Sri Sultan Titip Pesan Pembangunan Harus Memuliakan Alam

Harianjogja.com, JOGJA—Menteri Lingkungan Hidup (LH) sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Moh Jumhur Hidayat, menegaskan pentingnya pembangunan yang berjalan seiring dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup. Pesan tersebut mengemuka setelah dirinya bertemu dengan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengkubuwono X di Kompleks Kepatihan Yogyakarta.

Dalam pertemuan yang berlangsung pada Jumat (24/7/2026) itu, Jumhur mengaku memperoleh banyak pandangan dan kearifan lokal dari Sri Sultan terkait hubungan manusia dengan alam. Menurutnya, filosofi yang berkembang di Yogyakarta mengajarkan bahwa pembangunan tidak boleh mengorbankan kelestarian lingkungan.

“Tadi hasil obrolan, saya mendapatkan wisdom dari Sri Sultan HB X bahwa kita harus mengayomi alam lingkungan,” kata Jumhur sebagaimana dikonfirmasi dari Jakarta, Jumat.

Menurut dia, pandangan tersebut sejalan dengan arah kebijakan yang saat ini diusung Kementerian Lingkungan Hidup. Pemerintah, kata Jumhur, tidak lagi bisa menempatkan pertumbuhan ekonomi sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan pembangunan.

Ia menilai pembangunan nasional harus mampu memastikan keberlanjutan ekologis sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkesinambungan. Dengan demikian, manfaat pembangunan tidak hanya dirasakan saat ini, tetapi juga dapat dinikmati generasi mendatang.

Lebih jauh, Jumhur menekankan bahwa pembangunan yang ideal harus menjaga hubungan harmonis antara manusia dengan manusia, serta manusia dengan lingkungan tempat mereka hidup.

Pandangan tersebut kembali disampaikannya saat menjadi pembicara kunci dalam Kongres IV Asosiasi Pembangunan Sosial Indonesia (APSI) yang digelar di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta.

Dalam forum tersebut, Jumhur menyoroti pentingnya memasukkan aspek ketahanan sosial dan ketahanan ekologis secara terpadu ke dalam setiap perencanaan pembangunan. Menurutnya, kedua aspek tersebut tidak bisa dipisahkan apabila pembangunan ingin menghasilkan manfaat yang berkelanjutan.

Ia mengakui bahwa selama ini instrumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) telah berkembang cukup baik dalam mengukur dampak terhadap lingkungan. Namun demikian, integrasi dengan aspek sosial masih perlu diperkuat agar pembangunan dapat berjalan lebih inklusif.

“Saat ini aspek Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dari sisi lingkungannya sudah baik, tapi perlu diperbaiki dari sisi integrasi dan persiapan sosial. Itu harus dipikirkan,” ujarnya.

Selain isu lingkungan dan sosial, Jumhur juga menekankan pentingnya prinsip keadilan dalam pelaksanaan investasi berskala besar. Ia mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan industri maupun korporasi harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah operasional.

Menurutnya, manfaat investasi seharusnya tidak hanya tercermin dari peningkatan nilai ekonomi perusahaan, tetapi juga melalui pembukaan lapangan pekerjaan, transfer pengetahuan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta keterlibatan masyarakat dalam rantai ekonomi lokal.

Dengan pendekatan tersebut, pembangunan diharapkan tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat ketahanan sosial masyarakat dan menjaga keberlanjutan lingkungan hidup.

Pertemuan antara Menteri LH dan Sri Sultan HB X menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendorong pembangunan yang berorientasi pada keseimbangan antara kemajuan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan kelestarian alam.

Pesan yang disampaikan Sri Sultan mengenai pentingnya mengayomi lingkungan dinilai menjadi pengingat bahwa pembangunan tidak semata-mata soal infrastruktur dan investasi, melainkan juga tentang menjaga bumi sebagai ruang hidup bersama yang harus diwariskan dalam kondisi baik kepada generasi berikutnya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara