3 PPPK Gunungidul Dipecat, Kasus Perselingkuhan Jadi Pelanggaran Berat

David Kurniawan
David Kurniawan Rabu, 18 November 2026 16:47 WIB
3 PPPK Gunungidul Dipecat, Kasus Perselingkuhan Jadi Pelanggaran Berat

Foto ilustrasi ASN, dibuat menggunakan Artificial Inteligence.

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Delapan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul telah dijatuhi hukuman disiplin hingga pertengahan November 2026. Sanksi yang diberikan beragam, mulai dari penundaan kenaikan gaji, penurunan pangkat dan jabatan, hingga pemecatan.

Di antara pegawai yang terkena sanksi tersebut, tiga di antaranya merupakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dipecat akibat pelanggaran berat berupa perselingkuhan. Sementara itu, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Gunungkidul masih memeriksa tiga pegawai lain yang diduga melanggar kedisiplinan.

Kepala Bidang Status Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai BKPPD Gunungkidul, Sunawan, mengatakan delapan pegawai yang telah dijatuhi hukuman terdiri dari empat Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan empat PPPK.

Besaran hukuman disesuaikan dengan tingkat pelanggaran masing-masing pegawai. Selain pemecatan terhadap tiga PPPK, terdapat pegawai yang dikenai penundaan kenaikan gaji selama setahun serta penurunan pangkat hingga jabatan.

“Ada juga yang disanksi penundaan kenaikan gaji selama setahun. Selain itu, ada pegawai yang disanksi turun pangkat hingga jabatan,” katanya, Rabu (18/11/2026).

Tiga Pegawai Masih Diperiksa BKPPD

Sunawan menegaskan pemberian hukuman disiplin tidak dilakukan secara sembarangan. Setiap laporan mengenai indikasi pelanggaran ditindaklanjuti dengan pembentukan tim pemeriksa untuk menyelidiki dugaan kasus yang dilakukan pegawai.

Adapun keputusan pemberian sanksi ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati selaku Pembina Kepegawaian. Namun, penjatuhan hukuman tetap mempertimbangkan rekomendasi tim pemeriksa yang menangani perkara tersebut.

“Untuk penjatuhan sanksi melalui Surat Keputusan Bupati selaku Pembina kepegawaian, tapi hukuman diberikan juga tidak lepas dari rekomendasi tim pemeriksa yang menangani,” katanya.

Selain delapan ASN yang telah dijatuhi hukuman, BKPPD Gunungkidul kini menangani pemeriksaan terhadap tiga pegawai yang diduga melakukan pelanggaran kedisiplinan. Kasus yang diperiksa berkaitan dengan dugaan perselingkuhan dan tidak masuk kerja.

Dari tiga pegawai tersebut, dua di antaranya diperiksa terkait dugaan perselingkuhan. Sunawan menegaskan kedua kasus itu tidak saling berkaitan.

“Yang kasus perselingkuhan ada dua pegawai, tapi tidak saling berkaitan,” katanya.

Hingga Rabu (18/11/2026), proses pemeriksaan terhadap ketiga pegawai tersebut masih berlangsung. BKPPD belum menetapkan sanksi karena keputusan baru akan diambil setelah seluruh tahapan pemeriksaan selesai.

“Kami bekerja sesuai dengan aturan karena tidak bisa asal dalam memberikan sanksi,” katanya.

DPRD Minta Sanksi Sesuai Tingkat Pelanggaran

Ketua Komisi A DPRD Gunungkidul, Gunawan, mendukung langkah Pemkab Gunungkidul dalam memberikan hukuman tegas kepada ASN yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin.

Menurut dia, ASN merupakan tokoh di tengah masyarakat yang kerap menjadi panutan warga. Karena itu, perilaku pegawai pemerintah harus tetap memperhatikan norma dan aturan yang berlaku.

Gunawan juga tidak menampik adanya sejumlah ASN di lingkungan Pemkab Gunungkidul yang telah dijatuhi hukuman. Bentuk sanksi berbeda-beda, mulai dari penurunan pangkat atau jabatan hingga pemecatan bagi pegawai yang melakukan pelanggaran berat.

“Harus fair, kalau bersalah memang harus disanksi sesuai dengan tingkat kesalahan yang diperbuat,” katanya.

Ia menilai pemberian hukuman diperlukan untuk menimbulkan efek jera sekaligus menjadi pembelajaran bagi ASN lainnya agar tidak melakukan pelanggaran kedisiplinan.

Selain penindakan, Gunawan meminta Pemkab Gunungkidul terus menyosialisasikan aturan kedisiplinan di lingkungan kepegawaian. Dengan begitu, seluruh ASN diharapkan memahami ketentuan yang berlaku dan tidak melakukan pelanggaran.

“Untuk mengurangi Risiko pelanggaran, pemkab juga harus terus menyosialisasikan masalah kedisiplinan di lingkup kepegawaian agar benar-benar memahami aturan sehingga tidak melanggarnya,” katanya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Share

Sunartono
Sunartono Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online