Setahun Tertunda, Pengurus Golkar Gunungkidul Desak Musda Digelar
Pengurus Golkar tingkat kapanewon mendesak Musda Gunungkidul segera digelar setelah tertunda hampir setahun sejak dijadwalkan pada November 2025.
Foto ilustrasi warga miskin di Indonesia dibuat menggunakan Artifical Intelligence ChatGPT.
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Angka kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul mengalami penurunan pada 2026. Berdasarkan hasil penghitungan Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin di Bumi Handayani turun dari 14,15% pada 2025 menjadi 13,27% pada tahun ini atau berkurang 0,85 poin persentase.
Meski demikian, penurunan persentase penduduk miskin tersebut belum sepenuhnya diikuti perbaikan kondisi ekonomi kelompok masyarakat miskin. BPS justru mencatat indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan mengalami kenaikan.
Kepala BPS Gunungkidul, Agus Hartanto, mengatakan penghitungan angka kemiskinan merupakan agenda rutin yang dilaksanakan setiap tahun. Proses penghitungan untuk tahun ini telah dilakukan pada Maret 2026 dan hasil kajiannya sudah diperoleh.
“Angka kemiskinan Gunungkidul turun 0,85%,” kata Agus, Rabu (4/11/2026).
Garis Kemiskinan Gunungkidul Naik 6,07%
Agus menjelaskan, berdasarkan hasil penghitungan Maret 2026, garis kemiskinan Gunungkidul tercatat sebesar Rp438.728 per kapita per bulan. Angka tersebut meningkat 6,07% dibandingkan garis kemiskinan pada 2025.
Di sisi lain, sejumlah indikator yang menggambarkan kondisi penduduk miskin justru menunjukkan perkembangan berbeda. Indeks kedalaman kemiskinan meningkat dari 1,99% pada 2025 menjadi 2,06% pada 2026.
Kenaikan juga terjadi pada indeks keparahan kemiskinan. Jika pada 2025 tercatat sebesar 0,42%, pada tahun ini angkanya meningkat menjadi 0,48%.
“Dengan kondisi ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin menjauh dari garis kemiskinan dan tingkat ketimpangan pengeluaran juga makin meningkat,” katanya.
Kenaikan kedua indikator tersebut menjadi catatan di tengah penurunan persentase penduduk miskin Gunungkidul. Artinya, persoalan kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan, tetapi juga jarak pengeluaran mereka dari batas tersebut serta ketimpangan di antara kelompok penduduk miskin.
Pemkab Gunungkidul Andalkan Penguatan Ekonomi Masyarakat
Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPD) Gunungkidul, Joko Parwoto, mengaku telah menerima data terbaru dari BPS mengenai kondisi kemiskinan di wilayahnya.
Wakil Bupati Gunungkidul tersebut bersyukur karena persentase kemiskinan kembali mengalami penurunan, dari 14,15% pada 2025 menjadi 13,27% pada 2026. Namun, menurut dia, capaian tersebut tetap harus diikuti upaya penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan.
“Penurunan ini patut kita syukuri. Tapi, masih ada yang harus dikerjakan secara berkelanjutan karena warga hidup dalam kemiskinan menghadapi kesenjangan pengeluaran lebih dalam,” katanya.
Joko menjelaskan, penurunan angka kemiskinan tidak terlepas dari berbagai program yang telah dijalankan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul. Penanganan kemiskinan tidak hanya mengandalkan bantuan sosial, tetapi juga diarahkan untuk mengatasi akar persoalan melalui sejumlah sektor.
Program tersebut meliputi peningkatan sumber daya manusia (SDM), penguatan ekonomi masyarakat, pengembangan pertanian dan pariwisata, peningkatan infrastruktur dasar, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta penciptaan lapangan kerja.
Pemkab Gunungkidul juga mengembangkan potensi lokal dan memberikan dukungan kewirausahaan agar masyarakat memiliki kemampuan ekonomi yang lebih kuat.
“Tujuannya agar kesejahteraan meningkat sehingga warga yang masuk kategori miskin dapat dikurangi secara signifikan,” kata Joko.
Perbaikan Rumah dan Akses Layanan Dasar Jadi Perhatian
Selain penguatan ekonomi, Pemkab Gunungkidul turut berupaya mempercepat peningkatan kualitas hidup keluarga dengan status prasejahtera.
Upaya tersebut dilakukan melalui program perbaikan rumah tidak layak huni, peningkatan sanitasi, penyediaan air bersih, serta penguatan akses pendidikan dan layanan kesehatan.
Berbagai program itu menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah dalam menangani kemiskinan. Dengan demikian, penurunan angka kemiskinan tidak hanya diupayakan melalui bantuan langsung, tetapi juga melalui peningkatan kualitas hidup dan kemandirian ekonomi masyarakat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Pengurus Golkar tingkat kapanewon mendesak Musda Gunungkidul segera digelar setelah tertunda hampir setahun sejak dijadwalkan pada November 2025.
Profil Ariyo Windutomo, jenderal TNI yang ditunjuk Prabowo menggantikan Listyo Sigit sebagai Kepala Staf Kepresidenan.
Perda pajak dan retribusi DIY direvisi untuk mengoptimalkan pendapatan daerah. DPRD berharap perubahan aturan tidak menaikkan tarif.
SBY menyampaikan kekhawatiran terhadap kondisi politik Indonesia dan meminta Presiden Prabowo menghidupkan kembali politik yang berkeadaban.
WAFF 2026 di Oman dikabarkan mengundang Thailand dan Rusia. Timnas Indonesia tidak masuk daftar peserta karena turnamen tak masuk agenda FIFA.
Prabowo meminta Kapolri mengusut dugaan penyadapan terhadap Kepala Negara dan pejabat negara secara objektif serta transparan.