Tindaklanjuti 88,1 Persen Laporan, Pemkab Sleman Perkuat Kanal Aduan

Harianjogja.com, SLEMAN—Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman terus memperkuat efektivitas layanan pengaduan masyarakat. Sepanjang Januari-Agustus 2026, tercatat ada 1.351 aduan dengan 1.190 laporan atau 88,1 persen telah ditindaklanjuti, sementara 161 aduan masih dalam proses.

Data tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan aduan tidak berhenti kepada penerimaan laporan, tetapi dilanjutkan melalui mekanisme verifikasi, koordinasi, hingga penanganan oleh perangkat daerah berwenang.

Dari total laporan, Dinas Perhubungan menerima aduan terbanyak, yakni 224 laporan (17 persen), disusul Dinas Pekerjaan Umum dan Kawasan Permukiman sebanyak 218 laporan (16 persen), serta Dinas Lingkungan Hidup 189 laporan (14 persen).

Untuk menjaga efektivitas dan ketepatan waktu layanan, setiap aduan memiliki standar penyelesaian berdasarkan karakteristik. Aduan informatif ditargetkan selesai maksimal 5 hari kerja, nonpengawasan 14 hari kerja, sedangkan aduan berkadar pengawasan maksimal 60 hari kerja.

Penanganan juga dipantau melalui Service Level Agreement atau SLA. Jawaban kepada masyarakat diarahkan memenuhi lima prinsip, yakni jelas dan tepat, solutif, sesuai fakta, akuntabel, serta tepat waktu.

Data pengaduan selanjutnya menjadi bahan monitoring dan evaluasi internal, pelaporan SP4N-LAPOR!, serta penyusunan FAQ organisasi perangkat daerah. Langkah itu ditujukan agar respons terhadap persoalan masyarakat semakin cepat, seragam, dan berbasis informasi valid.

Masyarakat dapat menyampaikan aduan melalui SP4N-LAPOR!, website Lapor Sleman, WhatsApp di nomor 08112595000, email [email protected], Call Center 0274-868405 ekstensi 7900, media sosial resmi, pengaduan langsung, Sleman Whistleblower System, atau E-Lapor DIY.

Pemkab Sleman mengimbau kepada masyarakat agar menyampaikan aduan secara jelas dengan mencantumkan lokasi, waktu, kronologi, serta bukti pendukung agar laporan dapat diteruskan kepada OPD berwenang dan ditangani secara lebih cepat dan tepat.

Dengan pengelolaan pengaduan berbasis multikanal, Pemkab Sleman mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengawasi dan memperbaiki kualitas pelayanan publik di Kabupaten Sleman.

Kanal aduan masyarakat memiliki peran strategis bagi pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif. Sarana ini berfungsi sebagai jembatan komunikasi dua arah untuk menyerap aspirasi, mengidentifikasi keluhan, serta memetakan masalah pelayanan publik secara langsung dari lapangan.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.