Internal Golkar Gunungkidul Memanas, Kader Minta Musda Digelar Demokratis

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Dinamika internal Partai Golkar Gunungkidul menghangat menjelang pelaksanaan musyawarah daerah (musda). Sejumlah Pengurus Kapanewon (PK) meminta pemilihan ketua baru di tingkat kabupaten berlangsung demokratis, sesuai aturan partai, dan tanpa intervensi.

Para pengurus tingkat kapanewon menyambut baik rencana pelaksanaan musda dalam waktu dekat. Namun, mereka mengingatkan agar proses suksesi kepemimpinan tidak diwarnai permainan untuk memenangkan calon tertentu.

Ketua PK Panggang, Haryanto, mengaku prihatin karena pelaksanaan Musda Golkar Gunungkidul mundur hingga satu tahun. Meski demikian, berdasarkan informasi yang diperolehnya, musda akan digelar dalam waktu dekat sehingga ia berharap proses pergantian kepemimpinan dapat berjalan lancar.

“Ada tanya besar, kenapa musda mundur hingga satu tahun,” kata Haryanto kepada wartawan, Kamis (5/11/2026) malam.

Ia berharap pelaksanaan musda mengacu pada aturan yang tertuang dalam AD/ART partai. Haryanto juga menyoroti isu penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) yang disebut-sebut muncul menjelang agenda tersebut.

“Kami menolak kalau ada Plt karena kami adalah pemilik suara yang sah. Karena kami mendengar ada pihak-piha tertentu yang ingin memaksakan kehendak sehingga calonnya bisa terpilih, padahal dari tingkat akar rumpun tidak diinginkan,” katanya.

Pengurus Kapanewon Minta Musda Tanpa Intervensi

Ketua PK Ponjong, Supriyono, menyampaikan pandangan senada. Menurut dia, doa bersama dan aksi keprihatinan yang digelar merupakan aspirasi murni dari akar rumput karena pelaksanaan musda di Gunungkidul tak kunjung terlaksana.

Ia berharap agenda musda yang segera dijadwalkan dapat berjalan lancar dan sesuai aturan. Supriyono juga meminta agar tidak ada intervensi dari pihak mana pun selama proses berlangsung.

“Kami berharap tidak ada pihak-pihak yang berani mencederai demokrasi di internal partai,” katanya.

Supriyono menyebut seluruh PK siap mengikuti musda. Namun, ia menegaskan proses pemilihan harus berlangsung demokratis agar seluruh kader dapat menerima hasilnya.

“Tapi, kalau ada yang menabrak aturan, maka bisa muncul mosi tidak percaya di akar rumput,” katanya.

DPD Golkar Gunungkidul Serahkan Musda ke Provinsi

Terpisah, Ketua DPD Golkar Gunungkidul, Heri Nugroho, menyerahkan sepenuhnya pelaksanaan musda kepada DPD Golkar tingkat provinsi. Ia menjelaskan kepanitiaan musda berada di bawah kewenangan DPD Golkar DIY.

“Kewenangan ada di provinsi dan kita mengikuti arahan untuk pelaksanaan musda,” katanya.

Saat ditanya mengenai dinamika internal yang menghangat menjelang musda, Heri menilai hal tersebut sebagai sesuatu yang biasa dalam kehidupan organisasi partai.

“Boleh, sah dan wajar. Tapi, DPD Golkar Gunungkidul tetap adem ayem,” katanya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.