Polisi Tetapkan Pria Pembawa Sajam di Aksi Malioboro sebagai Tersangka
Polresta Jogja menetapkan pria berinisial W sebagai tersangka dan menahannya setelah kedapatan membawa senjata tajam saat aksi 28 Oktober di Malioboro.
Ilustrasi alat peraga kampanye pemilihan lurah. /Solopos-Agoes Rudianto
Harianjogja.com, SLEMAN—Alat peraga kampanye (APK) calon lurah dalam Pemilihan Lurah Antarwaktu (Pilur PAW) mulai bermunculan di sejumlah titik di Sleman.
Berdasarkan pengamatan Harianjogja.com, Kamis (24/9/2026), APK calon lurah PAW ditemukan di kawasan Mrican sekitar Kampus Sanata Dharma, kawasan Deresan sekitar PT Kanisius, serta kawasan Gowok.
Meski demikian, keberadaan APK tersebut ternyata tidak menjadi objek pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sleman.
Kewenangan Satpol PP Tak Sampai Pilur PAW
Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban (Trantib) Satpol PP Sleman, Sri Madu Rakyanto, menjelaskan kewenangan lembaganya dalam pengawasan APK mengacu pada Peraturan Bupati (Perbup) Sleman Nomor 68 Tahun 2023 tentang Alat Peraga Kampanye.
Menurut dia, aturan tersebut tidak mencakup pengawasan alat peraga yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan lurah.
“Tidak, di Perbup kita tidak sampai ke Pilkades,” kata Sri Madu saat dihubungi, Kamis (24/9/2026).
Ia menegaskan Satpol PP Sleman tidak ikut mengontrol peletakan APK yang berkaitan dengan Pilur PAW. Ketentuan dalam Perbup yang menjadi dasar pengawasan Satpol PP tidak mengatur pelaksanaan pemilihan lurah.
Dengan demikian, kemunculan APK calon lurah PAW di sejumlah lokasi tersebut berada di luar objek pengawasan Satpol PP berdasarkan kewenangan yang diatur dalam Perbup tersebut.
15 Calon Lurah Bertarung di Lima Kalurahan
Pilur PAW tahun ini dilaksanakan di lima kalurahan di Sleman. Kelima kalurahan tersebut yakni Caturtunggal, Sendangadi, Maguwoharjo, Candibinangun, dan Trihanggo.
Total terdapat 15 calon lurah yang telah ditetapkan. Masing-masing kalurahan memiliki tiga calon.
Di Caturtunggal, tiga calon yang ditetapkan yakni Andi Suwarno, Adib Arifiyanto, dan Setiawan Rineksa. Sementara itu, calon di Sendangadi adalah Isma Nur Pratama, Marjiyana, dan Yudhi.
Untuk Maguwoharjo, tiga calon yang mengikuti Pilur PAW yakni Muh Fauzi, Kiat Sugiharjo, dan Sunaryo. Kemudian di Candibinangun terdapat Kardiyo, Jajeng Trimarjana, dan Atik Sunaryati.
Adapun tiga calon di Trihanggo yakni Priya, Totok Jaka Suwarta, dan Aris Bawanta.
Pilur PAW Digelar Lewat Musyawarah Kalurahan
Kepala Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Aparatur Kalurahan Dinas PMK Sleman, Al Adib Burochmad, menjelaskan mekanisme Pilur PAW dilakukan melalui musyawarah kalurahan.
Musyawarah tersebut melibatkan unsur masyarakat dan lembaga kalurahan dengan jumlah peserta yang dibuat ganjil.
“Apabila mufakat tidak tercapai, keputusan ditentukan melalui pemungutan suara dengan menggunakan surat suara,” kata Al Adib.
Mekanisme pemungutan suara tersebut dinilai menjadi salah satu celah bagi calon lurah untuk memasang APK. Sebab, meski proses pemilihan dilakukan melalui musyawarah kalurahan, tetap terdapat kemungkinan pengambilan keputusan melalui pemungutan suara apabila mufakat tidak tercapai.
Pelaksanaan Pilur PAW di lima kalurahan tersebut mengacu pada Perbup Sleman No. 22/2026 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan Lurah Antar Waktu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Polresta Jogja menetapkan pria berinisial W sebagai tersangka dan menahannya setelah kedapatan membawa senjata tajam saat aksi 28 Oktober di Malioboro.
Polda DIY mengamankan 157 orang pascademo 10 November di Jogja. Sebanyak 21 anak di bawah umur diproses untuk dipulangkan.
Budayawan UI Ngatawi Al-Zastrow mengingatkan pentingnya literasi sejarah untuk menangkal propaganda radikal dan menjaga nasionalisme generasi muda.
Saan Mustopa menyebut kebijakan bepergian anggota DPR menjadi kewenangan fraksi. Anggota diharapkan berada di Jakarta selama masa sidang hingga 17 Desember.
HP murah dengan fitur HDR ini bisa dipertimbangkan untuk fotografi harian. Ada Redmi, POCO, dan TECNO mulai Rp1 jutaan.
LBH Yogyakarta menyebut tidak ada penjarahan dalam aksi 10 November. LBH juga menyoroti penangkapan massa dan dugaan penggunaan kekuatan berlebih.