PSEL Piyungan Olah 1.000 Ton Sampah per Hari, Investasi Rp3 Triliun

Harianjogja.com, JOGJA— Proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di kawasan Piyungan, Bantul, diproyeksikan mampu mengolah hingga 1.000 ton sampah per hari. Proyek tersebut membutuhkan investasi sekitar Rp2,5 triliun hingga Rp3 triliun dan ditargetkan mulai mengolah sampah kawasan Jogja pada kuartal III atau kuartal IV 2028.

Director of Investment Danantara Investment Management sekaligus CEO PT Daya Energi Bersih Nusantara (DENERA), Fadli Rahman, menyampaikan proyek PSEL tersebut ditargetkan memasuki tahap groundbreaking pada Desember 2026.

Fadli menyampaikan penandatanganan perjanjian proyek PSEL dilakukan bersama kepala daerah Yogyakarta, Sleman, dan Bantul (Kartamantul) serta Gubernur DIY di Gedhong Wilis Kompleks Kepatihan, Selasa (11/8/2026).

Menurutnya, besaran investasi masih bergantung pada hasil desain proyek yang disiapkan pada tahun ini. Lokasi fasilitas tersebut berada di dekat TPA Piyungan dengan luas sekitar 5,7 hektar.

"Nilai investasi diperkirakan di sekitar Rp2,5 sampai Rp3 triliun, yang tentunya nanti tergantung dari hasil desain itu sendiri pada tahun ini. Lokasinya di dekat TPA Piyungan sekitar 5,7 hektar," ujarnya.

1.000 Ton Sampah Hasilkan hingga 20 MW Listrik

PSEL Piyungan dirancang tidak hanya untuk mengurangi persoalan sampah, tetapi juga menghasilkan energi listrik. Dari 1.000 ton sampah yang diolah setiap hari, fasilitas tersebut diperkirakan menghasilkan listrik sebesar 18–20 megawatt (MW) per hari, bergantung pada desain.

Energi tersebut diproyeksikan mampu memasok kebutuhan listrik sekitar 15.000 rumah di kawasan Jogja.

Listrik yang dihasilkan nantinya akan dibeli oleh PT PLN (Persero) dengan harga 20 sen per kWh. Skema tersebut mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2025 dan mencakup kerja sama selama 30 tahun ke depan.

Fadli menjelaskan pembayaran listrik akan dilakukan langsung oleh PLN. Sementara itu, pemerintah daerah hanya perlu mengeluarkan biaya untuk memasok sampah ke fasilitas PSEL.

Dari proyek tersebut, terdapat potensi peningkatan pendapatan daerah melalui pajak dan pembukaan lapangan kerja. Selain listrik, produk lain seperti abu hasil pengolahan juga berpotensi dikerjasamakan dengan pengusaha lokal.

"Sekitar 15 sampai 20 tahun (BEP), tergantung dari lokasi masing-masing," paparnya.

Serap hingga 1.000 Tenaga Kerja

Dari sisi ketenagakerjaan, proyek PSEL Piyungan diperkirakan membutuhkan sekitar 800-1.000 tenaga kerja selama masa konstruksi. Fadli mengatakan tenaga kerja lokal akan menjadi prioritas.

Proyek PSEL di Piyungan merupakan satu dari 11 proyek yang masuk tahap kedua. Seluruh proyek tersebut berjalan beriringan dan tidak menerapkan skala prioritas.

Sampah Tak Harus Dipilah

Dalam sistem pengolahannya, sampah yang masuk ke PSEL tidak harus melalui proses pemilahan terlebih dahulu. Sampah akan dimasukkan ke dalam bunker kedap udara untuk mencegah timbulnya bau.

Sampah kemudian dikeringkan selama lima hari di dalam bunker hingga mengeluarkan air sampah. Setelah itu, sampah menjadi feedstock atau pasokan untuk proses pembakaran yang digunakan untuk memanaskan air menjadi uap.

Uap tersebut kemudian memutar turbin hingga menghasilkan listrik. Sementara hasil pembakaran sampah akan menghasilkan abu atas dan abu bawah yang kemudian diolah untuk memenuhi standar tinggi.

Fadli mengatakan pihaknya akan mendorong proyek tersebut memenuhi standar Eropa dalam pengelolaan lingkungan.

"Jadi lebih tinggi daripada standar lingkungan SNI atau Indonesia, jauh lebih baik. Selain itu tentunya akan melalui proses penyaringan yang ketat, sehingga abu udara yang keluar itu menjadi uap air yang lebih bersih, bahkan bisa dari udara sekitar. Dan air lindi tadi, yang sudah keluar, itu akan diproses menjadi air bersih kembali."

Tiga Daerah Tandatangani Proyek PSEL

Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, mengatakan daerah yang melakukan penandatanganan proyek PSEL tersebut baru Sleman, Bantul, dan Kota Jogja. Dua kabupaten lainnya masih dinilai mampu menanggulangi persoalan sampah secara mandiri.

"Masih terbatas gitu, jadi tiga ini yang yang memerlukan partisipasi pihak lain untuk investasi," ucapnya.

Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih, mengatakan MoU tersebut mengikat pihak-pihak yang menandatanganinya, yakni Kota Jogja, Sleman, dan Bantul.

Menurut Abdul Halim, perusahaan yang mengolah proyek tersebut berbentuk Kerja Sama Operasi (KSO), dengan pembagian saham Danantara 51% dan Pertamina 49%.

"Harapan kita tentu sebagai masyarakat Yogyakarta masalah sampah ini segera selesai. Tidak hanya selesai saja, bahkan menghasilkan output berupa listrik yang bermanfaat," ucapnya.

Sementara itu, Wali Kota Jogja Hasto Wardoyo menilai keberadaan PSEL dapat menjadi salah satu solusi jangka panjang untuk persoalan sampah di Kota Jogja.

Menurutnya, pengelolaan sampah dari sisi anggaran akan lebih efisien setelah PSEL beroperasi. Pemerintah kota diperkirakan hanya perlu menanggung biaya transportasi sampah menuju fasilitas pengolahan.

"Ya dari sisi anggaran lebih efisien. Kalau sudah PSEL jadi mungkin kita hanya butuh ongkos transport Rp40 miliar per tahun," ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.