Pemkot Jogja Kerahkan 10.000 Peserta Kerja Bakti di 45 Kelurahan
Pemkot Jogja mengerahkan 10.000 peserta untuk kerja bakti massal di 45 kelurahan, menyasar sungai, pedestrian, saluran air, dan fasilitas umum.
Tenaga Honorer - Ilustrasi/Freepik
Harianjogja.com, JOGJA—Rencana pengalihan pengelolaan 1.241 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja ke pemerintah pusat mulai dibahas. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) bersama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Jogja dijadwalkan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) pada Selasa pekan depan.
Rencana tersebut menjadi perhatian Pemkot Jogja karena berkaitan dengan pengelolaan tenaga pendidik sekaligus pembiayaan pegawai melalui anggaran daerah. Pengalihan kewenangan pengelolaan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat berpotensi mengurangi tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Jogja.
Kepala BKPSDM Kota Jogja, Sarwanto, mengatakan informasi yang mulai diterima pemerintah daerah saat ini berkaitan dengan rencana pengalihan pengelolaan guru berstatus PPPK paruh waktu. Namun, pembahasan tersebut belum menghasilkan kepastian mengenai perubahan status kepegawaian mereka.
"Informasi terbaru yang mulai kami terima berkaitan dengan rencana pengalihan pengelolaan guru PPPK Paruh Waktu dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat," kata Sarwanto ditemui di Ruang Yudhistira Balai Kota Jogja, Rabu (18/11/2026).
Menurut Sarwanto, koordinasi dengan Kemendikdasmen diperlukan untuk memperoleh penjelasan lebih lanjut mengenai rencana tersebut. Hingga saat ini, Pemkot Jogja belum mengetahui apakah pengalihan pengelolaan guru PPPK paruh waktu juga akan disertai perubahan status menjadi PPPK penuh waktu.
Dengan demikian, pembahasan yang dijadwalkan pekan depan masih berkaitan dengan rencana pengelolaan tenaga pendidik. Mekanisme pelaksanaan maupun kepastian perubahan status pegawai masih menunggu hasil koordinasi dengan pemerintah pusat.
Berdasarkan data yang disampaikan BKPSDM Kota Jogja, jumlah PPPK paruh waktu di lingkungan pemerintah kota mencapai sekitar 1.241 orang. Selain itu, terdapat 952 pegawai berstatus PPPK penuh waktu dan 4.132 pegawai negeri sipil (PNS).
Jumlah tersebut memperlihatkan besarnya komposisi tenaga aparatur yang dikelola Pemkot Jogja. Rencana pengalihan pengelolaan PPPK paruh waktu ke pemerintah pusat pun menjadi salah satu pembahasan yang berkaitan dengan pengaturan kebutuhan pegawai di lingkungan pemerintah daerah.
Di sisi lain, pembiayaan pegawai juga menjadi perhatian karena Pemkot Jogja mengalokasikan anggaran sekitar Rp24,8 miliar setiap bulan untuk belanja pegawai. Anggaran tersebut, berdasarkan data dalam keterangan Pemkot Jogja, digunakan untuk membiayai gaji 4.222 PNS, 968 PPPK, dan 1.255 PPPK paruh waktu.
Rencana pengalihan pengelolaan PPPK paruh waktu dinilai dapat mengurangi tekanan terhadap APBD Kota Jogja. Meski demikian, kepastian mengenai pelaksanaan kebijakan tersebut masih menunggu pembahasan dengan pemerintah pusat.
Sebelumnya, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jogja, Rr. Andarini, menjelaskan bahwa pembiayaan gaji PPPK paruh waktu di Kota Jogja menggunakan sumber pendanaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Skema pembiayaan tersebut berbeda dengan sejumlah daerah lain yang memanfaatkan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk membayar gaji pegawai berstatus PPPK paruh waktu. Pemilihan sumber anggaran dari PAD membuat kemampuan pendapatan daerah menjadi salah satu faktor penting dalam pemenuhan belanja pegawai.
Artinya, realisasi PAD memiliki pengaruh terhadap ketersediaan anggaran untuk membayar gaji PPPK paruh waktu. Pemkot Jogja harus memastikan kondisi fiskal daerah tetap mampu menopang kebutuhan belanja pegawai agar pembiayaan tersebut tetap aman.
Dalam konteks tersebut, rencana pengalihan pengelolaan PPPK paruh waktu dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat menjadi perkembangan yang diperhatikan Pemkot Jogja. Perubahan pengelolaan tersebut dinilai memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk mengurangi beban pembiayaan yang selama ini bersumber dari pendapatan daerah.
Meski demikian, belum ada kepastian mengenai apakah pengalihan pengelolaan guru PPPK paruh waktu akan sekaligus mengubah status mereka menjadi PPPK penuh waktu. Pemkot Jogja masih menunggu hasil koordinasi Dikpora dan BKPSDM dengan Kemendikdasmen pada Selasa pekan depan untuk mengetahui arah kebijakan tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Pemkot Jogja mengerahkan 10.000 peserta untuk kerja bakti massal di 45 kelurahan, menyasar sungai, pedestrian, saluran air, dan fasilitas umum.
PSIM Jogja menghadapi Persik tanpa penonton. Laskar Mataram yang berada di peringkat ke-17 membutuhkan poin untuk keluar dari zona degradasi.
Sebab, kemerdekaan Indonesia bukanlah peristiwa yang berdiri di ruang kosong. Jauh sebelum proklamasi dibacakan Soekarno dan Hatta, Nusantara telah memiliki
iPhone 17 hilang di Malioboro malah dijadikan alat pemerasan. Mahasiswa berinisial DK ditangkap setelah meminta tebusan Rp5 juta.
BNNP DIY menggandeng 150 pelajar dari 14 sekolah dalam program Ananda Bersinar Goes to School untuk memperkuat pencegahan penyalahgunaan narkoba.
Kulon Progo menyiapkan BTT hampir Rp1 miliar dan memetakan titik rawan longsor serta banjir menghadapi puncak musim hujan.