83.757 Warga Gunungkidul Alami Kekeringan, Target Bantuan Air Menyusut

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Target penyaluran bantuan air bersih oleh BPBD Gunungkidul pada 2026 mengalami penurunan signifikan. Semula anggaran yang tersedia diperkirakan mampu mendukung distribusi hingga 1.500 tangki air, namun setelah terdampak kebijakan efisiensi anggaran dan kenaikan harga BBM non-subsidi, kapasitas penyaluran yang dapat dibiayai kini hanya mencapai 800 tangki. Kondisi ini terjadi di tengah kebutuhan bantuan air bersih bagi puluhan ribu warga yang terdampak kekeringan di berbagai wilayah di Gunungkidul.

Sub Koordinator Logistik dan Peralatan Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Gunungkidul, Arief Prasetyo, menjelaskan bahwa perubahan target tersebut tidak terjadi dalam satu tahap. Pada awal perencanaan, alokasi anggaran yang tersedia dinilai cukup untuk mendukung distribusi sebanyak 1.500 tangki air bersih sepanjang 2026.

Namun, setelah adanya kebijakan efisiensi anggaran dari Pemerintah Pusat, kemampuan penyaluran bantuan air bersih mengalami penyesuaian menjadi sekitar 1.150 tangki. Perubahan kembali terjadi setelah dilakukan perhitungan ulang menyusul kenaikan harga BBM non-subsidi yang digunakan untuk operasional armada pengangkut air.

Kenaikan BBM Pengaruhi Operasional Distribusi Air

Arief mengatakan armada tangki milik BPBD Gunungkidul menggunakan bahan bakar jenis dexlite untuk menjalankan operasional distribusi air bersih ke wilayah terdampak kekeringan. Kenaikan harga BBM non-subsidi berdampak langsung terhadap biaya operasional yang harus ditanggung dalam setiap pengiriman.

“Kenaikan BBM non subsidi jelas memberikan pengaruh karena setelah dilakukan kalkulasi ulang hanya mencukupi droping air sebanyak 800 tangki,” kata Arief, Jumat (14/8/2026).

Menurut dia, komponen biaya terbesar dalam program bantuan air bersih justru berada pada sisi operasional pengangkutan, bukan pada harga air yang dibeli. Harga air relatif rendah dibandingkan biaya perjalanan menuju lokasi distribusi yang tersebar di sejumlah wilayah yang mengalami krisis air.

Sebagai contoh, lokasi pengambilan air di Kalurahan Mulo mematok harga Rp25.000 untuk setiap tangki. Namun, kebutuhan anggaran meningkat karena jarak tempuh menuju lokasi penerima bantuan cukup jauh sehingga konsumsi bahan bakar menjadi lebih besar.

“Mayoritas untuk beli BBM. Kalau beli airnya murah, makanya saat BBM non subsidi naik, maka jumlah target penyaluran berkurang menjadi 800 tangki saja di tahun ini,” katanya.

Penyaluran Air Bersih Terus Berjalan

Meski target tahunan mengalami penyesuaian, distribusi bantuan air bersih tetap berlangsung. Hingga pertengahan Agustus 2026, BPBD Gunungkidul telah menyalurkan sebanyak 360 tangki air kepada masyarakat terdampak kekeringan.

Arief merinci, penyaluran pada Juni lalu mencapai delapan tangki. Pada Juli jumlah bantuan meningkat menjadi 176 tangki, sedangkan selama Agustus hingga saat ini telah didistribusikan sebanyak 176 tangki.

“Ini masih bisa bertambah karena setiap harinya ada 16 tangki yang disalurkan ke masyarakat,” katanya.

Selain bantuan yang disalurkan BPBD Gunungkidul, distribusi air bersih juga dilakukan oleh pemerintah kapanewon serta berbagai pihak ketiga. Dengan dukungan tersebut, total bantuan air bersih yang telah disalurkan hingga saat ini mencapai 1.087 tangki.

Puluhan Ribu Warga Alami Krisis Air

Data BPBD Gunungkidul menunjukkan dampak kekeringan masih dirasakan masyarakat di berbagai wilayah. Hingga saat ini terdapat 26.593 Kepala Keluarga (KK) atau sebanyak 83.757 jiwa yang terdampak krisis air bersih.

Jumlah tersebut tersebar di 71 kalurahan yang mengalami kesulitan mendapatkan akses air selama musim kemarau berlangsung. Kondisi itu membuat kebutuhan distribusi bantuan air bersih masih terus berjalan di sejumlah titik terdampak.

“Untuk data terdampak kekeringan ada 26.593 Kepala Keluarga (KK) atau sejumlah 83.757 jiwa, tersebar di 71 kalurahan yang mengalami krisis air,” imbuh Arief.

BPBD Siapkan Akses BTT untuk Tambahan Anggaran

Kepala Pelaksana BPBD Gunungkidul, Purwono, menegaskan berkurangnya target distribusi air bersih tidak akan menghentikan pelayanan kepada masyarakat. Menurut dia, bantuan air tetap dapat dilakukan melalui kolaborasi dengan kapanewon maupun dukungan CSR dari berbagai pihak.

Untuk menghadapi musim kemarau yang diprediksi berlangsung hingga November mendatang, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah menetapkan status siaga darurat kekeringan sejak 31 Juni 2026. Status tersebut menjadi bagian dari upaya kesiapsiagaan menghadapi potensi bertambahnya wilayah terdampak krisis air.

Purwono menjelaskan, penetapan status siaga darurat juga memungkinkan BPBD Gunungkidul mengakses Belanja Tak Terduga (BTT) milik pemerintah kabupaten apabila kebutuhan anggaran penyaluran air bersih meningkat. Dengan mekanisme tersebut, distribusi bantuan dapat tetap berjalan meskipun anggaran yang tersedia di BPBD telah habis digunakan.

“Kalau anggaran milik BPBD habis, maka bisa mengakses bantuan anggaran melalui BTT sehingga penyaluran air bersih tetap bisa dijalankan,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.