Agus Riyanto Jadi Wakil Ketua Komisi C, Ini Fokus Pengawasan DPRD Jogja
Agus Riyanto ditetapkan sebagai Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Jogja setelah jabatan tersebut kosong selama sekitar tujuh bulan.
DPRD Kota Jogja./Harian Jogja
Harianjogja.com, JOGJA—Anggaran penanganan kedaruratan bencana di Kota Jogja diminta tidak disamakan dengan anggaran organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya di tengah kebijakan efisiensi anggaran tahun depan. DPRD Kota Jogja menilai kebutuhan dana untuk penanggulangan bencana harus mendapat perlakuan khusus karena menyangkut keselamatan jiwa masyarakat.
Anggota Komisi C DPRD Kota Jogja, Sigit Wicaksono, mengatakan efisiensi anggaran tidak seharusnya mengurangi kesiapan pemerintah dalam menghadapi potensi bencana alam. Terlebih, Kota Jogja memiliki sejumlah ancaman kebencanaan, salah satunya banjir yang perlu diantisipasi menjelang musim hujan.
Menurut Sigit, penganggaran untuk kebutuhan kedaruratan memiliki karakteristik berbeda dibandingkan sektor pemerintahan lainnya. Ketersediaan anggaran harus tetap mempertimbangkan kondisi peralatan, sarana pendukung, serta kemampuan petugas dalam merespons keadaan darurat.
“Kami sudah rakor dengan BPBD. Mitigasi sudah kami siapkan. Early Warning System juga sudah dipasang. Kami prinsip mendukung untuk kesiapsiagaan menjelang musim hujan ini,” kata Sigit dihubungi, Rabu (11/11/2026).
Sigit mengakui kebijakan efisiensi anggaran perlu diperhatikan dalam penyusunan APBD maupun APBN. Namun, menurutnya, kebutuhan penanganan bencana tidak bisa diperlakukan sama dengan kebutuhan anggaran OPD lainnya.
Ia menekankan kesiapan peralatan menjadi salah satu aspek penting yang harus dijaga. Jangan sampai keterbatasan anggaran menyebabkan peralatan penanggulangan bencana mengalami kerusakan atau tidak dapat digunakan ketika dibutuhkan.
“Bicara darurat ya tidak bisa disamakan. Kami maksimalkan. Jangan sampai peralatan rusak. Kedaruratan membicarakan nyawa,” katanya.
Menurut Sigit, keselamatan masyarakat harus menjadi pertimbangan utama dalam menentukan kebijakan penganggaran kebencanaan. Efisiensi tidak boleh menghambat kemampuan pemerintah dalam memberikan pertolongan ketika terjadi bencana.
Potensi banjir menjadi salah satu ancaman yang perlu diantisipasi Pemerintah Kota Jogja. Kondisi geografis wilayah yang dilintasi tiga sungai besar membuat kesiapsiagaan menghadapi musim hujan perlu terus diperhatikan.
Ketiga sungai tersebut adalah Sungai Code, Sungai Gajahwong, dan Sungai Winongo. Keberadaan aliran sungai tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam memperkuat mitigasi dan kesiapan menghadapi kemungkinan bencana banjir.
Sigit mengatakan dukungan terhadap upaya mitigasi harus tetap dipertahankan. Selain memastikan sistem peringatan dini berfungsi, pemerintah juga perlu menjaga kondisi sarana dan peralatan yang digunakan untuk menangani kedaruratan.
Ia menilai kesiapsiagaan tidak hanya berkaitan dengan besaran anggaran yang tersedia. Kemampuan pemerintah untuk memberikan respons secara cepat ketika terjadi bencana juga harus menjadi perhatian.
Karena itu, kebijakan efisiensi anggaran diharapkan tidak mengurangi kapasitas penanggulangan bencana di Kota Jogja. Terlebih, keterlambatan penanganan maupun tidak berfungsinya peralatan dapat berdampak terhadap keselamatan masyarakat.
Sementara itu, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Yogyakarta, Nur Hidayat, menyampaikan saat ini terdapat 36 Early Warning System (EWS) yang telah terpasang di sejumlah titik di Kota Jogja.
Menurut Hidayat, jumlah perangkat peringatan dini tersebut dinilai sudah mencukupi kebutuhan mitigasi kebencanaan di wilayah Kota Jogja. Dengan demikian, BPBD belum merencanakan penambahan perangkat EWS baru.
“Kami belum ada pemasangan EWS baru. Jumlah 36 itu sudah mencukupi juga,” kata Hidayat.
Keberadaan 36 EWS tersebut menjadi bagian dari sarana mitigasi yang telah dimiliki pemerintah daerah. Di tengah pembahasan efisiensi anggaran, kesiapan perangkat peringatan dini dan peralatan penanganan darurat tetap menjadi perhatian dalam upaya menghadapi potensi bencana di Kota Jogja.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Agus Riyanto ditetapkan sebagai Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Jogja setelah jabatan tersebut kosong selama sekitar tujuh bulan.
Kapolri mengungkap dugaan peran empat jenderal Polri dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo hingga mahasiswa.
Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo terungkap setelah grup WhatsApp yang digunakan untuk koordinasi penyadapan dibubarkan.
Kapolri mengungkap dugaan penyadapan menyasar Presiden Prabowo, internal Polri, KPK, Kejaksaan, hingga sejumlah kalangan lainnya.
Kemenkes mendorong riset kesehatan yang sesuai kebutuhan pasar agar hasilnya bisa diproduksi massal dan memperkuat industri farmasi serta alkes.
Habiburokhman menyebut Gibran menyerahkan surat pengunduran diri ke MPR sekitar pukul 11.00 WIB, tetapi MPR belum mengonfirmasi kabar tersebut.