Data Penduduk Tak Bisa Jadi Acuan Penyebab Sekolah Kekurangan Murid

Harianjogja.com, BANTUL—Fenomena kekurangan murid yang masih terjadi di sejumlah sekolah di Kabupaten Bantul tidak dapat dijelaskan hanya dengan melihat data penduduk usia sekolah. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Bantul menegaskan data administrasi kependudukan yang dimiliki belum cukup rinci untuk mengetahui berapa jumlah anak yang benar-benar akan masuk jenjang SD maupun SMP.

Persoalan tersebut kembali menjadi perhatian setelah pada tahun ajaran 2026 terdapat 22 sekolah di Bantul yang mengalami kekurangan peserta didik. Jumlah itu terdiri atas 10 SMP swasta serta 12 SD negeri dan swasta. Pada tahun sebelumnya, kondisi serupa bahkan terjadi di 40 SD dan dua SMP.

Data Dukcapil Hanya Berdasarkan Kelompok Umur

Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Disdukcapil Bantul, Emmy Nikmawati, menjelaskan instansinya hanya memiliki data penduduk berdasarkan klasifikasi usia, bukan data yang menunjukkan anak akan masuk ke jenjang pendidikan tertentu.

Selain itu, masih banyak masyarakat yang belum memperbarui data kependudukan setelah anak menyelesaikan jenjang pendidikan. Akibatnya, status pendidikan yang tercantum dalam Kartu Keluarga (KK) belum berubah secara otomatis.

"Kalau kami inginnya masyarakat kalau sudah lulus TK, SD, SMP atau SMA dilaporkan ke Dukcapil," jelasnya, Rabu (15/7/2026).

Menurut Emmy, keterbatasan data tersebut membuat Disdukcapil tidak dapat menyimpulkan penyebab minimnya jumlah murid baru di sejumlah sekolah.

"Kalau kami cuman punya data klasifikasi umur saja, misalnya umur sekian sampai sekian itu berapa jumlahnya. Namun, apakah dia benar-benar sekolah atau tidaknya kan kami tidak tahu," kata Emmy.

Data Penduduk Usia Sekolah di Bantul

Berdasarkan data agregat kependudukan Kabupaten Bantul Semester II 2025, jumlah penduduk berusia 5–9 tahun tercatat sebanyak 66.156 jiwa, sedangkan kelompok usia 10–14 tahun mencapai 71.233 jiwa.

Sementara itu, berdasarkan tingkat pendidikan, terdapat 191.101 penduduk dengan status belum atau tidak sekolah, 73.197 penduduk belum tamat SD, serta 169.401 penduduk yang telah tamat SD atau sederajat.

Namun, angka-angka tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menghitung jumlah calon peserta didik baru di setiap jenjang pendidikan.

Kuota Sekolah Jauh Lebih Besar dari Jumlah Lulusan

Sekretaris Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Dikpora) Bantul, Titik Sunarti Widyaningsih, mengungkapkan pada tahun ajaran baru tersedia 18.084 kuota untuk jenjang SD/MI negeri dan swasta, serta 15.482 kuota untuk SMP/MTs negeri dan swasta.

Di sisi lain, jumlah lulusan tahun ini tercatat 14.310 siswa TK B dan RA, serta 12.936 lulusan SD/MI/Paket A, baik dari sekolah negeri maupun swasta.

"Kalau dibandingkan dari sisi jumlah murid yang lulus baik dari jenjang SD dan SMP dengan kuota yang diterima memang selisihnya banyak sekali," ujarnya.

Penetapan Kuota Mengacu Rombongan Belajar

Menurut Titik, penentuan jumlah peserta didik di setiap sekolah mengikuti ketentuan maksimal jumlah siswa dalam satu rombongan belajar.

Untuk jenjang SMP, satu rombongan belajar maksimal diisi 32 murid, sedangkan pada jenjang SD maksimal 28 murid.

Meski demikian, ia menilai jumlah lulusan tidak bisa dijadikan satu-satunya acuan dalam memprediksi jumlah calon peserta didik baru.

"Namun kalau mengacu pada jumlah lulusan tentu tidak valid, misalnya saja TK kan tidak semua anak sekolah TK. Jadi di lapangan jumlah murid potensi SD dan SMP kemungkinan bisa lebih banyak," pungkasnya.

Sebelumnya sebagai bagian dari evaluasi, Disdikpora Bantul akan mencocokkan data kependudukan untuk mengetahui jumlah anak usia sekolah di setiap wilayah.

Selain itu, instansi tersebut juga akan menelusuri kemungkinan banyaknya anak asal Bantul yang memilih melanjutkan pendidikan di luar daerah atau masuk ke pondok pesantren.

"Salah satunya melalui data dari Dinas Kependudukan mengenai jumlah anak pada kelompok usia sekolah. Termasuk apakah anak-anak asal Bantul bersekolah di luar Bantul atau memilih masuk pondok pesantren," katanya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.