Nasib 643 PPPK Paruh Waktu Bantul Dibahas Akhir November

Yosef Leon
Yosef Leon Rabu, 18 November 2026 22:57 WIB
Nasib 643 PPPK Paruh Waktu Bantul Dibahas Akhir November

Foto ilustrasi ASN, dibuat menggunakan Artificial Intelligence.

Harianjogja.com, BANTUL—Sebanyak 643 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul berpeluang mengikuti pembahasan perubahan status menjadi PPPK penuh waktu. Pembahasan awal mengenai rencana tersebut dijadwalkan berlangsung bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) pada 24-25 November 2026, khususnya untuk tenaga pendidik atau guru.

Meski demikian, kepastian mengenai mekanisme pengangkatan maupun jumlah pegawai yang nantinya dapat beralih status belum diketahui. Pemkab Bantul masih menunggu penjelasan dan arahan pemerintah pusat sebelum menentukan langkah lebih lanjut terkait kebijakan tersebut.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bantul, Reni Mariastuti, mengatakan hingga Rabu (18/11/2026) pemerintah kabupaten belum menerima kepastian teknis mengenai pelaksanaan pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu.

Informasi yang sudah diterima BKPSDM Bantul sejauh ini berkaitan dengan undangan koordinasi dari Kemendikdasmen. Pertemuan tersebut secara khusus membahas perencanaan kebutuhan tenaga kependidikan, sehingga belum mencakup pembahasan serupa untuk pegawai pada bidang lainnya.

“Untuk PPPK paruh waktu di Bantul kami baru akan bahas rencana pengangkatannya pada tanggal 24 atau 25 November, tetapi khusus untuk perencanaan PPPK yang berkaitan dengan tenaga kependidikan,” kata Reni, Rabu (18/11/2026).

643 PPPK Bantul Berstatus Paruh Waktu

Berdasarkan data BKPSDM Bantul, jumlah PPPK tenaga kependidikan di Kabupaten Bantul mencapai 2.475 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.831 orang tercatat sebagai PPPK penuh waktu, sedangkan 643 lainnya masih berstatus PPPK paruh waktu.

Data tersebut menjadi salah satu gambaran kebutuhan kepegawaian di sektor pendidikan yang akan dibicarakan bersama Kemendikdasmen. Namun, belum seluruh pegawai paruh waktu dapat dipastikan memperoleh perubahan status karena pemerintah daerah masih menunggu hasil koordinasi dengan kementerian.

Reni menjelaskan pertemuan pada 24-25 November diharapkan memberikan informasi lebih terperinci mengenai arah kebijakan pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu. Pembahasan tersebut juga diharapkan memperjelas perencanaan kebutuhan tenaga kependidikan di Bantul.

Hingga saat ini, BKPSDM Bantul belum dapat memastikan berapa banyak guru atau tenaga kependidikan yang berpeluang diangkat menjadi PPPK penuh waktu. Pemkab Bantul masih harus mencermati hasil pembahasan sebelum menyampaikan perkembangan kebijakan kepada para pegawai terkait.

Tenaga Teknis dan Kesehatan Belum Masuk Pembahasan

Berbeda dengan tenaga kependidikan, pembahasan mengenai peluang perubahan status PPPK paruh waktu untuk tenaga teknis dan tenaga kesehatan belum memiliki jadwal. BKPSDM Bantul mengaku belum menerima informasi mengenai agenda koordinasi serupa dari pemerintah pusat untuk kedua kelompok pegawai tersebut.

Dengan demikian, pembahasan yang dijadwalkan pada akhir November masih berfokus pada perencanaan kebutuhan tenaga kependidikan. Adapun perkembangan kebijakan untuk tenaga teknis, tenaga kesehatan, maupun bidang lainnya masih menunggu informasi lebih lanjut.

Selain belum mengetahui jadwal pembahasan untuk kelompok pegawai lainnya, Pemkab Bantul juga belum mendapatkan kepastian mengenai cakupan perubahan status kepegawaian di sektor pendidikan. Salah satu hal yang masih perlu diperjelas adalah apakah kebijakan tersebut hanya menyasar PPPK paruh waktu atau juga berkaitan dengan perubahan status seluruh PPPK guru menjadi pegawai Kemendikdasmen.

Reni mengatakan pihaknya belum bisa memastikan apakah seluruh PPPK guru nantinya akan menjadi pegawai Kemendikdasmen atau hanya pegawai yang saat ini berstatus paruh waktu. Kepastian mengenai hal tersebut masih menunggu penjelasan resmi dari kementerian.

Kondisi ini membuat Pemkab Bantul belum dapat menyampaikan keputusan mengenai perubahan status kepegawaian kepada para PPPK yang bersangkutan. Hasil koordinasi dengan Kemendikdasmen pada akhir November akan menjadi salah satu informasi yang ditunggu pemerintah daerah.

“Kami tunggu informasi dari Kemendikdasmen serta pembahasan di akhir November nanti seperti apa,” pungkasnya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Share

Jumali
Jumali Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online