1.241 PPPK Paruh Waktu Jogja Berpeluang Dikelola Pusat

Andreas Yuda Pramono
Andreas Yuda Pramono Rabu, 18 November 2026 23:27 WIB
1.241 PPPK Paruh Waktu Jogja Berpeluang Dikelola Pusat

Tenaga Honorer - Ilustrasi/Freepik

Harianjogja.com, JOGJA—Rencana pengalihan pengelolaan 1.241 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja ke pemerintah pusat mulai dibahas. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) bersama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Jogja dijadwalkan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) pada Selasa pekan depan.

Rencana tersebut menjadi perhatian Pemkot Jogja karena berkaitan dengan pengelolaan tenaga pendidik sekaligus pembiayaan pegawai melalui anggaran daerah. Pengalihan kewenangan pengelolaan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat berpotensi mengurangi tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Jogja.

Kepala BKPSDM Kota Jogja, Sarwanto, mengatakan informasi yang mulai diterima pemerintah daerah saat ini berkaitan dengan rencana pengalihan pengelolaan guru berstatus PPPK paruh waktu. Namun, pembahasan tersebut belum menghasilkan kepastian mengenai perubahan status kepegawaian mereka.

"Informasi terbaru yang mulai kami terima berkaitan dengan rencana pengalihan pengelolaan guru PPPK Paruh Waktu dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat," kata Sarwanto ditemui di Ruang Yudhistira Balai Kota Jogja, Rabu (18/11/2026).

Menurut Sarwanto, koordinasi dengan Kemendikdasmen diperlukan untuk memperoleh penjelasan lebih lanjut mengenai rencana tersebut. Hingga saat ini, Pemkot Jogja belum mengetahui apakah pengalihan pengelolaan guru PPPK paruh waktu juga akan disertai perubahan status menjadi PPPK penuh waktu.

Dengan demikian, pembahasan yang dijadwalkan pekan depan masih berkaitan dengan rencana pengelolaan tenaga pendidik. Mekanisme pelaksanaan maupun kepastian perubahan status pegawai masih menunggu hasil koordinasi dengan pemerintah pusat.

Jumlah PPPK Paruh Waktu Jogja Capai 1.241 Orang

Berdasarkan data yang disampaikan BKPSDM Kota Jogja, jumlah PPPK paruh waktu di lingkungan pemerintah kota mencapai sekitar 1.241 orang. Selain itu, terdapat 952 pegawai berstatus PPPK penuh waktu dan 4.132 pegawai negeri sipil (PNS).

Jumlah tersebut memperlihatkan besarnya komposisi tenaga aparatur yang dikelola Pemkot Jogja. Rencana pengalihan pengelolaan PPPK paruh waktu ke pemerintah pusat pun menjadi salah satu pembahasan yang berkaitan dengan pengaturan kebutuhan pegawai di lingkungan pemerintah daerah.

Di sisi lain, pembiayaan pegawai juga menjadi perhatian karena Pemkot Jogja mengalokasikan anggaran sekitar Rp24,8 miliar setiap bulan untuk belanja pegawai. Anggaran tersebut, berdasarkan data dalam keterangan Pemkot Jogja, digunakan untuk membiayai gaji 4.222 PNS, 968 PPPK, dan 1.255 PPPK paruh waktu.

Rencana pengalihan pengelolaan PPPK paruh waktu dinilai dapat mengurangi tekanan terhadap APBD Kota Jogja. Meski demikian, kepastian mengenai pelaksanaan kebijakan tersebut masih menunggu pembahasan dengan pemerintah pusat.

Gaji PPPK Paruh Waktu Mengandalkan PAD

Sebelumnya, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jogja, Rr. Andarini, menjelaskan bahwa pembiayaan gaji PPPK paruh waktu di Kota Jogja menggunakan sumber pendanaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Skema pembiayaan tersebut berbeda dengan sejumlah daerah lain yang memanfaatkan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk membayar gaji pegawai berstatus PPPK paruh waktu. Pemilihan sumber anggaran dari PAD membuat kemampuan pendapatan daerah menjadi salah satu faktor penting dalam pemenuhan belanja pegawai.

Artinya, realisasi PAD memiliki pengaruh terhadap ketersediaan anggaran untuk membayar gaji PPPK paruh waktu. Pemkot Jogja harus memastikan kondisi fiskal daerah tetap mampu menopang kebutuhan belanja pegawai agar pembiayaan tersebut tetap aman.

Dalam konteks tersebut, rencana pengalihan pengelolaan PPPK paruh waktu dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat menjadi perkembangan yang diperhatikan Pemkot Jogja. Perubahan pengelolaan tersebut dinilai memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk mengurangi beban pembiayaan yang selama ini bersumber dari pendapatan daerah.

Meski demikian, belum ada kepastian mengenai apakah pengalihan pengelolaan guru PPPK paruh waktu akan sekaligus mengubah status mereka menjadi PPPK penuh waktu. Pemkot Jogja masih menunggu hasil koordinasi Dikpora dan BKPSDM dengan Kemendikdasmen pada Selasa pekan depan untuk mengetahui arah kebijakan tersebut.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Share

Jumali
Jumali Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online