DPRD Bantul Minta Larangan Judol bagi ASN Diperjelas dalam Aturan Tertulis
DPRD Bantul mendorong OPD memperjelas larangan judi online bagi ASN dalam aturan tertulis agar pengawasan dan sanksi memiliki dasar yang jelas.
Kekeringan - Ilustrasi StockCake
Harianjogja.com, BANTUL—Kemarau panjang yang melanda Kabupaten Bantul membuat DPRD Bantul mendorong penambahan anggaran penanganan kebencanaan dalam APBD Perubahan 2026. Tambahan anggaran tersebut dinilai diperlukan untuk mengantisipasi persoalan kekeringan sekaligus meningkatkan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang belakangan marak terjadi.
Ketua Komisi A DPRD Bantul, Jumakir mengatakan persiapan penanganan kekeringan perlu dilakukan sejak dini karena musim kemarau berlangsung cukup panjang. Selain persoalan ketersediaan air, kondisi tersebut juga meningkatkan risiko kebakaran.
"Di APBD Perubahan kami mau tidak mau harus mempersiapkan terkait permasalahan kekeringan air. Ini menjadi masalah yang harus ditangani," kata Jumakir, Rabu (2/8/2026).
Menurut Jumakir, tambahan anggaran nantinya tidak hanya digunakan untuk menangani kekeringan. Penguatan respons terhadap kebakaran juga menjadi perhatian karena kebakaran selama musim kemarau tidak hanya terjadi di permukiman, tetapi juga dapat menyasar kawasan hutan dan lahan.
Kebakaran Hutan Seloharjo Jadi Perhatian
Jumakir mencontohkan kebakaran hutan yang terjadi di Seloharjo, Kapanewon Pundong, beberapa waktu lalu. Dalam kejadian tersebut terdapat sekitar delapan titik api dan penanganan berlangsung hingga sekitar pukul 01.00 WIB karena lokasi kebakaran sulit dijangkau petugas.
"Kemarin di Seloharjo kami di sana sampai jam 01.00 malam. Kami menunggui, tetapi memang tidak bisa berbuat banyak karena lokasinya hutan dan tidak bisa dijangkau," ujarnya.
Kondisi medan menjadi salah satu kendala dalam penanganan kebakaran hutan, terutama di areal perbukitan. Kendaraan pemadam tidak selalu dapat menjangkau titik api yang berada di kawasan dengan akses terbatas.
Karena itu, Jumakir menilai APBD Perubahan 2026 perlu mengakomodasi pengadaan maupun penambahan peralatan kebencanaan yang dapat digunakan petugas BPBD untuk menjangkau lokasi sulit.
"Minimal kalau kejadian itu bisa menjangkau dengan alat yang baru, supaya tidak merembet dan api malah tambah meluas, " katanya.
DPRD Bantul Dorong Pengadaan Peralatan
Jumakir menilai penguatan peralatan penting dilakukan mengingat potensi kebakaran masih cukup tinggi selama musim kemarau. Peralatan yang sesuai dengan karakter medan diharapkan tidak hanya mempercepat proses pemadaman, tetapi juga mencegah api meluas.
"Bisa dilihat sendiri penanganan kebakaran hutan yang di Seloharjo beberapa waktu lalu. Petugas hanya memakai kayu untuk membatasi api merembet, itu tentu sangat tidak memadai. Ke depan akan kami coba diskusikan pengadaan peralatan yang sesuai untuk penanganan kebakaran yang tidak bisa dijangkau armada mobil," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
DPRD Bantul mendorong OPD memperjelas larangan judi online bagi ASN dalam aturan tertulis agar pengawasan dan sanksi memiliki dasar yang jelas.
DLH Gunungkidul menghentikan program pakan monyet ekor panjang pada 2027 karena dinilai tak efektif mencegah konflik dengan warga.
DJP mencatat 5.600 wajib pajak masuk cakupan pajak minimum global dengan tarif 15%. Pemerintah menghadapi tantangan penerimaan dan daya saing investasi.
BGN menginvestigasi dugaan penganiayaan di KPPG Bogor dan menyiapkan sidang etik kepegawaian terhadap terduga pelaku berinisial GD.
Generasi muda Gunungkidul diajak peduli kesehatan jiwa melalui Ruang Cerita Orang Muda. Pemkab juga menggandeng 11 mahasiswa UGM untuk layanan konseling.
Protes biaya hidup di Prancis pada 17 Oktober 2026 dilaporkan berujung kerusuhan. Sekitar 1.200 orang ditangkap menurut naskah sumber.