DPRD Kota Jogja Minta Lahan Perkotaan Dimanfaatkan untuk Ketahanan Pangan

Harianjogja.com, JOGJA— DPRD Kota Jogja mendorong pemanfaatan lahan perkotaan untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan ketersediaan pangan lokal. Lahan milik pemerintah daerah yang belum produktif hingga pekarangan rumah dinilai dapat dikembangkan sebagai bagian dari pertanian perkotaan.

Ketua Pansus sekaligus Anggota Komisi C DPRD Kota Jogja, Cahyo Wibowo, mengatakan Raperda terkait pangan perlu mengakomodasi kebutuhan masyarakat sekaligus menjawab tantangan penyelenggaraan pangan di wilayah perkotaan.

Menurut dia, regulasi tersebut perlu membuka peluang pemanfaatan aset dan lahan milik pemerintah daerah yang belum produktif. Pekarangan rumah, ruang terbuka hijau publik (RTHP), serta lahan perkotaan lainnya juga dapat dikembangkan untuk budidaya tanaman pangan dan hortikultura.

"Jadi bagaimana lahan-lahan yang ada, termasuk aset pemerintah daerah yang belum produktif, bisa dimanfaatkan untuk mendukung ketahanan pangan," katanya Minggu (4/10/2026).

Pertanian Perkotaan Bisa Dimulai dari Pekarangan

Selain optimalisasi lahan, Pansus juga membahas diversifikasi komoditas pangan. Salah satunya melalui pengembangan ubi dan tanaman pangan alternatif untuk memperluas sumber pangan masyarakat.

Upaya tersebut diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap komoditas pangan tertentu. Pengembangan pangan alternatif juga menjadi bagian dari pembahasan kebijakan ketahanan pangan di wilayah perkotaan.

Kepala Dinas Pertanian (DPP) Kota Jogja, Sukidi, mengatakan pertanian perkotaan dapat dimulai dari lingkungan paling kecil, termasuk pekarangan rumah dan lingkungan rukun tetangga (RT).

Menurut dia, sebagian lahan yang selama ini digunakan untuk tanaman hias dapat dialihkan untuk menanam sayuran dan tanaman pangan lainnya.

“Pemkot Jogja perlu memberikan pelatihan, pendampingan, dan dukungan sarana dan prasarana agar masyarakat dapat mengembangkan pertanian perkotaan secara mandiri,” katanya.

Dengan demikian, pemanfaatan lahan untuk pangan tidak hanya diarahkan pada lahan yang luas. Pekarangan dan lingkungan permukiman juga dapat menjadi bagian dari pengembangan pertanian perkotaan.

Cadangan Pangan Perlu Diperkuat

Cahyo juga menyoroti penguatan cadangan pangan Pemkot Jogja untuk menghadapi kondisi darurat atau krisis pangan.

Menurutnya, pengelolaan cadangan pangan perlu mempertimbangkan sejumlah aspek, mulai dari jumlah penduduk, kebutuhan konsumsi, kapasitas penyimpanan, hingga kemungkinan kerja sama dengan pihak ketiga.

Selain ketersediaan cadangan, Pemkot Jogja dinilai perlu memperhatikan distribusi pangan dan keterjangkauan harga pangan pokok.

“Pemkot Jogja dapat mendukung distribusi dan pemasaran produk lokal melalui promosi dan penyelenggaraan pasar murah,” katanya.

Upaya tersebut menjadi bagian dari strategi agar pangan yang dihasilkan masyarakat tidak hanya tersedia, tetapi juga dapat dipasarkan dan dijangkau oleh masyarakat.

Kota Jogja Bergantung Pasokan dari Luar

Di sisi lain, penyusunan kebijakan stabilisasi pasokan dan harga pangan di Kota Jogja menghadapi sejumlah pertimbangan.

Keterbatasan kewenangan dan anggaran menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan. Selain itu, Kota Jogja masih memiliki ketergantungan terhadap pasokan pangan dari luar wilayah.

Kondisi tersebut menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pangan, terutama untuk menjaga ketersediaan pasokan sekaligus stabilitas harga.

Optimalisasi lahan pemerintah yang belum produktif, pemanfaatan pekarangan, pengembangan tanaman pangan alternatif, penguatan cadangan pangan, serta dukungan distribusi dan pemasaran menjadi bagian dari pembahasan untuk memperkuat ketahanan pangan di Kota Jogja.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.