Pemkab Gunungkidul Tambah Anggaran Rp5,5 Miliar untuk Iuran BPJS Kesehatan
Pemkab Gunungkidul menambah Rp5,5 miliar untuk iuran BPJS Kesehatan setelah mereaktivasi 35.413 peserta yang kepesertaannya dibekukan.
Kepala Kejaksaan Negeri Gunungkidul Shinta Ayu Dewi RR saat memberikan keterangan pers berkaitan dengan kasus korupsi pembangunan balai kalurahan Karangasem, Paliyan, Rabu (11/11/2026)/ Harian Jogja-David Kurniawan
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Kejaksaan Negeri (Kejari) Gunungkidul menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Balai Kalurahan Karangasem, Kapanewon Paliyan. Ketiganya merupakan mantan pejabat kalurahan dan warga yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan tersebut.
Tiga tersangka masing-masing berinisial AI, mantan Lurah Karangasem; MY, mantan Ulu-Ulu Karangasem; serta SM yang merupakan Dukuh Karangasem. Kejari Gunungkidul langsung menahan ketiganya untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut.
Kepala Kejari Gunungkidul, Shinta Ayu Dewi RR, mengatakan penetapan tersangka dilakukan pada Rabu (11/11/2026) siang. Sebelum menetapkan ketiganya, penyidik telah memeriksa 30 saksi dan melakukan pendalaman terhadap perkara tersebut.
“Untuk pengungkapan kasus, kami sudah memeriksa 30 saksi. Setelah dilakukan pendalaman, maka menetapkan tiga tersangka berinisial AI, MY dan SM,” kata Shinta kepada wartawan, Rabu siang.
Shinta menjelaskan perkara ini berkaitan dengan pembangunan Balai Kalurahan Karangasem yang berlangsung dalam beberapa tahun anggaran. Proyek pembangunan tersebut diduga tidak berjalan sebagaimana mestinya hingga akhirnya menjadi bangunan mangkrak dan tidak dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya.
Dalam proses penyidikan, kejaksaan telah mengamankan 80 dokumen dari Kalurahan Karangasem. Penyidik juga meminta keterangan ahli untuk membantu mengungkap dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan.
Kejari Gunungkidul turut meminta bantuan auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menghitung kerugian yang ditimbulkan. Berdasarkan hasil penghitungan tersebut, nilai kerugian diperkirakan mencapai Rp588.962.540.
“Jumlah ini merupakan nilai realisasi bersih kegiatan pembangunan gedung balai kalurahan dari 2015-2019 yang tidak dapat dimanfaatkan sesuai dengan peruntukan,” ujar Shinta.
Atas dugaan perbuatannya, ketiga tersangka dijerat dengan sangkaan primair Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Selain itu, penyidik juga menerapkan sangkaan subsidair Pasal 604 juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
“Ketiganya sudah ditahan dan dititipkan di Lapas Wirogunan selama 30 hari,” katanya.
Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Gunungkidul, Alfian Listya Kurniawan, menjelaskan masing-masing tersangka memiliki peran berbeda dalam pembangunan Balai Kalurahan Karangasem. AI, yang saat proyek berlangsung menjabat sebagai lurah, berperan dalam perencanaan pembangunan.
AI juga disangkakan memanfaatkan tanah Sultan Ground (SG) tanpa mengantongi izin dari Kraton Yogyakarta. Menurut Alfian, dari total nilai pembangunan sekitar Rp588 juta, hanya sebagian anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Dari nilai pembangunan Rp588 juta, yang dapat dipertanggungjawabkan hanya sebesar Rp302 juta,” kata Alfian.
Sementara itu, MY merupakan mantan Ulu-Ulu Kalurahan Karangasem. Ketika pembangunan berlangsung, MY masih aktif menjabat dan pernah menjadi ketua maupun anggota Tim Pelaksana Kegiatan (TPK).
Adapun SM merupakan Dukuh Karangasem yang bertugas sebagai Ketua TPK untuk Tahun Anggaran 2017, 2018, dan 2019. Keduanya diduga tidak dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan pembangunan dengan baik.
Alfian mengatakan dugaan penyimpangan berkaitan dengan penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan kondisi nyata pelaksanaan kegiatan. Dalam pemeriksaan, penyidik menemukan adanya selisih anggaran sekitar Rp153 juta.
“Dugaannya hampir sama tidak bisa mempertanggungjawabkan keuangan dengan baik karena tidak menggunakan anggaran sesuai kondisi nyata karena ada selisih sekitar Rp153 juta,” ujarnya.
Penetapan tiga tersangka tersebut menjadi perkembangan penanganan dugaan korupsi pembangunan Balai Kalurahan Karangasem. Kejari Gunungkidul masih melakukan penyidikan untuk mengungkap perkara yang menyebabkan bangunan balai kalurahan tidak dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Pemkab Gunungkidul menambah Rp5,5 miliar untuk iuran BPJS Kesehatan setelah mereaktivasi 35.413 peserta yang kepesertaannya dibekukan.
Syahganda Nainggolan membantah Prabowo menyarankan Gibran fight di PTUN. Ia menyebut pandangan hukum Yusril sudah tepat.
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bantul bersama DPRD Bantul terus menggencarkan peningkatan kapasitas masyarakat melalui sosialisasi perda
Toyota menghidupkan kembali Celica lewat GR Celica Rally1 yang akan berlaga bersama GR Yaris di WRC 2027.
Rencana Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menambah 12 kawasan industri baru di wilayahnya segera terealisasi.Kawasan itu tersebar di Rembang, Demak, Semarang
Kejari Gunungkidul menetapkan tiga tersangka dugaan korupsi pembangunan Balai Kalurahan Karangasem, Paliyan, dengan kerugian Rp588 juta.