapat menjadi salah satu bentuk solusi permanen bagi masyarakat di wilayah rawan kekeringan.

"Jadi tidak ada lagi berita-berita ke depan soal Kabupaten Bantul ada titik-titik yang kekurangan air bersih," ujarnya.

Dorongan tersebut menjadi penting di tengah ancaman kemarau panjang. Pemerintah daerah diharapkan dapat menggunakan data kondisi lapangan sebagai pijakan untuk menentukan lokasi pembangunan, kebutuhan infrastruktur, serta skema pembiayaan yang tepat.

Dengan demikian, ketika kemarau kembali terjadi, masyarakat di wilayah rawan tidak lagi sepenuhnya bergantung pada distribusi bantuan air bersih. Pembangunan infrastruktur permanen diharapkan dapat membuat ketersediaan air bersih di Bantul lebih terjamin dalam jangka panjang.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.