Hasil Musda Golkar Gunungkidul Ditolak, Kader Persoalkan Aturan Partai

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Sejumlah pengurus Partai Golkar tingkat kapanewon menolak hasil Musyawarah Daerah (Musda) XI Golkar Gunungkidul yang menetapkan Ery Agustin Sudiyanti sebagai ketua DPD setempat. Mereka menilai penyelenggaraan musda di Kantor DPD Golkar DIY pada Senin (9/11/2026) tidak sah karena dianggap melanggar aturan partai.

Penolakan tersebut salah satunya disampaikan Ketua PK Partai Golkar Ponjong, Supriyono. Ia menilai pelaksanaan musda tidak sesuai dengan ketentuan AD/ART Partai Golkar.

“Kami tidak menganggap sebagai musda karena pelaksanaan menabrak aturan partai,” kata Supriyono kepada wartawan, Senin petang.

Persoalkan Penerbitan Surat Plt Pengurus PK

Supriyono menjelaskan salah satu persoalan yang dipermasalahkan adalah penerbitan surat Pelaksana Tugas (Plt) pengurus PK yang diterima hanya beberapa jam sebelum musda berlangsung.

Ia mengakui masa kepengurusan PK telah berakhir pada 4 Oktober 2026. Namun, menurut dia, berdasarkan Pasal 75 ayat (1), (2), dan (3) dalam Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Partai Golkar, masa kepengurusan diperpanjang secara otomatis hingga musda diselenggarakan.

“Ini tiba-tiba ada surat Plt ketua PK, padahal kami masih hidup dan tidak melanggar aturan dari kepartaian,” katanya.

Atas dasar itu, Supriyono menilai penerbitan surat Plt tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di internal partai.

Ketua PK Panggang Sebut Kepemimpinan sebagai Produk Gagal

Penolakan hasil musda juga disampaikan Ketua PK Panggang, Haryanto. Ia tidak menerima hasil musda yang digelar di Kantor DPD Golkar DIY dan menyebut kepemimpinan DPD I Partai Golkar DIY serta DPD II Partai Golkar Gunungkidul sebagai produk gagal.

Menurut Haryanto, penentuan kepemimpinan di tingkat kabupaten semestinya mempertimbangkan aspirasi pengurus kecamatan sebagai representasi akar rumput.

“Penentuan kepemimpinan di tingkat kabupaten seharusnya mengakomodasi aspirasi pengurus kecamatan sebagai representasi akar rumput, bukan ditentukan sepihak oleh pimpinan di tingkat atas,” katanya.

Ia juga mempersoalkan penerbitan keputusan Plt terhadap pengurus PK. Haryanto menilai kebijakan tersebut sebagai bentuk pemaksaan kehendak karena dilakukan tanpa sepengetahuan pengurus lama.

“Kami menolak seluruh keputusan yang dihasilkan karena telah terjadi pemaksaan kehendak dengan menerbitkan keputusan Plt terhadap seluruh pengurus PK tanpa sepengetahuan pengurus lama,” katanya.

Dewan Penasihat Minta Pengurus PK Ajukan Keberatan ke DPP

Dewan Penasihat DPD Partai Golkar Gunungkidul, Ratno Pintoyo, turut mengkritik proses reorganisasi tersebut. Ia menilai proses kali ini menjadi salah satu yang paling brutal dan menyakitkan bagi kader di tingkat bawah.

Ratno menegaskan tidak memiliki kepentingan pribadi dalam persoalan tersebut. Menurut dia, sikap yang disampaikan semata-mata untuk kepentingan partai.

“Saya hanya ingin memperbaiki Partai Golkar agar ke depan menjadi lebih baik. Makanya, saya menyarankan agar pengurus PK segera menyampaikan surat keberatan kepada DPP Partai Golkar terkait pelaksanaan Musda XI Gunungkidul yang dinilai mengandung sejumlah pelanggaran berat,” katanya.

Ery Agustin Belum Berikan Tanggapan

Sementara itu, Ketua DPD Golkar Gunungkidul terpilih, Ery Agustin Sudiyanti, belum memberikan tanggapan terkait penolakan sejumlah pengurus PK tersebut.

Ia berdalih sedang menjalankan tugas sebagai anggota DPRD Gunungkidul. Ery juga menyampaikan tidak ingin memberikan penjelasan melalui telepon maupun WhatsApp (WA).

“Nanti akan saya jelaskan, tapi tidak lewat WA,” katanya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.