Penerimaan Pajak DIY Rp4,5 Triliun hingga September, DJP Genjot Pengawasan
Penerimaan pajak DIY mencapai Rp4,5 triliun hingga September 2026. DJP memperkuat pengawasan wajib pajak dan koordinasi dengan pemda.
Ribuan mahasiswa UII bergerak menuju Titik Nol Kilometer Jogja untuk menggelar aksi unjuk rasa, Selasa (20/10/2026)./Harian Jogja-Catur Dwi Janati
Harianjogja.com, JOGJA—Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) DIY berkoordinasi dengan sekolah untuk mengantisipasi keterlibatan siswa SMA/SMK dalam aksi demonstrasi di perempatan Titik Nol Kilometer, Selasa (20/10/2026). Langkah ini dilakukan menyusul aksi yang digelar untuk mengevaluasi dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Kepala Disdikpora DIY, Raden Suci Rohmadi, mengatakan pihaknya telah memberikan arahan kepada kepala balai pendidikan agar mengondisikan sekolah sehingga siswa tetap berada di lingkungan sekolah selama jam pelajaran.
"Artinya, di jam-jam belajar itu kan tugas siswa itu kan belajar, bukan mengikuti demonstrasi," ujarnya.
Menurut Suci, pengawasan terhadap siswa selama kegiatan belajar menjadi tanggung jawab sekolah. Sementara itu, setelah jam pelajaran berakhir, orang tua diharapkan turut memastikan anak-anak mereka pulang ke rumah dan tidak ikut dalam aksi demonstrasi.
Disdikpora DIY Antisipasi Potensi Aksi Anarkistis
Suci menilai penyampaian pendapat merupakan hak setiap warga negara dalam kehidupan demokrasi. Namun, ia berharap pelajar tidak dilibatkan dalam demonstrasi yang berpotensi berujung pada tindakan anarkistis dan membahayakan keselamatan mereka.
Karena itu, Disdikpora DIY berupaya melakukan langkah antisipasi melalui koordinasi dengan sekolah dan mengajak orang tua meningkatkan pengawasan terhadap anak setelah jam belajar.
"Antisipasinya kalau nanti menjurus ke arah-arah yang tindakan-tindakan yang bersifat anarkisme," paparnya.
Belum Ada Laporan Siswa Bolos untuk Ikut Demo
Suci mengatakan hingga Selasa (20/10/2026), pihaknya belum menerima laporan mengenai siswa yang tidak masuk sekolah karena berencana mengikuti demonstrasi. Meski demikian, ia mengakui kemungkinan pelajar terlibat dalam aksi tersebut tetap ada, termasuk apabila mereka diajak secara spontan oleh pihak lain.
"Cuma memang saya mendengar informasi kemungkinan bisa saja anak-anak sekolah itu terlibat, bisa dilibatkan, diajak spontan. Harapannya nanti orang tua, kami coba nanti komunikasi juga dengan pihak-pihak sekolah untuk orang tua juga bisa mengawal, mengkondisikan, supaya habis sekolah pulang ke rumah," jelasnya.
Ia pun mengingatkan sekolah dan orang tua agar menjalin komunikasi secara aktif untuk memastikan siswa langsung pulang setelah kegiatan belajar selesai.
Suci menyoroti kemungkinan demonstrasi masih berlangsung hingga sore hari, saat para siswa telah meninggalkan sekolah. Dalam situasi tersebut, pengawasan orang tua dinilai penting agar pelajar tidak ikut terlibat dalam aksi.
"Harapannya ini memang kalau nanti pulang sekolah, kemudian ini jalannya demonstrasi masih sampai sore, nah ini harapannya nanti orang tua juga bisa mengawal," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Penerimaan pajak DIY mencapai Rp4,5 triliun hingga September 2026. DJP memperkuat pengawasan wajib pajak dan koordinasi dengan pemda.
DPRD Bantul mendorong UMK 2027 mendekati Kebutuhan Hidup Layak Rp4,5 juta dengan mempertimbangkan kondisi pekerja dan kemampuan perusahaan.
DPUPKP Kota Jogja memetakan titik rawan genangan di Jambon, XT Square, Giwangan hingga Jogokaryan untuk mengantisipasi hujan deras.
Bareskrim menetapkan lima tersangka kasus blackout Batam-Bintan yang dipicu korsleting di Trafo 1 GI Sei Harapan, dengan kerugian Rp57,3 miliar.
BGN mengevaluasi uji coba MBG prasmanan yang dinilai meningkatkan konsumsi dan antusiasme siswa. Target penerapan mencapai 5.000 titik pada akhir 2026.
PSS Sleman bertahan di Surabaya untuk memaksimalkan pemulihan dan latihan sebelum menghadapi Persik Kediri di Stadion Brawijaya, Kamis (22/10/2026).