Anggaran Pendidikan, Kesehatan, dan Sampah Jadi Prioritas APBD Jogja 2027

Andreas Yuda Pramono
Andreas Yuda Pramono Minggu, 15 November 2026 16:07 WIB
Anggaran Pendidikan, Kesehatan, dan Sampah Jadi Prioritas APBD Jogja 2027

Ilustrasi anggaran pemerintah/;Freepik

Harianjogja.com, JOGJA— Pendidikan, kesehatan, dan penanganan sampah menjadi tiga sektor yang wajib mendapat alokasi anggaran dalam APBD Pemerintah Kota Jogja 2027. DPRD Kota Jogja menegaskan anggaran untuk ketiga kebutuhan tersebut tidak boleh sampai kosong meskipun pemerintah daerah menghadapi keterbatasan kemampuan keuangan.

Ketua DPRD Kota Jogja, FX Wisnu Sabdono Putro, mengatakan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat harus menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan anggaran daerah. Adapun pembiayaan untuk sektor maupun program lainnya masih memungkinkan untuk dikompromikan sesuai kemampuan fiskal pemerintah daerah.

Penegasan tersebut disampaikan Wisnu saat ditemui di kawasan Jembatan Kewek, Kota Baru, Sabtu (14/11/2026).

"Intinya untuk tiga prioritas yang anggarannya tidak boleh ada yang kosong. Jadi, anggaran itu untuk tiga prioritas itu: pendidikan, kesehatan, sampah. Yang lain bisa dikompromikan," kata Wisnu pada Sabtu (14/11/2026).

DPRD Perjuangkan Anggaran Guru Rp8,4 Miliar

Prioritas pendidikan juga menjadi perhatian DPRD Kota Jogja dalam pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) APBD 2027. Komisi D DPRD Kota Jogja memperjuangkan pemenuhan hak guru dan tenaga kependidikan, khususnya terkait ketersediaan anggaran honorarium.

Dalam pembahasan bersama Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dindikpora) Kota Jogja pada Senin (9/11/2026), kebutuhan anggaran yang semula dipaparkan mencapai Rp11,4 miliar akhirnya dihitung kembali menjadi Rp8,4 miliar.

Anggaran tersebut disiapkan untuk memenuhi kebutuhan honorarium sejumlah tenaga pendidik dengan rincian sebagai berikut:

  • 234 guru yang dibiayai melalui BOSDA.

  • 92 guru tambahan sebagai pengganti guru yang telah pensiun.

  • 50 guru pendamping khusus.

Ketua Komisi D DPRD Kota Jogja, Darini, menyampaikan pihaknya telah menyepakati alokasi Rp8,4 miliar untuk memenuhi kebutuhan guru dan tenaga kependidikan tersebut.

Dana BOSDA dan Pembayaran Tunjangan Profesi Guru

Selain memperjuangkan anggaran honorarium, pembahasan RKA APBD 2027 juga menyoroti pemanfaatan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA).

DPRD mendorong agar penggunaan dana BOSDA dapat dikembalikan untuk mendukung operasional murni sekolah. Dengan demikian, kebutuhan operasional pendidikan tetap dapat terakomodasi dalam penganggaran daerah.

Dalam pembahasan tersebut, Dindikpora Kota Jogja juga memastikan Tunjangan Profesi Guru (TPG) dibayarkan setiap bulan.

Meski demikian, pembayaran terkadang mengalami keterlambatan apabila sistem mengalami gangguan.

Prioritas Anggaran di Tengah Penurunan TKD 2027

Pemenuhan anggaran pendidikan, kesehatan, dan penanganan sampah menjadi perhatian DPRD maupun Pemkot Jogja dalam penyusunan APBD 2027.

Komitmen mempertahankan alokasi untuk ketiga sektor tersebut berlangsung di tengah penurunan transfer keuangan daerah (TKD) pada 2027.

Kondisi tersebut membuat kemampuan fiskal daerah menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan pembiayaan berbagai program pemerintah. Namun, DPRD Kota Jogja menegaskan anggaran untuk kebutuhan dasar masyarakat tetap harus tersedia, sedangkan sektor lainnya dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Share

Yudhi Kusdiyanto
Yudhi Kusdiyanto Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online