Angka Stunting Sleman Turun Jadi 4,04%, Ini Dua Inovasi Barunya

Harianjogja.com, SLEMAN—Prevalensi stunting di Kabupaten Sleman turun menjadi 4,04% pada 2026, lebih rendah dibandingkan capaian 2025 sebesar 4,29% maupun target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sleman sebesar 4,11%. Untuk memperkuat penanganan stunting agar semakin tepat sasaran, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman meluncurkan dua inovasi, yakni sistem digital Satu Data Stunting dan program pendampingan kesehatan mental Mata Hati.

Kedua program tersebut dirancang untuk mendukung intervensi stunting melalui integrasi data antarlembaga sekaligus pendampingan psikologis bagi ibu dan pengasuh anak. Upaya ini diharapkan memperkuat penanganan stunting dengan mempertimbangkan kebutuhan keluarga secara lebih menyeluruh.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sleman, Dwi Anta Sudibyo, mengatakan penurunan prevalensi stunting perlu diikuti penguatan tata kelola data dan intervensi yang sesuai dengan kebutuhan keluarga.

Satu Data Stunting untuk Cegah Tumpang Tindih Program
Melalui Satu Data Stunting, Pemkab Sleman berupaya mengintegrasikan data dari berbagai lembaga agar informasi yang digunakan dalam penanganan stunting lebih akurat dan mutakhir. Sistem ini juga ditujukan untuk meningkatkan ketepatan sasaran program intervensi.

“Sistem ini juga ditujukan untuk mencegah pencatatan ganda, tumpang tindih program, serta terlewatnya keluarga yang membutuhkan intervensi,” katanya di Pendopo Parasamya Setda Sleman pada Rabu (21/10/2026).

Integrasi data tersebut diharapkan membantu mencegah persoalan administrasi yang berpotensi menghambat penanganan stunting. Dengan data yang lebih terpadu, keluarga yang membutuhkan intervensi diharapkan dapat teridentifikasi secara lebih tepat.

Mata Hati Dampingi Kesehatan Mental Ibu dan Pengasuh
Selain pembenahan data, Pemkab Sleman mengembangkan program Mata Hati yang berfokus pada pendampingan psikologis ibu hamil, ibu menyusui, dan pengasuh anak. Program ini menjadi bagian dari upaya penanganan stunting yang tidak hanya memperhatikan aspek kesehatan fisik, tetapi juga kondisi mental pengasuh.

Dwi Anta menjelaskan kesehatan mental perlu mendapat perhatian karena kondisi psikologis pengasuh dapat memengaruhi pemberian nutrisi dan pola asuh terhadap balita. Karena itu, pendampingan psikologis diharapkan dapat melengkapi intervensi stunting yang dilakukan pemerintah.

Wabup Sleman Tekankan Kolaborasi Lintas Sektor
Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa, menegaskan penanganan stunting membutuhkan fondasi data yang kuat agar intervensi di lapangan berjalan tepat sasaran. Integrasi informasi diperlukan untuk memastikan program tidak tumpang tindih dan masyarakat yang membutuhkan bantuan tidak terlewat.

“Data yang terintegrasi diperlukan untuk menghindari pencatatan ganda, tumpang tindih intervensi, maupun tidak terjangkaunya calon penerima bantuan,” katanya.

Danang juga mengingatkan bahwa stunting dapat mengancam perkembangan kognitif anak. Oleh karena itu, penanganannya membutuhkan keterlibatan berbagai sektor, mulai dari pemerintah, tenaga kesehatan, dunia usaha, hingga keluarga.

Dia mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat gotong royong dalam penanganan stunting agar manfaat program dapat dirasakan secara merata. Melalui kolaborasi tersebut, Danang berharap penurunan prevalensi stunting di Sleman dapat berlangsung secara berkelanjutan.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.