Menteri Wihaji Soroti Fatherless, DIY Jadi Contoh Penguatan Keluarga

Harianjogja.com, JOGJA—Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) diproyeksikan menjadi titik nol atau titik awal kampanye nasional penguatan kesehatan mental keluarga dan peningkatan peran orang tua khususnya ayah dalam keluarga. Langkah ini diinisiasi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sebagai respons terhadap tingginya fenomena fatherless di Indonesia yang diperkirakan mencapai sekitar 25 persen anak.

Pemilihan DIY bukan tanpa alasan. Selain memiliki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tinggi dan Angka Harapan Hidup (AHH) di atas 75 tahun, Yogyakarta dinilai merepresentasikan miniatur Indonesia karena tingkat pluralitas masyarakatnya. Kondisi tersebut sekaligus menghadirkan tantangan sosial dan psikologis yang semakin kompleks sehingga dinilai tepat menjadi lokasi awal kampanye penguatan ketahanan keluarga.

Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Wihaji, mengatakan penguatan peran ayah menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam membangun keluarga yang sehat secara psikologis. Menurutnya, sekitar seperempat anak Indonesia mengalami kondisi fatherless, yakni minimnya keterlibatan ayah dalam proses pengasuhan maupun tumbuh kembang anak.

"Yogyakarta ini menjadi contoh yang baik untuk pembangunan keluarga. Namun, kita harus mengingatkan saat ini ada sekitar 25 persen anak-anak kita yang mengalami fatherless. Melalui program seperti Gerakan Ayah Mengambil Rapot [Gemar] termasuk mendampingi anak mengambil rapor, kita ingin meningkatkan keterlibatan ayah. Melayani anak itu tidak hanya urusan ekonomi atau membayar SPP saja, melainkan juga menyentuh sisi psikologis mereka," ujar Wihaji di sela diskusi lintas 3 generasi di Balai Kota Jogja, Jumat (26/6/2026)..

Ia menjelaskan, kehadiran ayah dalam keluarga tidak hanya diukur dari kemampuan memenuhi kebutuhan ekonomi, tetapi juga melalui komunikasi, pendampingan, serta perhatian terhadap perkembangan emosional anak.

Wihaji menambahkan, Presiden memberikan perhatian besar terhadap penguatan ketahanan keluarga. Komitmen tersebut menjadi salah satu dasar pembentukan nomenklatur Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sebagai institusi yang berfokus pada pembangunan kualitas keluarga Indonesia.

Selain itu, ia menilai komunikasi yang hangat antara orang tua dan anak menjadi faktor penting dalam menjaga kesehatan mental keluarga, terutama di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital.

"Anak-anak kita perlu diajak mengobrol dan berdiskusi, berkomunikasi dari hati ke hati. Kami tidak anti-handphone, tetapi teknologi itu gunanya melayani kita, jangan sebaliknya kita yang melayani teknologi. Oleh karena itu, mari bersama-sama antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga tokoh masyarakat dan orang tua untuk terus mengedukasi," lanjutnya.

Menurut Wihaji, dinamika sosial yang terus berkembang juga menuntut perhatian lebih terhadap persoalan kesehatan mental di lingkungan keluarga. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus mengampanyekan pentingnya membangun generasi yang sehat secara psikologis.

"Harapannya dengan gerakan ini, ojo kapok atau jangan lelah untuk terus mengampanyekan pentingnya masa depan generasi kita," tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, menyatakan Pemerintah Kota Yogyakarta siap menindaklanjuti arahan pemerintah pusat melalui penguatan program ketahanan keluarga dan layanan kesehatan mental.

Menurut Hasto, tingginya tingkat keberagaman masyarakat di Yogyakarta turut membawa tantangan tersendiri terhadap kondisi psikologis remaja, mulai dari potensi gangguan kesehatan mental (mental disorder) hingga munculnya perilaku toksik (toxic people).

"Arahan dari Pak Menteri segera kami tindak lanjuti. Kami memiliki sistem penanganan mental disorder mulai dari screening di tingkat sekolah, rujukan berjenjang ke puskesmas, hingga penyediaan fasilitas adolescent healthy center di rumah sakit," ungkap Hasto.

Pemerintah Kota Yogyakarta berharap sistem penanganan kesehatan mental yang telah diterapkan, mulai dari deteksi dini di sekolah hingga layanan rujukan berjenjang di fasilitas kesehatan, dapat menjadi model yang direplikasi di berbagai daerah. Langkah tersebut diharapkan memperkuat upaya pencegahan gangguan psikologis sekaligus mendukung kampanye kesehatan mental keluarga yang kini mulai digencarkan dari DIY.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.