Lowongan Pekerjaan: Gunungkidul Ajukan 370 Formasi Pegawai, Ini Rinciannya

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul mengajukan tambahan 370 formasi pegawai untuk 2026. Usulan tersebut terdiri dari 335 formasi lowongan pekerjaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan 35 formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), tetapi kepastian pengadaannya masih menunggu persetujuan Pemerintah Pusat.

Kepala Bidang Formasi Pengembangan dan Data Pegawai, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Gunungkidul, Kusjayanto Saputro, mengatakan pengajuan tambahan pegawai tersebut kembali dilakukan seperti tahun-tahun sebelumnya.

Menurut dia, Pemkab Gunungkidul telah menyampaikan usulan kebutuhan formasi kepada Pemerintah Pusat. Namun, pemerintah daerah belum dapat memastikan apakah seluruh formasi yang diajukan akan mendapatkan persetujuan.

“Untuk tambahan formasi [lowongan pekerjaan] kepegawaian sudah kami lakukan,” katanya, Kamis (3/9/2026).

Dari total 370 formasi yang diajukan, sebanyak 335 formasi diperuntukkan bagi CPNS. Sementara itu, 35 formasi lainnya berasal dari unsur PPPK.

Kepastian mengenai tambahan pegawai tersebut masih bergantung pada persetujuan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB). Hingga sekarang, belum ada informasi mengenai pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dari Pemerintah Pusat.

“Kami hanya sebatas mengusulkan, tapi kepastian penambahan pegawai menunggu persetujuan dari Kemenpan RB. Nanti kalau sudah ada persetujuan akan kami umumkan secara terbuka dan tindaklanjuti untuk proses pengadaan CASN,” katanya.

Sesuai Prioritas

Kusjayanto menjelaskan Pemkab Gunungkidul tidak bisa mengajukan tambahan pegawai tanpa mempertimbangkan sejumlah faktor. Kebutuhan aparatur harus disesuaikan dengan skala prioritas serta kemampuan anggaran yang dimiliki pemerintah daerah.

Pertimbangan anggaran menjadi salah satu faktor penting dalam pengajuan formasi pegawai atau lowongan pekerjaan. Terlebih, terdapat ketentuan mengenai batas maksimal belanja pegawai yang harus diperhatikan pemerintah daerah.

Saat ini, belanja pegawai tidak boleh melebihi 30% dari anggaran yang dimiliki pemerintah kabupaten. Ketentuan tersebut turut menjadi pertimbangan dalam menentukan jumlah tambahan pegawai yang diusulkan.

“Meski butuh banyak pegawai, tapi untuk pelaksanaannya juga harus mengikuti kebijakan dari Pemerintah Pusat berkaitan dengan batas maksimal belanja pegawai,” katanya.

Dengan kondisi tersebut, kebutuhan tambahan aparatur di Gunungkidul harus berjalan beriringan dengan kebijakan pengadaan CASN dari Pemerintah Pusat serta kemampuan keuangan daerah.

Belanja Pegawai

Sebelumnya, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Gunungkidul, Putro Sapto Wahyono, mengatakan ketentuan mengenai belanja pegawai maksimal 30% dari anggaran daerah tertuang dalam Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dengan Daerah.

Putro tidak menampik Pemkab Gunungkidul hingga saat ini belum memenuhi ketentuan tersebut. Besaran belanja pegawai di daerah tersebut masih berada di kisaran 39%.

“Kita tetap terus berupaya agar bisa memenuhi ketentuan tersebut. salah satunya meminta penambahan anggaran ke Pemerintah Pusat agar beban gaji bisa sesuai aturan,” katanya.

Dengan demikian, usulan 370 formasi pegawai atau lowongan pekerjaan untuk 2026 masih berada pada tahap pengajuan. Pemkab Gunungkidul harus menunggu persetujuan Kementerian PAN-RB sebelum dapat mengumumkan formasi dan melanjutkan proses pengadaan CASN.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.