Dukuh Karangasem Jadi Tersangka Korupsi, Lurah Siapkan Penonaktifan

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Pemerintah Kalurahan Karangasem, Kapanewon Paliyan, Gunungkidul, menyiapkan pemberhentian sementara Dukuh Karangasem, Sunarman, setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan balai kalurahan periode 2015-2019. Lurah Karangasem, Sigit Purnomo, menyatakan proses penonaktifan segera dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan Panewu Paliyan.

Sunarman saat ini telah ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Wirogunan, Kota Jogja, bersama dua tersangka lainnya dalam perkara dugaan penyimpangan pembangunan fasilitas kalurahan tersebut.

“Semalam [Rabu 11/11/2026] sudah sudah mendapatkan kabar ada tiga tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan balai kalurahan. Salah satu tersangka merupakan Dukuh Karangasem yang masih aktif, sedangkan dua tersangka lainnya sudah tidak lagi menjabat,” kata Sigit saat dihubungi Kamis (12/11/2026).

Sigit mengatakan informasi mengenai penetapan tiga tersangka itu langsung ditindaklanjuti dengan komunikasi bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMKP2KB) Gunungkidul. Dari hasil koordinasi tersebut, dukuh yang masih aktif menjabat perlu dinonaktifkan agar dapat berkonsentrasi menghadapi perkara hukum yang sedang diproses.

Meski rencana pemberhentian sementara sudah disiapkan, keputusan tersebut belum diterbitkan. Pemerintah Kalurahan Karangasem masih perlu membicarakan mekanisme dan persyaratan administrasinya dengan Panewu Paliyan, Tauviq Nur Hidayat.

“Memang untuk pemberhentian sementara melalui Surat Keputusan [SK] Lurah, tapi prosesnya juga butuh rekomendasi dari pemkab, makanya kami akan berkonsultasi lagi dengan panewu,” katanya.

Sigit menjelaskan pemberhentian sementara Dukuh Karangasem nantinya dilakukan melalui Surat Keputusan (SK) Lurah. Namun, penerbitan keputusan tersebut tidak dapat dilakukan hanya melalui kewenangan lurah karena masih membutuhkan rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

Terkait penanganan perkara dugaan korupsi pembangunan balai kalurahan, Sigit menyatakan pemerintah kalurahan menyerahkan seluruh prosesnya kepada aparat penegak hukum. Ia berharap kasus yang melibatkan tiga pejabat dan mantan pejabat kalurahan tersebut menjadi bahan pembelajaran bersama.

“Kami ikuti prosesnya seperti apa dan harapannya bisa menjadi pelajaran bersama agar kasus sama tidak terulang,” katanya.

Tiga pejabat kalurahan menjadi tersangka

Sebelumnya, Kejaksaan Negeri (Kejari) Gunungkidul menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Balai Kalurahan Karangasem, Kapanewon Paliyan, untuk Tahun Anggaran 2015-2019. Ketiganya terdiri dari mantan Lurah Karangasem berinisial AI, mantan Ulu-Ulu Karangasem berinisial MY, dan Dukuh Karangasem berinisial SM.

Kepala Kejaksaan Negeri Gunungkidul, Shinta Ayu Dewi RR, menyampaikan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memeriksa puluhan saksi dan mendalami perkara pembangunan balai kalurahan tersebut.

“Untuk pengungkapan kasus, kami sudah memeriksa 30 saksi. Setelah dilakukan pendalaman, maka menetapkan tiga tersangka berinisial AI, MY dan SM,” kata Shinta kepada wartawan, Rabu siang.

Kasus ini berawal dari pembangunan Balai Kalurahan Karangasem yang berlangsung sejak 2015 hingga 2019. Namun, pelaksanaan proyek tersebut tidak berjalan lancar hingga bangunan yang dikerjakan akhirnya mangkrak.

Dalam proses penyidikan, Kejari Gunungkidul telah mengamankan 80 dokumen dari kalurahan. Penyidik juga meminta keterangan ahli untuk membantu mengungkap dugaan penyimpangan dalam pembangunan gedung tersebut.

“Kami sudah amankan sebanyak 80 dokumen dari kalurahan. Selain itu, kami juga meminta keterangan ahli untuk pengungkapan kasus ini,” katanya.

Kejari Gunungkidul turut meminta bantuan auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menghitung nilai kerugian akibat pembangunan balai kalurahan tersebut. Hasil penghitungan menunjukkan perkiraan kerugian mencapai Rp588.962.540.

“Jumlah ini merupakan nilai realisasi bersih kegiatan pembangunan gedung balai kalurahan dari 2015-2019 yang tidak dapat dimanfaatkan sesuai dengan peruntukan,” katanya.

Atas dugaan perbuatannya, ketiga tersangka dijerat dengan sangkaan primair Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang No. 1/2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20/2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31/1999.

Selain itu, ketiganya juga dikenakan sangkaan subsidair Pasal 604 juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang No. 1/2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20/2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31/1999.

“Ketiganya sudah ditahan dan dititipkan di Lapas Wirogunan selama 30 hari,” katanya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.